Indeks Menko Polhukam

Jabatan Menko Polkam diciptakan Soeharto. Hingga sekarang, tak ada orang sipil yang pernah mendudukinya.

Wiranto menyatakan bahwa yang ditangguhkan hanya penahanannya, namun proses hukum tetap berjalan.

Wiranto akan bertindak tegas jika unjuk rasa di sidang putusan MK tetap dilakukan dan memicu kerusuhan.

Pengacara Kivlan Zen menyatakan kliennya mengirim surat permintaan perlindungan hukum kepada Wiranto dan Ryamizard karena menduga kasusnya dipolitisasi. 

Dia mengatakan negara tidak boleh kalah dengan "aksi-aksi jahat" semacam itu.

Harga tiket pesawat turun 20-60 persen dan pemerintah bakal harga tiket melalui regulasi tarif batas atas dan bawah.

Investor asal China akan membangun sekolah di kawasan industri pembuat baterai litium di Morowali, Sulawesi Tengah.

Demokrat membantah pernyataan Wiranto yang menyebut kader partai itu terlibat dalam perusakan baliho di Pekanbaru, Riau.  

Wiranto menyatakan kasus pembakaran kantor Polsek Ciracas tidak mengganggu hubungan antara Polri dengan TNI. 

"Apabila diduga ada oknum yang tidak menaati atau tidak setia kepada pemerintah, ditindak tegas saja"

Wiranto menyatakan sejumlah masalah yang rawan terjadi di Pemilu 2019 bisa menurunkan Indeks Demokrasi di Indonesia jika tidak segera diantisipasi. 

PA 212 dan FPI menilai pemerintah telah menjamin legalitas pengibaran bendera bertuliskan kalimat tauhid.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kerawanan daerah sejak enam bulan lalu.

Wiranto mengatakan, beberapa tahun lalu, ada 13 negara di Pasifik Selatan yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua.

Menurut Wiranto, penempatan Iriawan sudah tepat meskipun Jabar tidak termasuk wilayah rawan saat Pilkada.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklaim tak pernah mengeluarkan rilis terkait adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

Dalam pemaparannya Wiranto mengharapkan kehadiran tiga pilar plus tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jawa Timur dalam memimpin masyarakat guna menjaga kamtibmas di tingkat desa yang akan menjadi percontohan bagi daerah lain menuju masyarakat yang aman tentram dan damai.

Keberadaan Wiranto di kabinet kerja, merupakan representasi Hanura sebagai partai pendukung pemerintah.

Berdasarkan laporan khusus PBB nama Wiranto disebut-sebut di bawah mandat Serious Crimes Unit.

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengatakan posisi Indonesia di Laut Cina Selatan bukan negara penuntut.