Kisah Warga Utara Jakarta Melawan Penurunan Muka Tanah

tirto.id - Yus sudah tak bisa mengingat kapan terakhir dia tertidur pulas dalam hidupnya. Telinganya semakin sensitif terhadap suara gemericik air semenjak banjir mendadak datang dan hampir menenggelamkan keluarganya November tahun lalu. Belum lagi harta benda yang susah payah dia beli, kini rusak dan tak pernah bisa digunakan lagi.

Kala itu, dalam waktu singkat air mengalir deras ke rumahnya. Pintu yang tertutup rapat terdorong kuat oleh tekanan air dari luar, membuat barang-barangnya tak bisa terselamatkan. Hanya perlengkapan sekolah milik anaknya yang berhasil selamat karena disimpan di tempat yang lebih tinggi.

Meski masih trauma dan diselimuti perasaan was-was, Yus mau tak mau harus tetap tinggal di sepetak rumah yang posisinya kini hampir setengah lebih rendah dibandingkan permukaan jalan. Dulu sejajar dengan jalan, kini punggungnya bahkan harus dibungkukkan saat masuk atau keluar dari rumahnya yang terlihat semakin amblas itu.

Lama tinggal di kawasan itu, Yus merasa banjir rob semakin sering terjadi—setidaknya dua kali dalam seminggu. Beruntung, semenjak tanggul mitigasi banjir rob berupa jalan yang membentang lebih dari 1 kilometer dibangun, tempat tinggalnya sedikit lebih aman. Ketinggian tanggul itu lumayan untuk menghalau air saat fenomena pasang terjadi.

Setiap banjir datang, Yus harus menanggung pekerjaan rumah yang melelahkan: mengepel lantai, membersihkan perabotan, hingga mengungsi sementara waktu. Itu sebabnya kini dia menempatkan peralatan elektronik dan saklar listrik di posisi yang lebih tinggi untuk menghindari korsleting.

Bukannya Yus tak ingin pindah ke tempat yang lebih layak. Kesehariannya sebagai buruh kupas kerang hijau dan hasil penjualan air suaminya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Tak jarang ia menunggak uang sewa bulanan kontrakan kepada sang pemilik.

Keputusan pulang ke kampung halamannya di Banten juga butuh banyak pertimbangan. Kondisi tubuh yang mulai renta dan status anaknya yang masih bersekolah membuat Yus harus menahan hasrat tersebut demi keluarganya.

“Sekarang kan anak saya masih kelas 1 SMK, belum lulus. Kalau udah lulus mah saya mau diam di kampung aja,” kata Yus saat ditemui Tirto di kediamannya di Muara Angke, Jakarta Utara.

Yus bukan satu-satunya warga yang hidup berdampingan dengan kecemasan. Di rumah panggung yang dihuninya, Eti menunjuk bagian bawah bangunan tempatnya berjualan makanan yang sudah beberapa kali ditinggikan. Sebelum rumahnya dibuat sistem panggung seperti saat ini, Eti sudah berkali-kali menguruk tanah dan merenovasinya demi bertahan dari rob. Namun, setiap kali rumah ditinggikan, air yang datang justru semakin tinggi.

“Tapi anehnya itu ya, makin ditinggiin rumah, makin gede airnya tuh. Saya juga enggak paham ini,” keluh Eti.

Saat rob sedang tinggi, genangan air bisa merendam kawasan tersebut semalaman dan baru benar-benar surut ketika pagi menjelang. Bagi Eti dan warga sekitar, memindahkan barang ke atas bangku sudah menjadi rutinitas. Sebagai penjual es dan makanan beku, Eti juga sudah berulang kali memperbaiki kulkasnya yang rusak terendam air.

Tak terhitung kerugian materiil akibat banjir ini. Namun, pergi meninggalkan kawasan itu juga bukan perkara mudah. Eti pernah mencoba peruntungan di tempat lain, tetapi usahanya bangkrut hingga memaksa mereka kembali ke Muara Angke.

“Kalau masalah banjir mah terkadang kita kepingin pindah. Tapi kalau masalah usaha, kan di sini yang lancar,” kata dia.

Ironisnya, banjir di Muara Angke ini juga berdampak pada putusnya sekolah sejumlah anak. Dokumen pendukung yang hanyut atau rusak membuat mereka kesulitan memenuhi syarat pendaftaran sekolah. Menurut Eti, sistem pengurusan yang kompleks dan kendala ekonomi menjadi penghambat utama warga memperbarui dokumen mereka.

“Terkendala identitas juga. Apalagi sekarang musim online begini. Ngurusnya malas, nyuruh orang tau sendiri harus pakai uang kan,” ketusnya.

Nestapa Pesisir Jawa: Jakarta Melambat, Jawa Tengah Disalip

Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejumlah wilayah di Pantai Utara Jawa (Pantura) terus mengalami penurunan tanah (land subsidence). Kondisi ini terjadi mulai dari Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak. Selain tanah yang ambles, kawasan ini juga menghadapi kenaikan muka air laut hingga 4,3 milimeter (mm) per tahun.

Khusus untuk Jakarta, pemerintah provinsi mencatatkan penurunan muka tanah bervariasi hingga 10 cm, dengan rata-rata penurunan mencapai 3,9 cm sepanjang tahun. Laju penurunan itu diukur dari hasil pengamatan di 255 titik di Jakarta sepanjang 2023 menggunakan metode GPS geodetik—hasil kerja sama antara Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB dan Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta.

Berikut adalah daftar wilayah dengan laju penurunan tanah tertinggi di Jakarta sepanjang tahun 2023 berdasarkan data DSDA Jakarta:

Data di atas memperlihatkan bahwa seluruh lokasi dengan penurunan tertinggi berada di koridor pesisir Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Muara Angke menjadi wilayah paling kritis dengan penurunan mencapai 9,7 sentimeter dalam setahun.

Kawasan-kawasan ini merupakan wilayah yang paling rentan terhadap banjir rob akibat kombinasi penurunan muka tanah dan letak geografisnya yang berdekatan dengan laut.

Namun menariknya, studi terbaru menunjukkan bahwa penurunan tanah di Ibu Kota bukan lagi yang terparah. Pada awal 2000-an hingga 2010, Jakarta memang menjadi salah satu wilayah dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia. Kini, laju tersebut mulai melambat dan posisinya telah disalip oleh wilayah lain.

Dari hasil pengolahan data BRIN, kawasan pesisir Jawa Tengah justru mengalami penurunan yang jauh lebih signifikan, terutama di Pekalongan serta koridor Kendal-Semarang-Demak. Dalam skenario terburuk tanpa intervensi memadai, sawah, tambak, hingga permukiman warga di sana berpotensi berubah menjadi lautan permanen.

“Wilayah Pesisir Jawa Tengah, seperti Brebes-Pemalang-Pekalongan dan Tegal-Semarang-Demak merupakan wilayah yang rentan mengalami genangan permanen. Penurunan tanah di pesisir Jawa Tengah sangat signifikan,” ujar Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) BRIN, Agung Syetiawan kepada Tirto, Rabu (3/5/2026).

Apa Penyebab Utama Penurunan Tanah?

Eksploitasi air tanah secara masif merupakan faktor paling dominan yang berkontribusi sekitar 70 hingga 80 persen dari keseluruhan penyebab amblesnya permukaan tanah. Ketika air tanah dipompa terus-menerus dari lapisan akuifer, rongga-rongga di dalam tanah mengalami pemadatan (kompaksi). Akibatnya, lapisan tanah di atasnya perlahan amblas.

Fenomena ini diperparah oleh pengambilan air tanah dalam (lebih dari 100 meter). Berbeda dengan air tanah dangkal yang bisa terisi kembali secara cepat oleh air hujan, air tanah dalam membutuhkan waktu hingga ribuan tahun untuk pulih.

“Karena terkompaksi atau mengalami pemampatan di dalam tanah, maka respon di atasnya adalah tanahnya turun,” ujar Dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Heri Andreas.

Pada masa lalu, Jakarta mengalami eksploitasi air tanah yang gila-gilaan oleh sektor industri. Namun, seiring perpindahan kawasan industri ke wilayah penyangga (BOTABEK) hingga Jawa Tengah, serta membaiknya layanan air perpipaan, ketergantungan Jakarta terhadap air tanah mulai berkurang.

Sebaliknya, banyak daerah di Pantura Jawa Tengah kini justru baru memulai fase eksploitasi tersebut demi kebutuhan rumah tangga dan industri. Di Pekalongan misalnya, mayoritas kebutuhan air masih bergantung pada sumur bor, sehingga laju penurunan tanah di sana tetap tinggi.

Selain faktor air tanah, beban infrastruktur seperti gedung bertingkat, jalan, dan jembatan turut andil menekan lapisan tanah lunak, meskipun skalanya relatif lebih kecil. Faktor alamiah seperti pergeseran lempeng tektonik juga memicu deformasi tanah jangka panjang, namun sifatnya lebih sporadis.

Badan Geologi mencatat akibat fenomena spasio-temporal ini, beberapa titik di Semarang, Demak, Pekalongan, Kendal, Indramayu, hingga Bekasi kini sudah menghadapi ancaman banjir rob permanen.

“Perbedaan intensitas faktor-faktor inilah (eksploitasi air, beban bangunan, geologi) di tiap wilayah yang kemudian menentukan laju penurunan yang berbeda-beda,” tambah Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Prof. Dr. M. Rokhis Khomarudin.

Membedah Strategi Mitigasi Jakarta: Tanggul vs Zonasi Air

Meskipun laju penurunan tanah di Jakarta dilaporkan melambat, dampaknya masih mencekik warga pesisir. Berdasarkan data pemantauan Dinas SDA DKI Jakarta pada 2025, laju penurunan tanah di Muara Angke berada di kisaran 4,5 cm per tahun, Pantai Mutiara 4 cm per tahun, Pluit 5,5 cm per tahun, dan Cengkareng Barat sekitar 3,1 cm per tahun. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap konstan turun.

Secara geografis, Muara Angke adalah ujung terminal aliran air dari belahan selatan Jakarta. Ketika hulu diguyur hujan deras, air mengalir ke muara yang posisinya kini sudah berada di bawah permukaan laut. Ditambah sedimentasi yang memicu pendangkalan sungai, banjir rob menjadi menu mingguan warga meski cuaca sedang tidak ekstrem.

Untuk meminimalisir dampak, Pemprov DKI membangun jalan mitigasi banjir rob sepanjang 1,4 kilometer dengan elevasi 2,5 meter pada tahun 2025, dan direncanakan bertambah 1 km lagi pada tahun ini.

“Tujuannya mengurangi limpasan banjir rob dari sisi laut agar tidak langsung masuk ke kawasan permukiman,” kata Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro.

Selain infrastruktur fisik, pemerintah merilis senjata regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT) yang melarang total penggunaan air tanah di area yang sudah teraliri pipa air bersih per 1 Agustus 2023. Terdapat 12 ruas jalan dan 9 kawasan komersial besar yang masuk dalam daftar Zona Bebas Air Tanah ini. Kawasan tersebut yakni:

1. Kawasan Industri Pulo Gadung (JIEP), Jakarta Timur
2. Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
3. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan
4. Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Pusat
5. Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
6. Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat
7. Kawasan Asia Afrika, Jakarta Pusat
8. Kawasan Menteng, Jakarta Pusat
9. Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Proyek Raksasa NCICD: Solusi Nyata atau Sekadar Painkiller?

Langkah megah jangka panjang yang disiapkan adalah proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang diinisiasi sejak 2014. Megaproyek ini dibagi menjadi tiga fase:

• Fase A: Pembangunan tanggul pantai sepanjang 21 km di 6 lokasi kritis (Kamal Muara, Muara Angke, Pantai Mutiara, Muara Baru, Sunda Kelapa, Kali Blencong) yang ditargetkan rampung pada 2030.

• Fase B & C: Pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pengerjaan porsi Jakarta untuk proyek Giant Sea Wall bertambah dari 12 km menjadi 19 km.

“Rencananya groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini (2026),” ujar Pramono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026), mengutip laporan Tirto.

Namun, para ahli mengingatkan bahwa proyek bernilai fantastis ini tidak akan menyelesaikan akar masalah jika eksploitasi air tanah diabaikan.

“Tanggul hanya berfungsi sebagai painkiller (penghilang rasa sakit) yang meredakan dampak, tetapi tidak menyembuhkan penyakit utamanya,” tegas Heri Andreas.

Belajar dari Tokyo dan Bangkok

Amblesnya daratan pesisir bukanlah kutukan yang tidak bisa disembuhkan. Sejarah mencatat kota-kota besar dunia seperti Tokyo, Shanghai, dan Bangkok pernah sukses menjinakkan masalah ini.

Pada periode 1920-an hingga 1970-an, Tokyo ambles hingga 4 meter akibat eksploitasi air tanah untuk industri pasca-perang. Pemerintah Jepang bergerak cepat dengan menerbitkan regulasi ketat pembatasan air tanah pada 1960-an, dibarengi dengan substitusi air perpipaan masif. Hasilnya, laju penurunan tanah Tokyo saat ini menyentuh angka nol.

Bangkok juga setali tiga uang. Menghadapi karakteristik tanah aluvial yang lunak mirip Jakarta, Pemerintah Thailand menerapkan kombinasi kebijakan ekstrem: zonasi larangan sumur bor, penerapan pajak progresif tinggi bagi pengguna air tanah komersial, dan investasi masif pada pipa air bersih.

“Hasilnya, laju penurunan berhasil dikurangi dari sekitar 10 cm per tahun di era 1980-an menjadi di bawah 1 cm per tahun pada era 2000-an,” papar Rokhis Khomarudin.

Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi Jakarta yang perlahan mulai mengadopsi langkah Tokyo, melainkan wilayah sekunder di Pantura Jawa Tengah (Pekalongan, Demak, Brebes). Keterbatasan APBD dan absennya jaringan air perpipaan membuat wilayah-wilayah ini masih harus "bersusah-susah" menghadapi rob.

Melihat pengalaman Tokyo dan Shanghai, butuh waktu 10 hingga 20 tahun sejak regulasi air tanah ditegakkan hingga tanah benar-benar berhenti ambles. Pertanyaannya, seberapa siap daerah-daerah di luar Jakarta berpacu dengan waktu sebelum pesisir mereka hilang secara permanen?