Pemilu Serentak 2024

Manuver Parpol Bangun Koalisi 2024: Tak Mau Ketinggalan Sekoci

Reporter: Andrian Pratama Taher - 10 Jun 2022 07:00 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Fenomena partai bergerak agresif membangun silaturahmi tidak lepas dari keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi Golkar-PAN-PPP.
tirto.id - Tahapan Pemilu 2024 baru akan dimulai pertengahan Juni 2022. Namun sejumlah petinggi parpol telah melakukan berbagai manuver politik untuk membangun koalisi dalam menghadapi pemilu serentak. Hampir semua parpol bergerak mencari kawan koalisi jelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Meski sudah bermanuver, tapi tidak semua partai memiliki dasar manuver yang sama. Ada yang terlihat 'ofensif' atau 'agresif', tapi ada juga yang terkesan kalem atau cendrung menunggu. Dalam pemantauan Tirto selama dua tahun terakhir, Partai Gerindra merupakan parpol yang cukup agresif mencari kawan.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan jajaran berupaya keras untuk mencari rekan koalisi. Misal kisah PDIP yang langsung berdiskusi dengan petinggi Gerindra pada 2021. Lalu, momentum silaturahmi langsung Prabowo ke kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga mengunjungi Presiden Jokowi yang juga kader PDIP.

Selain ofensif ke PDIP, Gerindra juga bertemu dengan petinggi Partai Golkar. Misalnya, Airlangga bertemu dengan Prabowo di Hambalang, Bogor pada 13 Maret 2021. Terkini, Prabowo menemui langsung Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower pada awal Juni 2022.

Sementara PKS sebagai parpol oposisi, juga melakukan komunikasi dengan Gerindra serta PDIP. Misalnya, PKS mengunjungi kantor pusat PDIP pada April 2021 dan mengunjungi kantor pusat Partai Gerindra pada Mei 2021.

Partai Golkar juga menjadi salah satu parpol yang cukup agresif dalam mencari koalisi. Airlangga bergerilya tidak hanya ke Gerindra, tapi juga ke Partai Nasdem dengan bertemu Surya Paloh, bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga bertemu PKS pada 2021.

Hasilnya, Partai Golkar berhasil membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan PPP dan PAN. Namun Airlangga tetap agresif dengan mengajak PKS maupun PKB untuk merapat dalam acara silaturahmi KIB yang digelar Juni 2022.



Terbaru, yang cukup ofensif melakukan komunikasi politik adalah Partai Demokrat. Parpol berlambang mercy ini berupaya untuk membangun koalisi dengan Partai Nasdem. Bahkan, Ketua Dewan Pembina sekaligus eks Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono sampai 'turun gelanggang' dengan bertemu Surya Paloh.

Di sisi lain, partai-partai yang terlihat santai dan terkesan menunggu adalah PDIP. Partai pemenang Pemilu 2019 ini tercatat menerima kunjungan PKS dan Gerindra dalam dua tahun terakhir. Bahkan, hanya Prabowo yang bertemu dengan Megawati, padahal partai ini dikenal dengan kepatuhan para kader pada keputusan sang ketua umum.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, fenomena partai yang bergerak agresif membangun silaturahmi tidak lepas dari keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi Golkar-PAN-PPP. Keberadaan KIB membuka kanal untuk pasangan capres-cawapres.

“Artinya 23 persen, kan, mereka (gabungan partai di KIB) bisa mengajukan calon presiden sendiri, nah ini ikut memanas-manaskan yang lain seolah sudah mengunci presidennya. Itu yang membuat SBY grasa-grusu, Prabowo grasa-grusu, Megawati juga mulai agak kepanasan,” kata Pangi kepada Tirto, Rabu (8/6/2022).

Aksi agresif parpol yang mulai mencari koalisi sebelum pemilu juga dapat dimaknai bahwa sejumlah partai mulai mencari ancang-ancang untuk 2024. Mereka tidak ingin tertinggal ketika partai lain sudah mengambil langkah untuk pemilu serentak 2024 mendatang.

“Tentunya membuat mereka semangat (adalah) ingin mencoba jangan sampai mereka nanti ketinggalan sekoci atau tidak dibawa, tidak ikut. Karena itu mereka sudah harus membangun setidak-tidaknya halaman pendahuluannya itu adalah chemistry, say hello, persamaan persepsi, pikiran, gagasan tentang keindonesiaan, kebangsaan, bagaimana cita-cita republik dan seterusnya," kata Pangi.

Menurut Pangi, situasi terburu-buru juga tidak baik. Ia beralasan, keberadaan KIB masih belum jelas lantaran belum ada capres maupun cawapres yang secara resmi akan diusung. Akan tetapi, aksi KIB telah membawa partai lain untuk berpikir lebih maju.

Sebagai contoh, kata Pangi, Gerindra yang selama ini sudah identik dekat dengan PDIP berpotensi mengajukan paslon Prabowo-Puan, tetapi gagasan itu bisa saja bubar di masa depan apabila Anies Baswedan tiba-tiba merapat ke Gerindra.

“Jadi mereka sudah harus lintas koalisi, lintas banyak walaupun ada hal-hal mereka tidak mungkin membangun konsolidasi atau komunikasi," kata Pangi.



Pangi memandang, aksi-aksi partai saat ini berpotensi mengulang kejadian yang dialami Partai Demokrat pada Pemilu 2014 atau 2019. Misalnya, Demokrat terpaksa tidak bergabung dalam koalisi manapun pada Pilpres 2014 karena gagal membangun poros ketiga dan enggan masuk ke poros Jokowi maupun Prabowo. Sementara itu, pada Pemilu 2019, Demokrat akhirnya sepakat bergabung ke koalisi Prabowo-Sandiaga tepat sehari sebelum pendaftaran Pemilu 2019 berakhir.

Pangi khawatir, Gerindra berpeluang sama, bernasib seperti Demokrat. Hal itu terjadi karena Gerindra sudah mematok agar Prabowo kembali menjadi calon presiden, sementara partai-partai lain belum tentu sepakat.

Namun, Pangi menganggap wajar alasan Gerindra tetap mendorong Prabowo pada Pilpres 2024 karena sudah merasakan efek ekor jas yang membuat suara parpol tinggi dan menempatkan Gerindra di nomor urut kedua setelah PDIP. Akan tetapi, parpol-parpol lain juga tentu ingin mengejar efek dari pengajuan capres-cawapres di 2024 untuk kepentingan mereka sendiri.

Di sisi lain, Pangi melihat partai-partai sudah membuat demarkasi koalisi. Sebagai contoh, PDIP bisa saja maju sendiri, kemudian KIB yang diisi Golkar-PAN-PPP. Sementara itu, koalisi ketiga kemungkinan terdiri atas Nasdem-PKS-Demokrat. Sedangkan PKB mengalami tantangan hampir mirip dengan Gerindra, tetapi masih bisa bergerak dengan faktor NU-nya.

Meski sebatas prediksi, peluang kejadian kasus Demokrat pada Pemilu 2014 dan 2019 bisa berulang pada Pemilu 2024. “Kejadian Demokrat bisa menjadi pelajaran,” kata Pangi.

Sebaliknya, Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo tidak sepakat dengan pandangan kejadian Pemilu 2014 maupun 2019 akan terulang di 2024. Ia menilai, kondisi Pemilu 2024 akan berbeda dengan dua pemilu sebelumnya. Salah satu poin penting adalah sikap PDIP yang masih terbelah akibat kehadiran Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi belum ada sikap dari PDIP.

“Nah kondisinya membuat semua partai menghitung langkah partai lain, apakah ada kesempatan mencuri Pak Ganjar atau kemudian Pak Ganjar lebih baik dibiarkan saja kalau gak ada partai yang mau dan segala macamnya," kata Kunto kepada reporter Tirto.



Selain itu, kata Kunto, spekulasi kerenggangan hubungan Jokowi dan Megawati juga memicu partai-partai semakin berhati-hati. “So menurut saya ini semua elite politik dipaksa untuk hati-hati dan stay alert. Selalu waspada atas move dan taktik lawan yang bisa bergerak dengan cepat hari ini apalagi ada banyak variabel-variabel lain seperti salah satunya tokoh, lalu KIB sebagai sebuah koalisi yang sudah terbentuk," tutur Kunto.

Kunto menambahkan, “Jadi kenapa Pak SBY sampai turun gunung untuk diplomasi, ya karena desakan situasinya seperti itu. Jangan sampai terburu-buru atau jangan sampai telat. Ini kan problemnya di situ, kalau terburu-buru jadi salah koalisi, telat bisa jadi nggak dapat koalisi.”

Kunto memprediksi situasi 2014 maupun 2019 yang dialami Demokrat sudah menjadi pelajaran bagi partai lain. Ia mengingatkan kondisi 2014 dan 2019 memiliki variabel penting yakni adanya politik polarisasi yang dibuat sejak Pemilu 2014 hingga akhirnya sampai di 2019. Polarisasi itulah yang membuat Demokrat sulit mendapatkan tempat.

“Pertanyaannya apakah polarisasi yang sama akan dibawa ke 2024? Itu yang butuh analisis lebih tajam dan menurut saya Demokrat punya peluang nih untuk membuat poros ketiga atau poros keempat,” kata dia.

Kunto menambahkan, “Kalau enggan berkoalisi ada, tapi keuntungannya apa enggan berkoalisi? Nanti semua dapat jatah, dia sendiri kagak. Itu malah menyakitkan di 2024," kata Kunto.

Kunto menduga, PDIP bisa saja maju sendiri tanpa partai lain karena sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Akan tetapi, ia yakin PDIP akan berupaya menggalang kekuatan.

Di sisi lain, PKB juga mengalami masalah karena ingin ke KIB, tetapi punya kehendak yang sulit ditawar. Kemudian PKB juga belum jelas ingin maju dengan Gerindra maupun Nasdem atau berkoalisi dengan Demokrat.

“Jadi saya melihatnya ini dinamika masih sangat cair sehingga belum terpetakan dan bisa berubah dari hari ke hari. Itu yang menurut saya membuat Pemilu 2024 unik, apalagi gak ada incumbent," tutur Kunto.


Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz

DarkLight