Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Mulai September 2025

tirto.id - Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mulai diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September 2025. Peresmian uji coba ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi mengawali pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah. Upaya ini sekaligus wujud penerapan Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus juga Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi upaya Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam mendukung digitalisasi bansos. Dia optimistis transformasi digital bisa membuat penyaluran bansos lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

"Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik," kata Luhut usai Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menurut Luhut, digitalisasi bansos akan memberikan dampak besar terhadap penyaluran bantuan sosial. Penyaluran bantuan pun akan lebih tepat sasaran karena didukung integrasi data oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Luhut pun menegaskan bahwa digitalisasi, akurasi, efektivitas, dan efisiensi yang membuat distribusi bansos lebih presisi dapat menghemat anggaran sampai ratusan triliun rupiah.

"Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash tranfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus (bila) semua itu betul-betul targeted," kata dia.

Luhut mencatat, penyaluran bansos berperan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3 sampai 0,4 persen. Angka tersebut bermakna penting sepanjang penyaluran bansos tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Mensos Gus Ipul menambahkan, digitalisasi bansos adalah tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian. Secara khusus, Presiden juga memerintahkan agar Kemensos memastikan distribusi bansos lebih tepat sasaran.

"Program Kementerian Sosial itu ada 45% mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN. Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, salah satu manfaat dari program digitalisasi itu adalah memudahkan warga terlibat aktif menyampaikan usul-sanggah terkait data penerima bansos. Data yang diberikan oleh masyarakat kemudian akan disaring secara otomatis oleh sistem.

"Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data," ujar dia menegaskan.

Menurut Gus Ipul, keterlibatan masyarakat secara aktif bisa berdampak signifikan terhadap pemutakhiran data penerima bansos. "Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran [bansos] itu akan lebih tepat," ujar dia.

Selain Luhut dan Gus Ipul, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga juga hadir dalam Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah pada hari ini.

Di antara mereka adalah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam rapat itu, hadir pula Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

(INFO KINI)