tirto.id - Perry Warjiyo terpilih secara aklamasi menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2023 - 2028. Keputusan tersebut diambil setelah calon tunggal itu melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi XI DPR RI pada Senin, 20 Maret 2023.
“Dari rapat, kami secara aklamasi memilih kembali Pak Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia," ungkap Ketua Komisi XI, Kahar Muzakir kepada wartawan di ruang sidang Komisi XI, Kompleks DPR Jakarta.
Di hadapan puluhan anggota Komisi XI, Perry yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur BI berhasil menarik hati para anggota dewan. Selain satu-satunya menjadi calon tunggal yang tunjuk oleh Presiden Joko Widodo, pemaparan yang disampaikan Perry rupanya cukup meyakinkan seluruh Komisi XI.
Perry mengaku sudah memiliki tujuh strategi utama untuk memimpin BI kedua kalinya selama lima tahun ke depan. Pertama, ia ingin melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Kedua, akan melakukan penguatan bauran kebijakan. Baik secara kebijakan moneter, makro prudensial, sistem pembayaran, dan kebijakan lain untuk mendukung ketahanan dan dampak gejolak global. Tak lupa kebijakan itu juga akan mendukung kebangkitan ekonomi nasional.
Strategi yang ketiga adalah melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital. Salah satunya untuk menerbitkan digital rupiah dalam rangka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Keempat, Perry juga akan melakukan pendalaman pasar uang serta mengembangkan pembiayaan perekonomian berkelanjutan secara hijau atau green and sustainable finance.
Kemudian, yang kelima akan bersinergi untuk membuat kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis hilirisasi. Termasuk untuk ekonomi keuangan yang inklusif dan hijau.
Strategi yang keenam adalah melakukan penguatan kebijakan sinergi dengan pemerintah dan mitra strategis untuk kerja sama dan hubungan internasional. Lalu nomor tujuh adalah transformasi kelembagaan untuk menguatkan Bank Indonesia untuk semakin profesional dan punya tata kelola baik dan menjunjung akuntabilitas.
Selain ketujuh strategi di atas, Perry juga akan komitmen mendukung ketahanan pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia ke depan. Dalam hal ini, kata dia, diperlukan penguatan koordinasi dan juga langkah-langkah ke depan melalui lima respons bauran kebijakan ekonomi nasional.
Lima respons tersebut meliputi penguatan koordinasi fiskal dan moneter, akselerasi transformasi sektor keuangan termasuk implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), akselerasi transformasi sektor riil termasuk hilirisasi dan inklusi ekonomi dan hijau, digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta ekonomi dan keuangan hijau.
“Ini bauran kebijakan ekonomi nasional yang tentu saja perlu kita terus perkuat baik antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tentu saja dukungan dari Komisi XI," ujarnya.
Dengan koordinasi itu, Perry optimistis prospek ekonomi Indonesia diperkirakan terus melanjutkan pemulihan dan kebangkitan dengan pertumbuhan ekonomi 2023 diprediksi berada di kisaran 4,5-5,3 persen. Bahkan, Perry mengatakan ekonomi Indonesia kemungkinan bisa tumbuh 5,1 persen bahkan 5,2 persen dengan pembukaan ekonomi China.
“Bisa lebih tinggi 4,7-5,5 persen didorong oleh konsumsi, ekspor, investasi maupun juga berbagai langkah-langkah perbaikan di UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) maupun di sektor riil," tuturnya.
Dalam periode kedua kepemimpinannya, Perry bahkan yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan moncer, dan berpotensi menyentuh hampir 6 persen pada 2028 mendatang.
“Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dan 2024 kami perkirakan masih melanjutkan pemulihan. 2025 hingga 2028 ekonomi juga akan meningkat,” kata dia.
Ketidakpastian Ekonomi Global
Terlepas dari optimisme tersebut, Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin mengingatkan kepada Perry untuk tetap mewaspadai kondisi ketidakpastian ekonomi global. Karena ia menilai ke depan tantangan akan semakin berat. Mulai dari perlambatan ekonomi global, inflasi dunia yang tinggi, tren kenaikan suku bunga, dolar AS yang kuat, hingga tekanan arus modal keluar.
“Sebagai nakhoda otoritas moneter, ini yang jadi tugas bagi Gubernur BI untuk mitigasi dampak rambatan gejolak tersebut guna menjaga ketahanan perekonomian domestik,” ungkap Puteri dalam pernyatannya.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar BI dapat terus bersinergi dengan otoritas lain dalam merumuskan bauran kebijakan yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Karena selama ini, bauran kebijakan BI juga sangat membantu ekonomi cepat pulih setelah melewati titik kritis akibat krisis pandemi.
“Terlebih, peran BI juga semakin diperkuat melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Puteri.
Lebih lanjut, anggota DPR dari Fraksi Golkar ini mendorong komitmen BI untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri yang didorong pemerintah sebagai upaya untuk menjadi negara maju. Sebab hilirisasi menurutnya tidak hanya berhenti di nikel, namun juga pada komoditas lain seperti bijih timah, tembaga, bauksit.
“Saya kira peran konkret BI untuk mendukung hilirisasi ini sangat diperlukan untuk membangun industri yang bernilai tambah tinggi. Tak terkecuali ke sektor pertanian dan perikanan yang bermanfaat untuk ciptakan lapangan kerja,” lanjut Puteri.
Tantangan Gubernur BI
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yhudistira melihat masih ada beberapa tantangan yang mesti diselesaikan oleh Perry Warjiyo di masa kepemimpinan keduanya. Pertama, BI dan pemerintah harus mempercepat pengaturan DHE yang wajib disimpan di dalam negeri.
Menurutnya, hal tersebut perlu karena sangat mendesak dan timing-nya bisa terlewat ketika surplus perdagangan yang disumbang oleh Sumber Daya Alam (SDA) diperkirakan menurun pada tahun ini.
“Jadi mumpung ada DHE yang potensial, BI harus tegas dorong pemberlakuan wajib DHE disimpan minimal 3-6 bulan," kata Bhima kepada reporter Tirto.
Kedua, kata Bhima, tantangannya adalah bagaimana Perry bisa meningkatkan keamanan pembayaran digital terutama yang berkaitan dengan perbankan, maupun fintech.
Kemudian ketiga, BI bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) wajib melakukan mitigasi risiko atas gelombang gagal bayar perbankan di luar negeri terhadap perbankan domestik. Dia memandang perlu ada pengaturan yang lebih ketat juga soal kepemilikan saham bank di modal ventura, dan perusahaan startup digital
Keempat, bank sentral harus mendorong kerja sama regional baik dalam bentuk pemanfaatan LCS (Local Currency Settlement) dan pembayaran regional (QRIS). Ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan pada dolar dan memberikan ruang bagi UMKM dalam berkontribusi di ekosistem digital kawasan.
Tantangan terakhir adalah menjaga peredaran uang sehingga tidak menyebabkan inflasi tambahan, terutama setelah praktik burden sharing pandemi. Dalam rangka pengendalian inflasi, BI juga dituntut memaksimalkan peran TPID dan koordinasi antarkepala daerah.
Praktisi perbankan BUMN, Chandra Bagus Sulistyo turut memberikan sedikit catatan terpilihnya kembali Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Pertama, BI harus mampu menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen.
“Tentu menjaga kondisi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu kita harus pandai meredam inflasi. Dan tentunya itu bukan hal mudah apalagi ita tahu beberapa akhir ini dampak perekonomian global menyemarak," katanya saat dihubungi Tirto.
Kedua, pekerjaan rumah BI ke depan adalah bagaimana membangun UMKM yang kuat. Tentunya UMKM dibangun dengan eksosistem digtalisasi tidak lagi manual.
“Kita harus terus bangun UMKM baik mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan teknologinya dengan sistem digitalisasi. Sehingga perekonomian ini menjadi lebih kuat, efektif, dan efisien dan itu menjadi harapan kira bersama,” katanya.
Sementara itu, Puteri Komarudin juga menyoroti terkait rencana pengembangan rupiah digital dalam proyek garuda yang dikembangkan BI. Proyek ini nantinya memperhatikan betul kesiapan masyarakat.
“Karena di daerah pemilihan saya, masih banyak masyarakat yang belum melek digital. Artinya, faktor literasi digital ini juga harus dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya.
Menutup keterangannya, politikus Partai Golkar itu berpesan supaya Gubernur BI terpilih terus menghasilkan inovasi dan terobosan guna mewujudkan visi sebagai bank sentral digital terdepan.
“Selamat kepada Pak Perry. Sebagai seorang pemimpin harus terus membawa perubahan secara menyeluruh di tubuh BI, seperti transformasi pada sumber daya manusia, budaya kerja, teknologi, dan kelembagaan. Sehingga, BI bisa semakin profesional, kredibel, dan akuntabel,” tutup Puteri.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
