Masuk tirto.id
tirto.id - Jelang satu tahun masa pemerintahannya, Prabowo Subianto mengganti sejumlah menteri dalam kabinetnya. Ia mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menko Polkam Budi Gunawan.
Namun tidak semua kursi yang ditinggalkan itu segera digantikan oleh orang baru. Usai melantik Purbaya Yudhi untuk menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding, dan mengangkat Ferry Juliantono sebagai pengganti Budi Arie, Prabowo membiarkan kursi Menko Polkam dan Menpora kosong.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” ucap Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).
Pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan sempat menimbulkan banyak spekulasi mulai dari desas-desus hubungan Prabowo dengan PDIP, persoalan demonstrasi yang merebak di akhir Agustus, hingga dugaan masalah kesehatan Budi Gunawan.
“Nampaknya Presiden Prabowo mengevaluasi kejadian huru hara kemaren, Menko Polkam tidak mampu mengendalikan situasi politik dan kerusuhan kemaren. Beliau yang paling bertanggung jawab soal kemananan dalam negeri. Jadi beliau terlempar," ucap Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, ketika dimintai pendapatnya oleh tirto.id, Selasa (9/9/2025).
Meski telah dibantah oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di hari sebelumnya, namun sulit melepaskan dugaan adanya keterkaitan antara kinerja Menko Polkam dan kondisi demonstrasi pada akhir Agustus lalu yang menimbulkan 10 korban jiwa.
Kursi Menko Polkam Dirangkap Oleh Menhan, Idealkah?
Usai ditinggalkan oleh Budi Gunawan, kini kursi Menko Polkam diduduki sementara atau ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin. Penunjukkan Sjafrie dimuat dalam surat bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025, perihal Pengangkatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan “Ad Interim” pada 8 September 2025 dan ditandantangani oleh Prasetyo Hadi.
Usai diangkat sebagai Menko Polkam ad interim, Sjafrie langsung tancap gas mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jalan Merdeka Barat No. 15, yang berjarak hanya sepelemparan batu dari Istana Kepresidenan. Di sana, Sjafrie ditemani tim Kementerian Pertahanan memberikan arahan kepada bawahan barunya itu.
Dia berjanji untuk meningkatkan keamanan masyarakat dengan kinerjanya.
“Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para Deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan,” terangnya kepada para wartawan di Gedung Kemenko Polkam, Selasa, (9/9/2025).
Di hari pertamanya bekerja sebagai Menko Polkam, Sjafrie mengaku belum ada komunikasi yang terjalin dengan pendahulunya tersebut.
“Ini hari pertama saya masuk di kantor Menko Polkam. Dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penugasan sebagai Menko Polkam. Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa [dengan BG],” terangnya.
Dia juga meminta jajaran menteri dibawahnya untuk ikut serta dalam sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.
“Apabila ada hal-hal yang memerlukan jembatan koordinasi, sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga, maka Kementerian Koordinator Polkam akan menjalankan tugasnya sambil mengikuti perkembangan-perkembangan yang berlaku,” ungkapnya.
Ide penunjukkan Menko Polkam dari Menteri Pertahanan dinilai publik sebagai upaya pemerintah untuk membuat kementerian koordinator tersebut kian menonjol di hadapan publik.
Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut Sjafrie memiliki PR untuk membenahi kerja koordinasi politik dan keamanan agar tidak terkesan hanya dibahas di balik layar.
”Revitalisasi yang dibutuhkan bukan sekadar restrukturisasi internal, tetapi memastikan Menko Polkam ke depan mampu hadir sebagai wajah pemerintah dalam isu-isu politik dan keamanan, bukan sekadar ’meja koordinasi’ di balik layar," kata Khairul Fahmi, Selasa.
Namun ketiadaan Menko Polkam definitif patut diwaspadai dan menjadi perhatian bagi pemerintah.
Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, menuturkan bahwa kekosongan tersebut dapat berbuntut panjang karena Indonesia baru saja mengalami sejumlah aksi unjuk rasa yang berakibat kekerasan di sejumlah wilayah. Oleh karenanya, posisi ad interim di Menko Polkam tidak boleh terlalu lama.
"Tergantung seberapa lama ad interim itu diberlakukan. Jika terlalu lama, tentu bisa saja memiliki implikasi pada hak asasi manusia jika terdapat masalah situasi politik dan keamanan, termasuk bercampurnya urusan pilihan kebijakan pertahanan dan keamanan," kata Haeril saat dihubungi Tirto, Rabu (10/9/2025).
Haeril menilai jabatan Menko Polkam sangatlah strategis dalam kabinet pemerintahan. Dia berharap bukan Sjafrie yang berlatar belakang militer yang menempati posisi Menko Polkam. Haeril berharap jabatan menteri koordinator itu dapat diisi oleh kalangan sipil.
"Posisi Menko Polkam itu posisi paling strategis dalam kabinet pemerintahan. Idealnya diisi oleh orang berlatar belakang sipil, bukan militer. Pengaruh paradigma militer yang dominan dalam proses koordinasi dan pembuatan kebijakan pemerintahan kerap tertuang dalam pelibatan militer," ujarnya.
Dirinya khawatir jika Menko Polkam masih dari kalangan militer, maka urusan sipil seperti unjuk rasa atau demonstrasi akan ditangani dengan cara-cara kekerasan.
"Pelibatan militer dalam urusan sipil seperti pemolisian demonstrasi dapat menempatkan Rakyat sebagai musuh. Di titik itulah terjadi pelanggaran HAM," tegasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Rina Nurjanah
