Kasus Anak Autisme Diejek, Cermin Minimnya Empati Publik

tirto.id - Mulia Cahyani (30) tak kuasa menahan amarah ketika anak laki-lakinya diejek oleh seorang pegawai restoran di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (20/7/2026) sore lalu.

Niat Cahyani untuk menyantap hidangan urung terlaksana. Ia terlanjur merasa sakit hati saat seorang pegawai menertawakan anaknya yang merupakan penyandang disabilitas dengan autisme itu.

Menurut ceritanya, saat itu, pada Senin sore, ia bersama sang suami dan anaknya datang ke restoran untuk makan sore. Namun, sejak awal kedatangan mereka, seorang pegawai terus menerus melihat ke arah anaknya.

Cahyani tak mau berpikiran buruk. Ia lanjut memilih tempat duduk, sementara sang suami memesan makanan. Sesekali terlihat pegawai restoran itu juga sedang tertawa.

“Tapi aku masih positive thinking, kan mungkin mereka lagi pada bercanda apa gitu, kan,” ujar Cahyani kepada Tirto melalui panggilan telepon, Kamis (23/7/2026).

Cahyani menjelaskan, anaknya itu memang kerap bertepuk tangan secara tiba-tiba. Saat momen itu terjadi, pegawai tersebut terlihat meniru gestur tepuk tangan sambil mengeluarkan mimik wajah yang meledek.

“Terus dari situ baru aku tahu, kan, ternyata [meledek]. Aku langsung marah, kan, di situ. ‘Ternyata dari tadi lu ketawain anak gua?’,” katanya meniru ucapannya kepada pegawai tersebut.

Setelahnya, ia pun langsung mengajak sang suami untuk pergi dari restoran tersebut. Bahkan saat dikonfrontasi langsung oleh Cahyani, pegawai tersebut masih tertawa.

Karena geram, ia pun meminta pihak restoran untuk membuka rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman itu, terdapat bukti bahwa sang pegawai memang meledek anaknya.

Cahyani sungguh tak habis pikir ada orang yang tega meledek anaknya yang merupakan penyandang disabilitas itu. Baginya, mengurus sang anak bukanlah tugas yang mudah. Untuk mengurus sang anak dengan sepenuh hati, ia membutuhkan kesabaran dan keikhlasan yang begitu besar.

Ia berharap ke depannya masyarakat bisa lebih peduli dan empati terhadap anak penyandang disabilitas. “Dia juga enggak mau kondisinya seperti ini, gitu kan. Seenggaknya kalau nggak bisa [bantu], diam [aja] lah, gitu,” tuturnya.

Usai kejadian tersebut, restoran Ayam Goreng Cabe Ijo Mas Hendy langsung menyampaikan permintaan maaf. Restoran itu turut menyampaikan keprihatinan serta penyesalan atas kejadian tersebut.

Bagi Ayam Goreng Cabe Ijo Mas Hendy, insiden tersebut merupakan pelanggaran berat dan tidak mencerminkan nilai dan standar pelayanan yang dijunjung tinggi.

Pihak restoran pun mengambil langkah tegas dengan memberhentikan pegawainya yang melakukan ledekan. Pegawai itu disebut telah terbukti melakukan tindakan ableisme atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

“Saat ini kami tengah menindaklanjuti kasus ini secara serius dengan memberhentikan karyawan yang melanggar, serta memberikan dukungan terhadap customer terkait,” tulis restoran Ayam Goreng Cabe Ijo Mas Hendy dalam keterangan resminya yang diunggah di media sosial Instagram pada Selasa (21/7/2026).

Banyak Masyarakat yang Belum Paham Autisme

Psikolog Klinis, Veronica Adesla, menilai kasus yang dialami anak penyandang autisme di sebuah restoran tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi persoalan serius di ruang publik.

Menurutnya, salah satu penyebab utama masih munculnya perlakuan diskriminatif adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai autisme. Banyak orang masih menganggap autisme sebagai gangguan mental atau penyakit, padahal kondisi tersebut merupakan perbedaan perkembangan otak yang membuat seseorang memproses informasi dan lingkungan dengan cara yang berbeda.

"Perilaku tiba-tiba, [seperti] bertepuk tangan ataupun gerakan tiba-tiba lainnya seperti menggoyangkan tubuh, berputar-putar, dan lainnya dapat menjadi cara atau bentuk stimulasi diri, atau cara anak untuk mengelola emosi perasaan, serta merespons perubahan ataupun rangsangan sensori,” kata Veronica saat dihubungi Tirto, Kamis.

Selain minimnya edukasi, Veronica juga menyoroti masih kuatnya stigma di masyarakat terhadap perilaku yang dianggap berbeda dari kebiasaan mayoritas.

Ia berpandangan bahwa sektor pelayanan publik perlu memiliki standar pelayanan yang lebih inklusif. Menurutnya, para pekerja yang berhadapan langsung dengan masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas maupun anak berkebutuhan khusus.

Veronica mengingatkan bahwa ejekan maupun perlakuan tidak menyenangkan di ruang publik dapat meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi anak penyandang autisme.

"Khususnya pada anak dengan spektrum autisme yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan yang tinggi, termasuk ketika terjadi perubahan energi, nada suara, dan gestur negatif dari sekitar, dapat menciptakan kebingungan dalam memproses informasi ini," jelasnya.

Menurutnya, apabila perlakuan tersebut terus berulang, anak dapat kehilangan rasa aman ketika berada di luar rumah.

Tak hanya pada anak, orang tua maupun pendamping juga berpotensi mengalami trauma sekunder akibat pengalaman serupa.

Karena itu, Veronica menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas saja belum cukup apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat.

“Tidak hanya penyediaan fasilitas, namun juga peningkatan kesadaran, pemahaman, empati, dan penerimaan terhadap keberagaman neurodivergent dan difabel," ucapnya.

Senada dengan Veronica, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Norman Yulian, juga menyatakan perlakuan diskriminatif seperti itu masih sering terjadi karena masyarakat belum memahami karakteristik penyandang autisme maupun disabilitas intelektual.

Ia mengaku sangat menyayangkan tindakan pegawai restoran yang menjadikan perilaku anak tersebut sebagai bahan ejekan. Menurut Norman, tindakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

"Sungguh apa yang mereka lakukan sangat-sangat mengganggu ya. Sangat mendiskriminasi, sangat mendiskreditkan, sangat mengolok-olok saudara kita, adik kita yang autis tersebut," terang Norman kepada Tirto, Kamis.

Ia menegaskan bahwa perilaku seperti bertepuk tangan, tertawa sendiri, maupun berlari merupakan bagian dari karakteristik sebagian penyandang autisme.

Alih-alih mengejek, Norman berharap masyarakat memberikan dukungan kepada penyandang autisme ketika berada di ruang publik.

Baginya, tindakan menertawakan penyandang autisme sama saja dengan merendahkan martabat manusia.

"Ya saya sangat prihatin sekali, semoga adik kita yang autis tetap semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Dan kepada orang tuanya jangan berkecil hati. Semoga terus membimbing, membina, dan membesarkan anak kita yang autis itu ya,” pungkasnya.

Inklusi Harus Hadir dalam Budaya, Bukan Sekadar Regulasi

Staf Khusus Presiden RI periode 2019–2024 yang juga pejuang kebijakan publik untuk penyandang disabilitas, Angkie Yudistia, memandang peristiwa yang dialami anak penyandang autisme tersebut menjadi pengingat bahwa ruang publik di Indonesia belum sepenuhnya inklusif.

Menurut Angkie, masyarakat perlu memahami bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk anak dengan autisme.

"Itu bukan sesuatu yang pantas dijadikan bahan tertawaan, melainkan perlu dipahami dengan empati,” jelas Angkie saat dihubungi Tirto, Kamis.

Ia menilai masih rendahnya literasi mengenai disabilitas menjadi penyebab utama diskriminasi terus berulang.

Bagi Angkie, membangun masyarakat yang inklusif tidak cukup hanya melalui regulasi, melainkan juga perubahan budaya yang dimulai dari pendidikan.

Salah satu langkah yang didorong olehnya adalah agar setiap pelaku usaha memberikan pelatihan dasar mengenai disabilitas kepada para pegawainya.

Selain itu, Angkie berharap seluruh ruang publik juga memiliki komitmen yang jelas terhadap pelayanan yang inklusif.

"Ketika terjadi tindakan yang merendahkan penyandang disabilitas, respons yang diberikan harus cepat, disertai permintaan maaf, evaluasi internal, serta edukasi bagi seluruh pegawai agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Menurutnya, tanggung jawab menciptakan ruang yang inklusif tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.

Angkie pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada anak yang merasa takut menjadi dirinya sendiri ketika berada di ruang publik.

"Sebab ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya dilihat dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana setiap warganya diperlakukan dengan hormat, setara, dan bermartabat,” tutupnya.