tirto.id - Judi online menjadi atensi utama Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Budi, yang juga ketua organisasi masyarakat Pro-Jokowi, menilai judi online adalah masalah besar bangsa yang berdampak pada negara.
“Salah satu permasalahan terbesar saat ini adalah judi online karena kita sangat memahami daya rusak judi online ini sangat besar dan sangat mengganggu perekonomian negara," kata Budi Arie dalam Podcast For Your Politics di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (9/9/2024).
Sederet upaya terus dilakukan oleh Kominfo untuk memberantas judi online, mulai dari memberi peringatan dan perintah kepada beberapa platform untuk pengendalian domain name system (DNS), pemutusan akses seluruh IP address yang masuk ke dalam daftar blacklist, hingga penguatan kebijakan pemutusan network access point (NAP) dari Kamboja dan Filipina.
“Terus juga seluruh ekosistem digital Itu kita wajibkan untuk membuat fakta integritas anti judi online dengan tidak memfasilitasi perjudian online di platform mereka.” jelas dia.
Selain judi online, Budi Arie menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah lain seperti pembentukan Pusat Data Nasional dan antisipasi perkembangan teknologi, seperti artificial intelligence (AI).
Di luar isu Kominfo, Budi Arie juga menjawab tentang kabinet Prabowo-Gibran dan isu keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Bagaimana detilnya? Simak petikan wawancara Tirto sebagai berikut:
Jabatan sebagai Menkominfo tinggal 40 hari lagi. Ada gak sih pak kira-kira tugas atau target tertentu dari Pak Jokowi mesti banget sampai Oktober ini?
Dalam waktu yang tersisa 40 hari ini kami punya beberapa pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan sebelum 20 Oktober [2024]. Jadi yang pertama Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Perlindungan Data Pribadi dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Data Pribadi. Itu yang pertama dari yang harus kita selesaikan secepatnya.
Kedua soal pemberantasan judi online. Karena kita terus melakukan terobosan-terobosan mengenai pemberantasan judi online dan yang kedua pemrosesan rancangan instruksi presiden tentang pelarangan dan pemberantasan kegiatan perjudian online.
Selanjutnya, ketiga adalah soal perbaikan arsitektur dan tata kelola data nasional. Ini melalui Instruksi Presiden tentang Percepatan Penanganan Insiden Siber dan Peningkatan Resiliensi Penyelenggaraan Pusat Data Nasional.
Dan yang berikutnya adalah tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) untuk percepatan peningkatan investasi data center karena kita tahu bahwa seluruh dunia hari ini sedang berlomba-lomba untuk menarik investasi untuk data center.
Dari beberapa tugas ini kira-kira sudah ada berapa persen sih pak? Dan seberapa yakin ini rampung?
Saya pikir seminggu ke depan harusnya sudah bisa kita selesaikan karena kami melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman tim ini sangat cepat dalam akselerasi ini semua. Kami berharap sebelum masa waktu pemerintahan ini berakhir di 20 Oktober, kita bisa tuntaskan itu.
Saya ingin tambahkan lagi salah satu yang menjadi perhatian kami bersama adalah tentang bagaimana pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) khususnya untuk pelayanan publik terutama pada sistem INA Digital karena kami sedang terus melakukan percepatan digitalisasi, karena intinya untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan juga sangat berguna bagi kita untuk menumbuhkan, mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.
Nah itu mencakup INA Pass untuk pelayanan identitas digital terpadu, Inagov.id untuk portal nasional administrasi pemerintahan, dan Inaku.go.id yaitu portal nasional pelayanan publik.
Salah satu permasalahan terbesar saat ini adalah judi online karena kami sangat memahami daya rusak judi online ini sangat besar dan sangat mengganggu perekonomian negara.
Nah terkait dengan judi online yang tadi bapak sampaikan, judi online ini meski pemerintah sudah banyak melakukan langkah-langkah tapi sebenarnya masih ada di masyarakat?
Terobosan sudah kita lakukan, kita tidak bilang belum nol sekarang, tapi sangat signifikan. Itu bisa dilihat dari angkanya nanti di PPATK, penurunannya cukup drastis karena kami memberikan peringatan dan perintah kepada beberapa platform untuk pengendalian domain name system (DNS), publik yang menjadi celah aktivitas judi online satu. Terus [kedua] pemutusan akses seluruh IP address yang masuk ke dalam daftar blacklist.
Ketiga penguatan kebijakan pemutusan network access point (NAP) dari Kamboja dan Filipina. Terus juga seluruh ekosistem digital Itu kami wajibkan untuk membuat pakta integritas anti judi online dengan tidak memfasilitasi perjudian online di platform mereka.
Satu lagi yang ada kan Satgas Pemberantas Judi Online ya dalam beberapa bulan terakhir boleh tidak mungkin dibagikan hasil nyatanya itu apa sih?
Bahwa penurunan judi online ini menurut data PPATK sudah menurun hampir 50 persen.
Aktivitasnya atau transaksinya?
Kan ukurannya transaksi. Kita tidak bicara aktivitas dalam pengertian jumlah ya, tapi nilai transaksinya kan menurun hampir 50 persen dan menurut saya cukup gembira walaupun belum terlalu puas. Karena menurut kami judi online ini yang sangat merugikan rakyat kecil.
Sangat berbahaya kalau negara tidak melindungi rakyat dari aktivitas perjudian online karena kami menilai bahwa judi online ini adalah penipuan scam. Tugas negara ini melindungi segenap tumpah darah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah kalau ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan juga korbannya adalah rakyat kecil, masa negara membiarkan begitu saja?
Karena itu lah kita bertanggung jawab penuh untuk terus melakukan langkah-langkah yang sistematis, strategis, dan terukur untuk pemberantasan judi online.
Masih terkait judi online, kemarin teranyar katanya pemerintah dan politik berhasil membongkar jaringan judi online di Filipina yang melibatkan warga negara Indonesia. Nah ini seberapa jauh sih pak hasil penelusurannya? Dan apakah memang ada sangkut pautnya di Indonesia jaringannya sudah meluas ke Indonesia?
Memang dari data yang kita miliki Filipina dan Kamboja ini adalah server-nya di sana sehingga kami memutuskan memutus net access point-nya mereka. Dari Kamboja ke Filipina nggak bisa lagi lewat jalur akses internet ke Indonesia, termasuk VPN yang terindikasi sebagai pelaku judi online juga kita tutup.
Jadi siapapun atau apapun yang membantu memfasilitasi judi online pasti akan kami selesaikan. Kami berharap judi online ini dengan seluruh dampak negatif yang ditimbulkannya harus bisa hilang dari muka Indonesia.
Kira-kira langkah koordinasi satgas lintas negara, ini kan karena sudah menyangkut beberapa negara, lintas negara ini seperti apa sih pak?
Itu urusannya Departemen Luar Negeri, tapi kan komunikasi jalan terus. Jadi tadi saya sampaikan kami sudah lakukan juga pemblokiran virtual private network (VPN) gratis yang terbukti fasilitasi judi online.
Selanjutnya kami melakukan perintah untuk audit terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang berpotensi digunakan untuk akses judi online dengan ancaman pencabutan dari daftar PSE yang dimiliki. Jadi kita audit, kalau mereka nggak [mau], kami cabut.
Berikutnya adalah penetapan Surat Edaran Menkominfo tentang Kebijakan Pembatasan Transfer Pulsa. Kami batasi sehari hanya boleh 1 juta rupiah. Berikutnya pengiriman surat perintah kepada 11.693 PSE untuk menandatangani pakta integritas anti judi online. Jadi 11.693 PSE yang mencakup 18.230 sistem elektronik. Nah yang berikutnya adalah kerja sama dengan 11 asosiasi dan perhimpunan untuk memperkuat kerja sama pemberantasan judi online.
Dan yang terakhir adalah koordinasi dengan Asosiasi Finansial Teknologi Fintech, yaitu AFTECH dan AFPI, untuk melakukan pendataan seluruh fintech termasuk pinjaman online yang sudah dan belum mendaftar PSE. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak potensi penyalahgunaan pinjaman online untuk aktivitas judi online.
Meski sudah banyak langkah-langkah dari pemerintah, tapi menurut bapak pribadi sebenarnya masih ada gak sih tantangan besar dalam pemberantasan judi online?
Tantangannya besar karena judi online ini kan penipuan. Jadi rakyat kecil ini ditipu betul-betul. Memang juga terdapat dugaan yang kuat bahwa aktivitas judi online ini melibatkan elemen ekstrateritorial dengan jaringan yang luas. Namun untuk membuktikan keterlibatan itu kami perlu melakukan langkah-langkah penyidikan dan penelitian lebih lanjut, terutama keterlibatan BIN dalam jaringan yang digunakan untuk aktivitas judi online.
Menurut hemat kami, perlu investigasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan dari sisi kewenangan Kominfo, kami perlu terus melakukan penguatan kebijakan pemutusan NAP Kamboja dan Filipina Serta melakukan pemblokiran virtual private network (VPN) itu yang terbukti digunakan untuk mengakses judi online. Jadi yang sesuai kewenangan Kominfo kita harus melakukan secara maksimal.
Isu lain yang juga lagi hangat di masyarakat itu soal permintaan dari ojek online soal penyusunan tarif. Kalau dari Kominfo sendiri melihatnya seperti apa sih Pak?
Kami terus mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi aspirasi mereka. Karena penting ekosistem ini nggak boleh bermasalah, ekosistem digital ini tidak boleh memberikan masalah. Aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan terkait dengan kewenangan beberapa Kementerian [dan] Lembaga daerah serta kebijakan dari masing-masing perusahaan aplikasi, sehingga diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak.
Misalnya begini, untuk tarif itu juga kan ada ada kementerian lain perhubungan terus ada daerah juga. Kan tarif di Jakarta-Surabaya kan berbeda-beda jadi perlu harmonisasi dan sinergi yang kuat.
Nah yang terakhir adalah harus saya tekankan bahwa isu ojek online ini merupakan tanggung jawab bersama, baik platform, kementerian terkait, Kominfo, Perhubungan dan lain-lain serta daerah. Jadi kita harus duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang sistematis dengan lakukan harmonisasi supaya ini semuanya menguntungkan.
Misal pengusahanya atau platform-nya harus baik, mitranya, driver-nya darus dalam kondisi baik dan masyarakat jangan lupa konsumen juga harus baik supaya ekosistem ini sehat. Tidak boleh ada yang timpal.
Tapi sebenarnya kalau dari Kominfo sendiri batasan atau wewenang untuk merespons permintaan ini tuh seperti apa sih pak?
Kami kan menganggap bahwa payung hukum terkait dengan legalitas pekerjaan sebagai ojek online berada di bawah Kemenangan Kominfo. Misalnya profesinya, penetapan tarif pos logistik dan angkutan penumpang berada di bawah kewenangan Kementerian Kominfo, Kemenhub dan Kementerian daerah.
Kami akan lakukan penerbitan surat keputusan bersama SKB mengenai ojek online sebagai angkutan sewa khusus sesuai dengan tuntutan, maka setidaknya perlu melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, pemerintah daerah, Kementerian Koperasi dan UKM.
Jadi ini lintas sektoral dan juga ke depannya kami berkomitmen terus berkomunikasi dengan K/L dan perusahaan aplikasi untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Jadi kita harus mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Tentunya ruang diskusi selalu terbuka bagi rekan-rekan ojek online karena keberadaan mereka sudah sangat diperlukan oleh masyarakat.
Ada nggak sih pak tips untuk menghindari tumpang tindih karena kemarin mungkin ada kabar ‘Oh ini Kementerian Perhubungannya begini, Kementerian Kominfo seperti ini’, nah ini kira-kira menurut bapak gimana?
Tidak ada, ini cuman tinggal harmonisasi aja karena tidak ada ego sektoral di sini yang ada adalah bagaimana menciptakan harmoni. Kan saya bilang ojek online-nya, driver-nya senang, platform-nya juga oke, masyarakat jangan lupa konsumen juga oke. Jadi tiga ini harus kita rumuskan bersama supaya menyenangkan mereka semua sehingga kami perlu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mencerminkan rasa keadilan bagi semuanya bukan hanya satu pihak.
Sekarang beralih ke politik, bapak kan dekat dengan Pak Jokowi. Kemarin ada isu soal keretakan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo?
Isu keretakan itu sudah dibantah baik dengan pak Prabowo dengan pak Jokowi dan menurut saya tidak lah percuma, saya juga mengingatkan pihak-pihak yang ingin menyebarkan isu perpecahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah ketahuan siapa orangnya, motifnya apa.
Motifnya apa?
Motifnya supaya punya posisi tawar aja dan menurut saya gimana sih? Pak Jokowi dan Prabowo itu bonding.
Masih mesra ya?
Bukan masih. Gini loh pak Prabowo ini kan lanjutan dari Pak Jokowi karena pemerintahan pak Prabowo-Gibran ke depan itu adalah bukan sekadar melanjutkan, tapi juga mengakselerasi, mempercepat dan menguatkan menuju Indonesia Emas 2045.
Ya semua pihak terus berusaha mengadu domba karena di situ mungkin dapat peran dan saya ketawa saja. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Jokowi, ‘iya adu domba kencang sekali’, tapi menurut saya enggak lah. Karena untuk apa? Pak Jokowi juga punya kepentingan pribadi.
Tapi kalau isu ‘ditinggalkan’ apa dari parpol?
Naturalnya kan kalau sudah mau selesai kan banyak yang pergi kalau sudah mau selesai, tapi faktanya tidak itu kan pak Jokowi yang ngomong, tapi menurut saya enggak karena pak Jokowi yang dekat sama rakyat.
Kalau dari Projo sendiri gimana pak kecenderungannya? Apa masih bersama Pak Jokowi?
Kami kan harus dong, kami kan harus sampai akhir. Spirit kita setia di garis rakyat, pak Jokowi kan setia di garis rakyat yang mengikat kita dengan Pak Jokowi kan nilai-nilai. Nafas bahwa kita harus berbuat yang terbaik untuk rakyat.
Nah Projo ini kan Pro Jokowi, tapi selama ini kan masih relawan gitu, apa nantinya mau juga bikin partai?
Apa perlu rakyat, partai baru? Kita mesti mikirnya begini untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Partai politik sudah kebanyakan ngapain? Saya pribadi, ya biar saja mengalir. Tapi yang pasti bahwa Projo ini berpikir dan bertindak untuk negeri untuk rakyat.
Karena sesuai dengan arti nama Projo sendiri yaitu untuk negeri, untuk rakyat. Projo itu kan kalau bahasa Sansekerta artinya negeri. Kalau bahasa Jawa KW, artinya rakyat. Jadi orang-orang Projo atau kaum Projo adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat.
Tapi arah ke depan projo seperti apa? Karena mungkin kemarin sempat dikabarkan Ini kok Projo kayak ikut campur di Pilpres [dan] di Pilkada?
Bukan ikut campur. Bahasa ikut campur, cawe-cawe itu sangat sangat tendensius dan tidak mendidih. Demokrasi itu mencarakan partisipasi kita ingin seluruh rakyat Indonesia kita ikut campur.
Harus ambil sikap justru ya pak?
Justru seluruh rakyat Indonesia kalau perlu cawe-cawe. Rakyat harus cawe-cawe. Enak aja urusan negara ditentukan satu-dua orang, demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Masa rakyat nggak boleh cawe-cawe, gak boleh ikut campur? Itu namanya partisipasi publik.
Demokrasi itu, demokrasi yang sehat itu ada partisipasi publik. Semua juga boleh kok untuk kebaikan bersama. Makanya saya tidak pernah pakai istilah cawe-cawe ikut campur, enggak. Siapapun, SJW (Social Justice Warriors), LSM, CSO (Civil Society of Indonesia), mau ikut campur pada isu-isu tertentu, tidak ada masalah kan.
Kok ikut campur? Kok cawe-cawe? Kampus ikut cawe-cawe? Tidak apa-apa itu partisipasi publik. Demokrasi perlu partisipasi public, Jadi jangan bilang cawe-cawe ikut campur, partisipasi.
Selanjutnya pak Budi, sebagai orang yang dekat dengan pak Jokowi masyarakat juga masih menduga nih pak Jokowi nanti mau ke mana Setelah tidak jadi presiden lagi?
Begini. Pasca 20 Oktober, semuanya masih bisa terjadi, tapi yang pasti pak Presiden Jokowi tidak akan pensiun dalam dunia aktivitas sosial kemasyarakatan, itu saja. Bentuknya seperti apa? Nanti kita tunggu. Tapi yang pasti bapak, pak Jokowi tetap mengabadikan dirinya untuk memikirkan kepentingan rakyat setelah dia sudah tidak menjadi Presiden 20 Oktober ke depan.
Jelang pergantian kabinet saat ini, walaupun tinggal 40 hari lagi, tapi sudah ada dua menteri yang akan mengundurkan diri Bu Risma Mensos, dan juga Mas Pramono, kira-kira ada penggantinya gak sih Pak? Apakah ada reshuffle dalam waktu dekat?
Selama ini kan Plt kan. Soal apakah ada nama baru itu, tunggu aja lah tunggu keputusan pak presiden, karena kan pergantian atau pengangkatan menteri itu kan hak sepenuhnya presiden, hak prerogatif presiden.
Belum ada hilal-hilal Pak?
Sudah beberapa rumor, tapi sudahlah kita serahkan saja kepada pak presiden.
Apa akan digantikan kembali juga oleh dari PDIP, apa nanti kemungkinan justru dari partai luar?
Ya bisa aja, semua kemungkinan bisa terjadi. Kita tunggu saja dalam waktu ke depan, yang pasti kan kemunduran beliau-beliau ini kan karena ada tugas lain.
Satu lagi masih soal menteri, sekarang kan kabarnya menteri-menteri dari Pak Jokowi ini beberapanya akan melanjutkan di pemerintahan Pak Prabowo. Benar tidak sih Pak, atau siapa aja yang sudah dipersiapkan untuk melanjutkan?
Kalau itu, kembali nanti setelah 20 Oktober kembali itu menjadi hak prerogatifnya pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Gini loh, haknya pak Prabowo untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Kalau masyarakat mau usul ya boleh aja, namanya usul demokrasi kan boleh, ngusul.
Barangkali bapak yang juga akan melanjutkan di periode mendatang?
Kami ini menunggu perintah pak presiden. Kami kalau diperintah siap. Yang pasti kami berharap yang terbaik lah. Karena saya selalu katakan bahwa pemerintahan pak Prabowo-Gibran ke depan itu bukan sekadar melanjutkan, tapi melakukan percepatan dan juga penguatan pondasi-pondasi dan arah untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Karena banyak hal yang sudah dilakukan pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini harus terus dipercepat, dikuatkan dalam beberapa sektor yang masih perlu lakukan akselerasi dan penguatan. Misalnya, soal SDM, pendidikan, kesehatan juga ketahanan pangan. Terus soal gizi masyarakat beberapa juga harus kita menjadi perhatian serius bagi negara dan bangsa ini terutama menghadapi 2045.
Pak Budi, sekarang kan Pak Jokowi berkantor di IKN 40 hari ke depan sampai selesai masa jabatan. Ini sebenarnya pesan apa sih pak yang ingin disampaikan pak Jokowi?
Ya bahwa proyek atau program IKN ini bukan program dan proyek yang mangkrak kan? Sudah terbukti, sudah terwujud tinggal bagaimana pendayagunaan. Karena sebenarnya filosofinya IKN itu apa sih? Bahwa kami ingin melakukan pemerataan pembangunan tidak Jawa-sentris.
Kedua bahwa kita sebagai bangsa ini tidak punya istana sendiri. Ini istana peninggalan kolonial. IKN ini yang kita bangun sendiri dan kita juga ingin seluruh wilayah Indonesia ini maju bukan cuma Jawa-sentris. Karena itulah pemilihan ibu kota baru itu sebagai bentuk dari panggilan sejarah dan tanggung jawab sejarah kita bersama.
Tapi kan fasilitasnya belum 100 persen rampung?
Jakarta ini umurnya berapa tahun? Kota sudah 400 tahun. Nusantara IKN baru berapa dibangun? Jadi membangun sebuah kota tentu perlu waktu. Surabaya juga ratusan tahun, Jakarta sudah 400 sampai 500 tahun. Jadi kota seperti ini sudah 500 tahun.
Jadi, maksud saya, masyaraka juga harus memahami bahwa satu proses pembangunan kota itu memerlukan waktu bisa 10- 30 tahun dengan tingkat siklus dan juga pendayagunaan dari kota baru tersebut. Tapi kalau kita optimis kita melihat bahwa Indonesia Emas 2045 itu bisa kita wujudkan, IKN ini bisa menjadi salah satu fondasi penting.
Tapi Pak Jokowi yang berkantor di IKN menterinya ikut tidak nih pak?
Sementara harusnya beberapa menteri ikut ya, terutama menteri-menteri yang terlibat secara teknis. Karena biar lebih gampang.
Terakhir Pak Jokowi ini kan di akhir jabatannya mendapat banyak kritik gitu, yang disorot juga indeks korupsi bahkan dinasti politik. Bapak sendiri sebagai orang dekat pak Jokowi melihat kritik-kritik yang datang ke pak Jokowi ini seperti apa sih pak?
Kita jangan hanya melihat kelemahan. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini kan nyata. Coba kita objektif runtut lagi satu-satu dari 2014 sampai 2024 yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama Pak Jokowi menjadi Presiden. Banyak hal, lompatan-lompatan.
Menurut saya, dari sisi kami aja misalnya, di Kominfo, kecepatan internet kita tumbuh 10 sampai 12 kali. Dulunya cuman 2,5 Mbps, sekarang sudah 25 Mbps. Artinya Kecepatan internet kita meningkat 10 kali lipat dari sisi di Kominfo.
Belum hal lain-hal lain, berapa banyak jalan desa dibangun Pak Jokowi? Ratusan ribu jalan desa, bendungan, jalan, jalan tol, infrastruktur, pelabuhan, terus Kereta Cepat Jakarta-Bandung, jadi banyak. Kebijakan BBM satu harga itu terobosan juga, sehingga terjadi pemerataan tidak ada perbedaan harga antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia.
Lihat dong apa yang dilakukan oleh pak Jokowi selama 10 tahun, menurut hemat kami pak Jokowi adalah yang real action. Pak Jokowi mengeksekusi banyak hal yang menyangkut rakyat. Belum TORA atau Tanah Objek, reforma agraria, pendidikan, kesehatan berapa langkah.
Ingat. Kita satu dari sedikit negara yang menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), kita terbaik dalam penanganan COVID. Apa itu bukan prestasi? Ini 10 tahun potong COVID tiga tahun nih, kalau tidak ada potongan COVID makin lompat kita Indonesia harusnya ya. Karena kita agak terhambat COVID dan kita tidak bisa nyalain siapa-siapa karena juga kita tidak minta kan seluruh dunia mengalami COVID.
Tapi cara penanganan kami, manajemen Pak Jokowi dalam COVID coba dinilai saja. Dunia memuji kepemimpinan pak Jokowi manajemen dalam penanganan COVID. Kalau yang isu dilihat dari sisi negatif ya tentu manusia tidak sempurna, tapi kan apa yang dilakukan pak Jokowi selama 10 tahun menjadi sebagai presiden menurut saya sebagai presiden yang berhasil. Karena beberapa hal yang sebelumnya sangat sulit dilakukan dieksekusi, diterobos oleh pak Jokowi.
Tapi jadi mencoreng kinerja atau enggak sih pak atau ya biasa aja sebenarnya demokrasi?
Ini dinamika politik. Pesannya cuma satu, kita percaya pada demokrasi sebagai sistem sosial kita. Karena itu kita juga harus tunduk pada supremasi hukum karena demokrasi itu kan mensyaratkan aturan. Nah aturan adalah supremasi hukum. Kita negara hukum, kita harus tunduk pada hukum. Kalau Mahkamah Konstitusi (MK) sudah putusin A, ya A. B ya B. Jangan kita against keputusan MK karena supremasi hukum.
Kalau mau bertarung ya di putusan MK, makanya kita tetap ngotot Prabowo-Gibran karena MK sudah putusin, Mas Gibran boleh selama udah diputusin oleh lembaga hukum, boleh dong. Dan kita juga enggak boleh kalau keputusannya bagus, MK dipuji. Kalau keputusannya nggak menyenangkan dikritik, nggak boleh begitu dong. Ya sudah kita terima saja keputusan lembaga hukum.
Kalau kita percaya pada sistem hukum, kita percaya pada supremasi hukum, kita yakin bahwa demokrasi ini adalah instrumen dan sistem sosial yang terbaik untuk mengatur negara dengan keberagaman seperti Indonesia ini, maka kita harus tunduk pada supremasi hukum. Apapun keputusan, kita tunduk termasuk keputusan MK memutuskan Mas Gibran boleh maju, umur 40 tahun.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Andrian Pratama Taher
