Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menyebut digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp400 triliun. Program ini dijalankan melalui Komite Reformasi Digital Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025.
“Penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim, itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun. Itu kita belum masuk banyak sektor yang lain. Memang ini bukan pekerjaan yang mudah, memerlukan koordinasi yang sangat ketat,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ia menjelaskan, penghematan tersebut akan mendukung target Presiden Prabowo Subianto menurunkan defisit anggaran secara bertahap hingga 2026. Saat ini, defisit anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun.
Menurut Luhut, digitalisasi berbasis artificial intelligence (AI) menjadi “game changer” dalam tata kelola bansos. Ia menekankan program ini penting untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
“Ini yang sangat penting, karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik. Menteri Sosial, saya kira BPS (Badan Pusat Statistik) sudah berkoordinasi dengan tim yang kami bentuk, tim kecil untuk pendataan. Data ini sudah berjalan dan juga saya kira Menteri PANRB yang sangat aktif dalam membantu untuk penyusunan organisasi ini,” ujarnya.
Luhut menyebut, hasil kajian DEN menunjukkan digitalisasi dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 34 juta orang apabila dijalankan dengan baik.
Sebagai tahap awal, uji coba (pilot project) akan dilakukan di Banyuwangi pada minggu ketiga September 2025. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung dalam peluncuran proyek percontohan tersebut.
“Kita akan sosialisasikan supaya semua yang nanti kalau dibagikan Bansos tidak tepat sasaran supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi,” tutur Luhut.
Selain digitalisasi bansos, pemerintah juga menyiapkan penerapan Online Single Submission (OSS) berbasis AI untuk mempercepat proses perizinan investasi. Luhut menyebut langkah ini merupakan bagian dari strategi besar reformasi digital pemerintah.
“Ini pekerjaan besar, perlukan koordinasi yang sangat terpadu untuk mewujudkan program-program presiden yang banyak itu. Sehingga program itu betul-betul bisa tereksekusi dengan baik, karena kuncinya tereksekusi,” ujarnya.
Editor: Hendra Friana
