Indeks Menko Polhukam

Djamari menjelaskan karhutla yang paling sulit untuk dipadamkan adalah karhutla yang melanda ekosistem gambut.

Mahfud MD  sudah memberikan klarifikasi terkait video bagi-bagi bantuan dan uang yang beredar. Ia menyatakan klip tersebut tidak benar.

Sebagai salah satu jabatan strategis, Amnesty International Indonesia berharap jabatan itu tidak seterusnya dipegang oleh Menteri Pertahanan.

BG memastikan bahwa aparat sudah diminta menindak tegas kepada kelompok yang melakukan aksi anarkis dan merusak fasilitas umum.

Pembubaran Satgas Saber Pungli oleh Presiden Prabowo mengundang tanda tanya. Pungutan liar di rasa masih marak di berbagai lini pelayanan publik.

Hadi Tjahjanto mengaku juga akan banyak berkegiatan blusukan ke desa-desa demi terus bersosialisasi dengan masyarakat.

Pemerintah akan menggunakan pasal pendayagunaan untuk menangani aset sitaan dari Tommy Soeharto.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta pengamanan Pilkada Serentak 2024 lebih ketat dibandingkan Pemilu 2024.

Mahfud MD menolak revisi UU MK karena pembahasan akan dilakukan pemerintah & DPR RI jelang Pemilu 2024.

Arief Hidayat bertanya sekaligus menyimpulkan bahwa polemik itu terjadi lantaran kebobrokan Sirekap.

Pemerintah menjamin tidak melarang masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di sekitar Gedung MK jelang putusan PHPU.

Hadi menyampaikan aturan terkait jabatan TNI-Polri masih sama seperti yang diatur oleh Undang-undang TNI dan Polri.

Hadi Tjahjanto membeberkan beberapa poin terkait isi pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X hari ini.

Mahfud MD menilai Hadi Tjahjanto sosok yang baik dan profesional, sehingga yakin bisa menjalani pekerjaan baru sebagai Menko Polhukam.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, berjanji akan menjaga suasana tetap kondusif di Tanah Air hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Meski Keppres pemberhentian Mahfud sudah terbit, namun Jokowi mengaku belum mencari nama untuk mengisi jabatan Menko Polhukam yang baru.

Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Choirul Anam, menduga momentum yang dimaksud Mahfud adalah penyelenggaraan pemilu yang diwarnai kecurangan.

Para korban, khususnya eks Mahasiswa Ikatan Dinas, akan diberi kemudahan melalui prioritas layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.