Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengungkapkan, keberadaan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih bersifat sementara karena belum memiliki lahan tetap. Ia menyebut, sekolah tersebut hanya menempati gedung milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui skema pinjam pakai.
“Sekarang masih pakai gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov. Karena untuk bangun Sekolah Rakyat secara permanen, perlu lahan minimal 7 hektare, dan itu sulit di Tangsel,” ujar Dimyati saat kunjungan ke Tangsel, Selasa (29/7/2025).
Menurut dia, lahan seluas itu sulit diperoleh di kawasan perkotaan seperti Tangsel, kecuali ada intervensi atau kerja sama dengan pengembang.
Karena itu, kata dia, program Sekolah Rakyat di Tangsel belum bisa berjalan penuh secara permanen dan masih bersifat darurat.
“Operasionalnya sementara dulu. Rencananya nanti Kementerian Sosial yang akan membangun, tapi syaratnya tetap: harus ada lahan minimal 7 hektare,” kata dia.
Dimyati menambahkan, Sekolah Rakyat di Tangsel difokuskan untuk menampung remaja putus sekolah, terutama di tingkat SMA. Hal itu berdasarkan survei yang menunjukkan bahwa mayoritas anak usia sekolah dasar dan menengah pertama di Tangsel sudah mengenyam pendidikan.
“Yang tidak sekolah di usia sembilan tahun ke bawah hanya sekitar satu persen. Tapi di tingkat SMA, jumlahnya cukup tinggi, sampai 40 persen,” ungkapnya.
Program Sekolah Rakyat ini, lanjut Dimyati, juga menjadi bagian dari prioritas nasional yang turut didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo sangat konsen terhadap isu pendidikan. Sekolah Rakyat ini dibangun untuk menjawab persoalan putus sekolah di kalangan remaja,” kata dia.
====
Tangsel_Update adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.
Penulis: Tangsel_Update
Editor: Abdul Aziz
