Laju Penurunan Tanah Pantura: Jakarta Melambat, Jateng Kritis

tirto.id - Setidaknya satu kali dalam beberapa tahun terakhir, Anda kemungkinan pernah melihat narasi tenggelamnya Jakarta muncul di laman media sosial atau platform berita. Berbagai laporan internasional maupun dalam negeri kerap menempatkan Ibu Kota sebagai salah satu kota paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.

Prediksi tersebut tidak sepenuhnya salah. Pada medio 2000-an hingga awal 2010-an, Jakarta sempat bertengger sebagai wilayah dengan penurunan tanah (land subsidence) paling ekstrem akibat masifnya eksploitasi air tanah oleh sektor industri.

Namun, seiring perpindahan kawasan industri ke wilayah penyangga dan perluasan jaringan air perpipaan, laju penurunan tanah di Jakarta mulai berkurang secara signifikan.

Secara ilmiah, penurunan tanah memiliki karakteristik spasial dan temporal. Artinya, laju amblesnya daratan bisa berubah dari waktu ke waktu dan berbeda di setiap wilayah.

Berdasarkan hasil pemantauan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejumlah wilayah di Pantai Utara Jawa (Pantura) kini menghadapi penurunan tanah dengan tingkat bervariasi, sembari dihantam kenaikan muka laut pada kisaran 2,4 hingga 4,3 milimeter (mm) per tahun. Menggunakan teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) dan jaringan InaCORS, kondisi di Pantura kini terbentang dari kategori sedang hingga kritis.

Berikut adalah data perbandingan laju amblesan tanah di sepanjang koridor Pantura Jawa:

Data di atas membuktikan sebuah fakta baru: Jakarta bukan lagi wilayah dengan penurunan tanah tercepat di Pantura. Posisinya kini telah disalip oleh pesisir Jawa Tengah.

“Angka Jakarta memang lebih rendah dibanding Demak atau Pekalongan, namun tetap tergolong signifikan dan berisiko tinggi mengingat kepadatan infrastruktur dan populasi yang jauh lebih besar,” ujar Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Prof. Rokhis Khomarudin.

Melalui pemodelan sederhana bathtub model, sejumlah wilayah pesisir Pantura diproyeksikan mengalami genangan permanen tanpa mitigasi yang tepat. Kawasan Muara Gembong serta beberapa pesisir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jatabek) tercatat mengalami perluasan area genangan akibat kombinasi penurunan tanah dan naiknya air laut.

Mengapa Laju Penurunan Tanah di Daerah Pantura Bisa Sangat Tinggi?

Penurunan muka tanah merupakan fenomena turunnya elevasi permukaan tanah secara perlahan akibat faktor geologis dan aktivitas manusia.

Di Pantura Jawa, sebagian besar wilayah pesisir merupakan dataran aluvial muda yang terbentuk dari endapan lumpur, pasir, dan material sungai selama ribuan tahun. Karakter tanah muda ini secara alami sangat rentan mengalami pemadatan (konsolidasi) saat dibebani infrastruktur di atasnya.

Berikut adalah potret krisis kedaruratan tanah ambles di empat wilayah utama Pantura:

1. Krisis Banjir Rob Permanen di Sayung, Demak

Kabupaten Demak menjadi salah satu wilayah pesisir utara yang menghadapi ancaman paling serius. Fenomena ini bukan lagi persoalan musiman, melainkan transformasi kondisi alam yang ekstrem.

Dalam beberapa dekade terakhir, Kecamatan Sayung mengalami penyusutan daratan secara masif. Area yang dulunya berupa permukiman, lahan pertanian, dan tambak kini telah berubah menjadi genangan air laut permanen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan banjir menjadi bencana kronis yang berulang di Demak. Di awal tahun 2024 saja, banjir kembali melumpuhkan 11 kecamatan di Demak yang mayoritas dipicu oleh banjir rob akibat pasang laut dan curah hujan tinggi.

Studi Risiko Kebencanaan BRIN melalui analisis citra satelit Sentinel periode 2015-2021 mengungkapkan bahwa Sayung mengalami penurunan tanah rata-rata 54 mm per tahun.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Demak, Arso Budiyatno, menambahkan bahwa hasil rapat konsorsium lintas sektor mencatat laju amblesan di pesisir Demak bahkan bisa mencapai 4 hingga 12 cm per tahun di titik-titik tertentu.

Faktor utamanya? Karakteristik sedimen tanah muda, beban proyek Jalan Tol Semarang-Demak, serta eksploitasi air tanah masif oleh puluhan pabrik industri di sekitar Sayung.

2. Ancaman Silent Hazard di Pekalongan Utara

Pada tahun 2026, laju penurunan tanah di Pekalongan Utara menembus angka mengkhawatirkan, yaitu sekitar 13 cm per tahun. Lonjakan ini sangat drastis jika merujuk pada data Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2020 yang kala itu mencatat penurunan baru di angka 6 cm per tahun.

Fenomena ini kerap disebut sebagai silent hazard (bencana senyap) karena dampaknya baru disadari ketika infrastruktur sudah telanjur rusak. Masalah utama Pekalongan berakar pada sebaran tanah lunak sedalam 40 meter di bawah permukaan yang terus ditekan oleh kebutuhan air bersih warga.

Lebih dari 60 persen pasokan air bersih di Pekalongan masih mengandalkan sumur bor tanah tanpa adanya proses pengisian ulang (recharge) yang seimbang. Dampaknya, terjadi kelumpuhan sistem drainase, keretakan bangunan, hingga intrusi air laut yang merusak sanitasi kota.

3. Daratan Kota Semarang yang Terus Tenggelam

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Muhammad Jumhur Hidayat, menyoroti ancaman serius relative sea level rise di Kota Semarang. Muka laut tampak naik drastis bukan hanya karena perubahan iklim, tetapi karena daratannya yang amblas hingga 10 cm per tahun di beberapa titik kritis Semarang Utara.

"Penurunan muka tanah ini tidak terjadi secara alamiah. Ini harga mahal yang harus kita bayar dari masifnya ekstraksi air tanah berlebihan untuk kepentingan industri, beban konsumsi pada tanah aluvial yang lunak, serta perubahan tata ruang yang menghilangkan area resapan air,” tegas Jumhur, Selasa (2/6/2026).

Sama dengan wilayah lainnya, pengambilan air tanah juga menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan tanah di Semarang, Ketika air dipompa terus-menerus dari akuifer, tekanan di dalam pori-pori tanah berkurang sehingga lapisan sedimen mengalami pemadatan permanen.

Laju ini meningkat dibanding kajian Badan Geologi tahun 2017 yang mencatat penurunan berkisar 7–9 cm per tahun. Ketika air dipompa terus-menerus tanpa kontrol dari lapisan akuifer, tekanan pori tanah berkurang dan memicu pemadatan sedimen secara permanen. Akibatnya, air pasang laut kian mudah merangsek masuk dan bertahan lebih lama di daratan komersial Semarang.

Akademisi Universitas Diponegoro, Ratih Pujiastuti, dalam penelitiannya mengenai pengaruh land subsidence terhadap genangan banjir dan rob di Semarang Timur menemukan bahwa penurunan muka tanah menjadi faktor penting yang memperparah banjir di wilayah pesisir utara Jawa.

Direktur Amrta Institute for Water Literacy, Nila Ardhianie, juga menegaskan bahwa penurunan muka tanah selalu berjalan beriringan dengan kenaikan muka air laut. Ketika permukaan tanah terus ambles, maka daratan menjadi semakin rendah terhadap permukaan laut sehingga air pasang lebih mudah masuk dan bertahan lebih lama di daratan.

4. Beban Aktivitas Ekonomi di Pesisir Jakarta Utara

Meskipun secara umum melambat, wilayah pesisir utara Jakarta masih mencatatkan amblesan yang konstan. Dinas SDA DKI Jakarta mencatat rata-rata penurunan tanah Jakarta berada di angka 4 cm per tahun. Namun, di lokasi tertentu seperti Muara Baru dan Pluit, lajunya masih bertengger di angka 5,5 hingga 10 cm per tahun.

Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro, menjelaskan bahwa pesisir Jakarta Utara menanggung beban ganda: kondisi geologi sedimen muda dan beban infrastruktur ekonomi yang sangat padat (pelabuhan perikanan dan kawasan industri).

Faktor yang paling penting, lagi-lagi adalah tingginya kebutuhan air bersih yang selama bertahun-tahun dipenuhi melalui eksploitasi air tanah. Air tanah diambil secara berlebihan menyebabkan tekanan hidrolik yang pada akhirnya mempercepat laju penurunan tanah.

Fenomena penurunan tanah ini memiliki kaitan langsung dengan semakin seringnya banjir rob yang melanda Jakarta Utara. Ketika permukaan tanah terus turun, elevasi daratan menjadi semakin rendah dibanding muka air laut. Akibatnya, air pasang lebih mudah masuk dan menggenangi kawasan permukiman.

“Karena itu, banjir rob tidak hanya dipengaruhi pasang laut, tetapi juga kondisi penurunan tanah yang terjadi dalam jangka panjang,” kata Ciko.

Dibandingkan kawasan pesisir lainnya di Jakarta Utara, kondisi Muara Angke saat ini masih tergolong rentan meski laju penurunannya sudah melambat.

Pada 2025, laju penurunan tanah di Muara Angke tercatat sekitar 4,5 sentimeter per tahun. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding Pantai Mutiara yang mencapai 4 sentimeter per tahun dan Cengkareng Barat sebesar 3,1 sentimeter per tahun, namun lebih rendah dibanding Pluit yang masih mengalami penurunan sekitar 5,5 sentimeter per tahun.

Dalam mengatasinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun berbagai infrastruktur mitigasi di kawasan pesisir dengan pembangunan jalan mitigasi di Muara Angke yang kini posisinya lebih tinggi dibanding sebagian rumah warga.

Menurut Ciko, pembangunan jalan tersebut terbukti efektif mengurangi limpasan banjir rob, khususnya di kawasan Jalan Dermaga Ujung yang sebelumnya menjadi jalur masuk air laut ke pemukiman warga setiap kali terjadi pasang tinggi.

Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa pembangunan jalan mitigasi hanyalah salah satu bentuk penanganan jangka pendek. Penanganan yang lebih menyeluruh akan dilakukan melalui pembangunan tanggul pengaman pantai yang menjadi bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Terkait kemungkinan relokasi warga di kawasan yang paling rentan, pemerintah menyatakan masih terus melakukan kajian terhadap berbagai opsi penanganan.

Dalam jangka panjang, pembangunan tanggul laut dinilai memiliki peran penting untuk melindungi kawasan pesisir dari masuknya air laut. Namun, Dinas SDA berpandangan bahwa tanggul bukanlah solusi tunggal. Perlindungan kawasan pesisir hanya akan efektif jika pembangunan tanggul berjalan beriringan dengan pengendalian pemanfaatan air tanah serta perluasan layanan air perpipaan.

Meskipun jalan mitigasi dan tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) terus dikebut, Ciko menegaskan infrastruktur fisik tersebut tidak akan menjadi solusi tunggal tanpa dibarengi penghentian total pemanfaatan air tanah.

5. Potensi Risiko Tersembunyi di Cirebon

Dibandingkan kota pesisir lain, penurunan tanah di Cirebon yang berada di angka 3 sentimeter per tahun relatif belum banyak mendapat perhatian publik.

Namun, riset geodesi yang dirilis di ScienceDirect memperingatkan bahwa Cirebon memiliki karakteristik endapan aluvial muda yang persis dengan Jakarta dan Pekalongan.

Seiring pesatnya pertumbuhan populasi dan alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, Cirebon menyimpan bom waktu risiko amblesan tanah yang sama di masa depan.

Bagaimana Cara Jakarta Mengerem Laju Amblesan Tanah?

Kunci keberhasilan Jakarta memperlambat laju penurunan tanah adalah keberanian menghentikan eksploitasi air tanah dalam oleh sektor industri komersial. Sejak aktivitas industri bergeser ke wilayah penyangga (seperti Bekasi dan Karawang) serta diperketatnya aturan sumur bor, tekanan hidrolik di bawah tanah Jakarta mulai stabil.

Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Heri Andreas, memaparkan bahwa kunci utamanya terletak pada kemampuan pemerintah menyediakan substitusi pasokan air bersih.

"Ketika masyarakat sudah diberikan air dari PDAM, otomatis mereka tidak akan mengeksploitasi air tanah," jelas Heri.

Jakarta saat ini menargetkan cakupan layanan air perpipaan hingga 100 persen pada tahun 2030, dengan mengandalkan pasokan air permukaan dari Waduk Jatiluhur I, II, dan Waduk Karian. Strategi penanganan terintegrasi yang menggabungkan tanggul fisik, pipanisasi air bersih, dan penegakan hukum inilah yang sebelumnya sukses diterapkan di Tokyo, Shanghai, dan Bangkok.

Sayangnya, keberhasilan tata kelola air Jakarta belum mampu direplikasi oleh wilayah Pantura Jawa Tengah. Di Pekalongan, misalnya, sekitar 90 persen kebutuhan air domestik maupun industri kreatif (batik) masih bergantung pada sumur dalam.

Keberhasilan Jakarta ini juga tak terlepas dari statusnya sebagai Ibu Kota dengan anggaran belanja yang besar. Tak heran, apabila kemampuannya dalam mengelola masalah bisa terselesaikan dengan baik.

"Yang diterapkan Tokyo, Shanghai, dan Bangkok itu sebenarnya sedang diterapkan Jakarta saat ini. Mereka membuat tanggul, mencari sumber air baru, melakukan pipanisasi, lalu setelah layanan air perpipaan menjangkau seluruh masyarakat, eksploitasi air tanah berhenti dan penurunan tanahnya melambat bahkan nyaris berhenti," ujar Heri.

Meski demikian, keberhasilan tersebut belum terjadi di sebagian besar wilayah Pantura Jawa. Kota-kota seperti Pekalongan, Semarang, Demak, Tegal, dan Brebes masih sangat bergantung pada air tanah untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun pertanian.

Di Pekalongan misalnya, menurut Heri, sekitar 90 persen kebutuhan air masih dipenuhi dari air tanah sehingga laju penurunan tanah masih berlangsung cepat.

Tanggul laut dan proyek perlindungan pesisir memang penting untuk menahan dampak banjir rob dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Tanpa perbaikan tata kelola air, tanah akan terus turun dan infrastruktur pelindung pun pada akhirnya ikut mengalami penurunan.

Strategi BRIN: Memanfaatkan AI dan Konsep Living in Harmony

BRIN saat ini telah mengembangkan model proyeksi awal untuk memetakan risiko penurunan tanah dan potensi genangan di Jakarta serta wilayah sekitarnya. Model yang dibangun dengan menggabungkan data historis penurunan tanah yang diperoleh dari pengamatan satelit InSAR multi-temporal, seperti Sentinel-1 dan ALOS-2, dengan data elevasi permukaan tanah beresolusi tinggi (Digital Elevation Model/DEM).

Lewat langkah ini, BRIN dapat memproyeksikan wilayah-wilayah yang berpotensi tergenang dalam berbagai skenario waktu meski modelnya masih terus disempurnakan.

Ke depan, BRIN berencana memasukkan variabel tambahan seperti tutupan lahan, kepadatan bangunan, jaringan jalan, hingga skenario kebijakan pengendalian air tanah dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan deep learning.

“Dengan pendekatan tersebut, proyeksi dapat dibuat lebih granular hingga level kelurahan dengan mempertimbangkan berbagai skenario mitigasi,” kata Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Prof. Dr. M. Rokhis Khomarudin.

Jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, sejumlah wilayah diperkirakan akan menghadapi kondisi yang jauh lebih berat dibanding saat ini seperti potensi munculnya genangan permanen di sejumlah kawasan pesisir Pantura.

Di beberapa wilayah di Demak, Pekalongan, dan Semarang Utara yang saat ini masih dihuni juga berpotensi kehilangan status layak huni akibat kombinasi penurunan tanah dan kenaikan muka laut. Dampak yang selama ini terlihat di Desa Timbulsloko, Demak, maupun sejumlah kawasan pesisir Pekalongan dapat meluas ke area yang lebih besar dan memaksa relokasi puluhan ribu warga.

Di Jakarta Utara, ancaman yang muncul tidak hanya berupa banjir rob yang semakin sering, tetapi juga meningkatnya biaya pengelolaan kawasan pesisir. Dalam jangka panjang, biaya operasional dan investasi infrastruktur tersebut berpotensi terus membengkak.

Ancaman lainnya adalah krisis air bersih. Penurunan tanah yang diikuti intrusi air laut dapat mencemari akuifer di kawasan pesisir. Kondisi ini berisiko mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang masih bergantung pada air tanah dan belum terjangkau layanan perpipaan.

“Skenario ini bukanlah keniscayaan. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat lewat pengendalian air tanah, pengembangan infrastruktur air perpipaan, penataan ruang berbasis risiko, dan sistem peringatan dini berbasis pemantauan InSAR, laju penurunan dapat diperlambat secara signifikan dan dampaknya dapat dikelola. Teknologi pemantauan yang dimiliki BRIN siap mendukung upaya-upaya tersebut,” jelasnya.

Dalam hal ini, relokasi masyarakat bukanlah pilihan utama karema membutuhkan biaya yang sangat besar juga menyangkut persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks. Mengurangi ketergantungan terhadap air tanah secara bertahap dan menggantinya dengan sumber air permukaan yang lebih berkelanjutan dinilai masih bisa terus diupayakan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kawasan yang berhasil mengurangi penggunaan air tanah mengalami perlambatan laju penurunan tanah yang cukup signifikan. Di saat yang sama, masyarakat pesisir juga perlu dipersiapkan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terus berubah.

Penerapan konsep living in harmony with land subsidence juga mulai perlu diadopsi secara serius. Masyarakat dipersiapkan hidup berdampingan dengan risiko penurunan tanah melalui tata ruang yang lebih adaptif, sistem peringatan dini yang andal, serta perlindungan kawasan pesisir yang lebih kuat.

Mengingat relokasi total membutuhkan ongkos sosial-ekonomi yang luar biasa besar, masyarakat harus disiapkan melalui:

• Penataan tata ruang berbasis risiko (adaptive zoning).
• Sistem peringatan dini (early warning system) berbasis data InSAR.
• Mitigasi berbasis alam (nature-based solutions) berupa revitalisasi hutan mangrove dan penerapan hybrid sea wall (tanggul ramah lingkungan) untuk meredam abrasi garis pantai secara berkelanjutan.

“Upaya perlindungan garis pantai juga perlu diperkuat melalui pembangunan tanggul-tanggul alami dan revitalisasi ekosistem mangrove, yang terbukti efektif meredam abrasi sekaligus menjaga keseimbangan ekologis kawasan pesisir,” kata Prof Rokhis.

Kombinasi antara mitigasi berbasis alam dan adaptasi sosial ini dinilai lebih berkelanjutan, baik secara ekologis maupun ekonomis.