Sejarah Menko Polhukam, Warisan Soeharto yang Terus Bertahan

Infografik Polkam Menko dan Polhukam
Jenderal Soeharto, duduk selama upacara di Jarkata, Indonesia, di mana ia secara resmi dilantik oleh Kongres sebagai penjabat presiden baru menggantikan Presiden Sukarno. FOTO/AP
Oleh: Petrik Matanasi - 14 Agustus 2019
Dibaca Normal 2 menit
Jabatan Menko Polkam diciptakan Soeharto. Hingga sekarang, tak ada orang sipil yang pernah mendudukinya.
tirto.id - Sebelum ada jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), pernah ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan pada zaman kepresidenan Abdurrahman Wahid. Dan sebelumnya lagi, di era Soeharto hingga Habibie, ada jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Presiden Sukarno tak punya Menko Polkam. Dalam sejarah kepresidenan Indonesia, Soeharto adalah presiden yang pertama kali mengadakan jabatan tersebut. Sejak awal keberadaannya di tahun 1978 hingga kini, semua Menko Polkam dan Menko Polhukam adalah para jenderal. Zaman Soeharto nyaris selalu jenderal dari Angkatan Darat, kecuali Laksamana Soedomo. Apapun matranya, semua dijamin loyal kepada Soeharto.

Jenderal Maraden Panggabean adalah orang pertama yang mengisi jabatan tersebut. Sebelum menjadi Menko Polkam pada 31 Maret 1978, Maraden adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang biasa disingkat Pangab. Selain itu dia juga merangkap Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam). Di zaman itu jabatan Pangab memang biasanya dirangkap dengan Menhankam. Pengganti Maraden sebagai Menhankam-Pangab adalah Jenderal M. Jusuf, yang belasan tahun sudah tidak berada di lingkungan ABRI.

Maraden Panggabean adalah orang cukup dipercaya Soeharto. Sepengakuannya dalam memoar Berjuang dan Mengabdi (1993: 377), ketika Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat, Maraden adalah Deputi II (Pembinaan) dan pernah juga menjadi wakil. Setelah Soeharto naik lagi jadi presiden, Maraden pernah jadi Wakil Pangab dan Panglima Komando Pemulihan Ketertiban dan Keamanan (Pangkopkamtib).


Pengganti Maraden sebagai Menko Polkam pada 1983 bukannya M. Jusuf, yang sebelumnya menjabat Menhankam-Pangab, melainkan bekas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yang pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), yakni Jenderal Surono Reksodimedjo. Bekas anak buah Gatot Subroto dalam Palagan Ambarawa ini pernah juga menjadi Panglima Kodam Diponegoro Jawa Tengah.

Setelah Surono, pada 1988, barulah Laksamana Sudomo menjadi Menko Polkam. Sudomo adalah bekas Pangkopkamtib juga.

Sebelum jadi Menko Polkam, Sudomo menjabat Menteri Tenaga Kerja. Di mana pada masa jabatannya itu dia berkenalan dengan pengusaha muda bernama Eddy Tansil. Sudomo juga merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ketika menjadi Menko Polkam. Di zaman Soeharto, Sudomo dikenal sebagai newsmaker.

Setelah tak menjabat Menko Polkam, Sudomo hanya menjadi Ketua DPA. DPA kerap dipelesetkan sebagai Dewan Pensiunan Agung. Usia Sudomo kala itu memang sudah memasuki usia pensiun.


Setelah Sudomo, maka jenderal Angkatan Darat kembali mengisi jabatan ini. Namanya Jenderal Soesilo Soedarman, yang menjabat dari 1993 hingga 1998.

Sebelum menjadi Menko Polkam, Soesilo adalah Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Menparpostel) dari 1988 hingga 1983. Lulusan Akademi Militer Yogyakarta angkatan pertama ini merupakan perwira kavaleri selama berkarier di Angkatan Darat. Soesilo Soedarman—kelahiran 1928 dan merasakan era Revolusi—tergolong Angkatan 1945 terakhir yang menjadi Menko Polkam. Pengganti Soesilo setelah dia meninggal dunia pada 18 Desember 1997 adalah lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) angkatan 1961 bernama Feisal Tanjung.

Selain sama-sama berasal dari Sumatra Utara, Feisal Tanjung dan Maraden Panggabean sama-sama menjabat Pangab sebelum menjadi Menko Polkam. Menurut George Aditjondro dalam Dari Soeharto ke Habibie (Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari) (1998: 34), Feisal dianggap sebagai loyalis daripada Soeharto. Feisal tak seperti Edi Sudradjat—menjabat Menhankam ketika Feisal jadi Pangab—yang dianggap dekat dengan Benny Moerdani yang dijauhi Soeharto pada awal 1990-an.

Feisal Tanjung adalah Menko Polkam untuk dua presiden. Pertama di Kabinet Pembangunan VII yang dipimpin Soeharto, lalu Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin B.J. Habibie. Usia dua kabinet itu memang singkat.



Jadi Polhukam di Zaman Pasca-Soeharto

Pengganti Feisal Tanjung adalah adik angkatan jauhnya di AMN, yakni Wiranto (angkatan 1968). Wiranto sebelumnya Menhankam merangkap Pangab. Wiranto jadi Menko Polkam di zaman kepresidenan Abdurahman Wahid. Tapi Wiranto tidak lama. Dia kemudian digantikan kakak angkatan yang cukup jauh di atasnya, yakni Jenderal Soerjadi Soedirdja (angkatan 1962). Soerjadi Soedirdja pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta di era Soeharto.

Soerjadi kemudian digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menjabat sejak Agustus 2000 hingga Juni 2001. Abdurrahman Wahid lalu menunjuk Agum Gumelar untuk menggantikan SBY pada 1 Juni 2001.

Di masa Megawati jadi presiden, SBY ditunjuk lagi untuk menjabat Menko Polkam. Ketika jadi Menko Polkam, SBY, yang makin naik popularitasnya, kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada 2004. SBY pun mundur dari jabatan Menko Polkam dan akhirnya terpilih dalam Pilpres 2004 itu. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kemudian ditunjuk untuk mengisi jabatan Menko Polkam secara ad-interim.

Di awal SBY berkuasa, pada periode 2004-2009, dia mengulang apa yang pernah dilakukan Soeharto: mengangkat seorang laksamana dari Angkatan Laut, bernama Widodo Adi Sutjipto, menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Periode berikutnya, untuk 2009 hingga 2014, Menko Polhukam dijabat marsekal dari Angkatan Udara, yakni Djoko Suyanto.

Pada era Joko Widodo, Menko Polhukam pertamanya juga laksamana Angkatan Laut, namanya Tedjo Edhy Purdijatno. Hanya dalam hitungan 10 bulan, Tedjo diganti. Setelah tak jadi menteri, Tedjo makin rapat dengan Prabowo Subianto. Pengganti Tedjo berasal dari Angkatan Darat, setelah lebih dari 10 tahun kursi Menko Polhukam diisi orang-orang dari luar matra itu. Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut hanya 11 bulan saja mengisi jabatan itu. Pada pertengahan 2016 jabatan itu kembali lagi diisi oleh Wiranto. Untuk ukuran menteri dalam kabinet Jokowi, Wiranto terhitung cukup lama menjabat. Wiranto sudah bekerja untuk dua presiden sebagai menteri yang mengoordinasikan urusan politik dan keamanan itu.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)


Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight