tirto.id - Pemerintah mewaspadai gelombang baru yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Menkopolhukam Wiranto mengklaim mahasiswa dan pelajar dalam unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR dan sekitarnya merupakan ulah provokator.
Menurut mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan pada masa Orde Baru ini para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demo dihasut agar berhadapan dengan aparat keamanan dan bertujuan jatuh korban.
"Dengan harapan muncul korban dan korban itu mempersalahkan aparat keamanan. Korban menjadi martir kemudian menciptakan satu gerakan yang lebih besar lagi, gerakan yang menghasilkan chaos," ujar dia kantor Kemenko Polhukam, Kamis (26/9/2019).
Kekacauan itu kata dia akan membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sah. Itu merupakan sasaran pihak yang diduga menggerakkan gelombang itu.
"Gerakan gelombang baru ini harus waspada, karena akan mengerahkan kelompok Islam radikal, juga akan melibatkan para suporter bola kaki," sambung Wiranto.
Buruh, tukang ojek dan tenaga medis juga menjadi sasaran kelompok baru tersebut dan ia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh provokasi. Wiranto menyatakan pihak paramedis sudah diberikan penyesatan berupa hasutan bahwa yang salah mengambil suatu keputusan dalam mengobati pasien akan kena denda Rp1 juta menurut undang-undang.
"Padahal tidak ada, ini provokasi yang menyesatkan. Jadi kelompok paramedis, kami ingatkan jangan mengikuti provokasi dan penyesatan seperti itu," ujar Wiranto.
Mahasiswa turun ke jalan, berkerumun dan memprotes anggota parlemen di depan gedung DPR/MPR. Selain di Jakarta, kebanyakan aksi dilaksanakan di depan gedung wakil rakyat. Yang menjadi pokok persoalan mahasiswa ini adalah penolakan terhadap RKUHP, UU KPK yang baru, RUU Pemasyarakatan dan undang-undang lain yang dinilai kontroversial.
Pada 20 September lalu, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. Dalam keterangan persnya, ia mengatakan, penundaan itu dilakukan setelah melihat berbagai kritik atas sejumlah pasal. Lantas mahasiswa ingin mengawal pemerintahan agar tidak disahkan pasal-pasal bermasalah itu.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sepaham dengan Wiranto ihwal demonstrasi mahasiswa. Keduanya meminta mahasiswa tidak lagi berdemonstrasi.
Pernyataan presiden disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.
“[Presiden] mengajak mahasiswa untuk dialog dengan baik. Tidak turun ke jalan, tapi kembali ke kampus masing-masing," kata Nasir di halaman Istana Negara Jakarta, Kamis (26/9/2019), usai bertemu Jokowi.
Baginya demonstrasi itu bukan cara yang baik. Yang baik adalah dialog. “Cara yang baik karena mereka orang akademik, punya intelektual yang baik."
Penulis: Adi Briantika
Editor: Irwan Syambudi
