Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyebutkan, pihak eksekutif seharusnya dapat mengatasi penilaian lembaga Moody's Investors Service yang menyesuaikan outlook stabil menjadi negatif.
Menurut dia, Moody's menyoroti kebijakan maupun kredibilitas sejumlah program serta instansi yang kurang dikenal.
"Saya kira kalau kita membaca statement dari Moody's, itu kan lebih banyak pada prediktibilitas dan kredibilitas dari kebijakan dalam rangka untuk menyampaikan transparansi atau pun kepastian. Jadi, menurut saya ini harusnya bisa dimitigasi, ya," ucapnya di Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Anggito menyebutkan, pemerintah sebaiknya memperbaiki jalannya komunikasi dengan Moody's. Beberapa program atau instansi yang dinilai harus dijelaskan dengan baik kepada Moody's adalah pembentukan BPI Danantara, Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program makan bergizi gratis (MBG).
Lalu, program Sekolah Rakyat, serta pemangkasan besar-besaran dari anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pada 2026.
"Seperti Danantara, MBG, dan lain sebagainya yang merupakan program-program Asta Cita Bapak Presiden, itu harus lebih jelas dikomunikasikan. Sehingga tidak menimbulkan potensi instabilitas atau potensi perlambatan ekonomi," sebut Anggito.
Di satu sisi, ia mewakili LPS beserta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menjalin komunikasi dengan para investor. KSSK meyakini peristiwa terkait Moody's tidak akan terulangi lagi.
"Kami sudah dalam forum KSSK, sudah mengantisipasi. Kami lebih aktif untuk menjelaskan kepada investor supaya tidak terulang lagi. Karena ini kan bukan masalah fundamental ekonomi, tapi komunikasi terhadap program-program yang belum dipahami," urai Anggito.
Diberitakan sebelumnya, Moody’s Investors Service mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2 atau satu tingkat di atas batas investment grade. Meski demikian, outlook RI diturunkan dari stabil menjadi negatif.
Penilaian tersebut dirilis setelah proses asesmen yang dilakukan Moody’s, termasuk kunjungan ke Jakarta pada 27-29 Januari 2026.
Dalam proses asesmen tersebut, Moody’s berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Moody’s menilai ketahanan ekonomi Indonesia masih menjadi pilar utama profil kredit negara. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil diperkirakan tetap stabil dalam jangka menengah, didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan struktur demografi yang mendukung. Selain itu, beban utang pemerintah dinilai tetap terkendali seiring penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang prudent.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Farida Susanty
