tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menjelang Pilpres 2024.
Isu upaya penjegalan itu sendiri menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 mendatang.
Mahfud mengatakan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu itu hanyalah bagian dari isu politik guna memantik sukarelawan Anies muncul ke permukaan.
"Ndak ada [upaya penjegalan]. Itu bagian dari perlombaan dan kontestasi politik. Biar pendukungnya muncul," kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis (1/6/2023).
Ia meminta Anies agar isu penjegalan itu dimanfaatkan untuk memperkuat koalisi. Sehingga partai politik pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu makin kokoh. Mahfud mengatakan jika hal itu tidak dilakukan koalisi pro-Anies, justru penjegalan datang dari KPP sendiri terhadap Anies.
"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia [Anies], kamu harus usahakan agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak. Agar Anies dapat tiket, agar tidak dijegal oleh internalnya sendiri," tutur Mahfud.
Mahfud mengatakan apa yang dilakukan pemerintah saat ini demi memastikan Pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan damai.
"Kalau pemerintah, ndak. Kita lindungi hak-haknya." pungkas Mahfud.
Jokowi sebelumnya blak-blakan akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Negara pada Senin (29/5/2023).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut makna cawe-cawe bukan berarti Jokowi berpihak pada salah satu calon di Pilpres 2024, tapi menjaga iklim demokrasi agar tetap berlangsung aman dan damai.
Pramono menyebut, Jokowi tidak akan melanggar aturan pemilu terkait pernyataan dan sikapnya yang akan cawe-cawe di pilpres mendatang. Menurutnya di era digital, Jokowi akan bekerja secara transparan dan mudah terawasi oleh publik bila melanggar aturan.
Dia menjamin, Presiden Jokowi tidak akan mengendorse pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karenanya dia berharap bakal capres dan cawapres mendatang tidak perlu khawatir dengan cawe-cawe Jokowi.
Selain itu, Pramono mengungkap bahwa Jokowi berharap dengan dirinya melakukan cawe-cawe selama Pemilu 2024, maka target dan legasi yang dibentuk bisa terlaksana. Seperti hilirisasi tambang, pembangunan Ibu Kota Negara, dan sejumlah proyek jangka panjang lainnya.
Kekhawatiran Anies Baswedan
Anies mengaku mendengar kekhawatiran ihwal isu kriminalisasi yang dialami para caleg hingga potensi kecurangan pemilu. Menurut dia, hal itu imbas dari cawe-cawe karena ketidaknetralan Jokowi.
Anies berharap kekhawatiran ihwal isu kriminalisasi itu tidak benar adanya, sehingga pemilu tetap berjalan baik. Ia mengatakan setiap partai politik punya hak yang sama untuk mencalonkan kadernya untuk maju sebagai bakal caleg hingga capres di Pemilu 2024.
Salah satu partai pendukungnya, yakni Nasdem turut khawatir. Kekhawatiran partai yang dipimpin Surya Paloh itu khususnya soal penjegalan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang.
Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengaku membayangkan Jokowi yang notabene kepala negara cum kepala pemerintahan mengintervensi Pemilu 2024.
Namun, Sugeng berharap pernyataan mantan Wali Kota Solo itu sebatas emosional karena ingin terus berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Mudah-mudahan itu konteksnya. Jadi, kami tetap positive thinking," ucap Sugeng.
Menurut Sugeng, ihwal cawe-cawe Jokowi itu seharusnya menjadi kekhawatiran semua orang, khususnya moral politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, ia meminta Jokowi tidak mengintervensi Pemilu 2024.
Sebab, kata dia, presiden yang merupakan kepala negara diamanatkan untuk netral sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Reja Hidayat
