Indeks Menko Polhukam

Menurut Mahfud MD politik identitas akan berusaha menguasai dan mendiskriminasi kelompok lain.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Kepercayaan publik terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia secara umum, menurut LSI mengalami kenaikan, meski kepada Polri menurun.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menuturkan menerima banyak laporan terkait korban mafia tanah.

Pembentukan PP menjadi tindak lanjut pemerintah dalam upaya memberantas mafia tanah. Kini, tim tersebut sudah ada di Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KSP.

Prajurit TNI aktif seharusnya tidak boleh menduduki jabatan sipil.

Presiden Jokowi ingin jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah. Bahkan timsus tersebut menggandeng lembaga lainnya seperti KPK.

Menko Polhukam Mahfud MD membantah pemerintah sedang menguatkan narasi penundaan Pemilu 2024.

Penghentian status tersangka Nurhayati bisa dilakukan dengan dua cara: SP3 dan SKP2.

Jokowi akan memilih enam dari 12 nama untuk menjadi komisioner Komisi Kepolisian Nasional periode 2020-2024.

Mahfud mengatakan tiga negara kompak tangani kasus penyanderaan ini, namun masih dirahasiakan langkah-langkahnya.

Mahfud MD meminta publik tidak menyamakan tindak kejahatan dengan pelanggaran HAM.

Syukuran Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) atas terpilihanya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam,

Wiranto mengatakan sekarang ini banyak informasi hoaks yang disebarkan karena ketidaktahuan masyarakat.

Wiranto klaim para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demo dihasut agar berhadapan dengan aparat keamanan dan bertujuan jatuh korban.

Jabatan Menko Polkam diciptakan Soeharto. Hingga sekarang, tak ada orang sipil yang pernah mendudukinya.

Wiranto menyatakan bahwa yang ditangguhkan hanya penahanannya, namun proses hukum tetap berjalan.

Wiranto akan bertindak tegas jika unjuk rasa di sidang putusan MK tetap dilakukan dan memicu kerusuhan.

Pengacara Kivlan Zen menyatakan kliennya mengirim surat permintaan perlindungan hukum kepada Wiranto dan Ryamizard karena menduga kasusnya dipolitisasi.