tirto.id - Penurunan harga tiket pesawat terbang dinilai untuk kepentingan publik.
"Kita bicara kepentingan publik, enggak boleh semau-maunya," katanya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Pemerintah selaku regulator, menurut Luhut, memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga tiket pesawat atau tarif penerbangan dengan aturan tarif batas atas dan bawah.
Dengan demikian, lanjut Luhut, maskapai penerbangan tidak bisa bebas menentukan harga tiket pesawat terbang.
"Kalau enggak diatur dan diregulasi, ya bubar nanti kita semua," katanya.
Namun, mantan Menko Polhukam itu memastikan, meski membuat aturan mengenai batasan tarif tiket pesawat, pemerintah tidak akan membuat maskapai merugi.
Ia mengatakan aturan diberlakukan demi kepentingan tidak hanya konsumen tetapi juga bagi perusahaan agar tetap beroperasi.
"Pemerintah harus membuat perusahaan bisa 'survive' (bertahan), tapi ya perusahaan juga harus efisien," ujarnya.
Sejumlah maskapai penerbangan yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier (INACA) sepakat menurunkan harga tiket pesawat sebesar 20-60 persen.
Keputusan penurunan harga tiket pesawat ini diambil usai berunding dengan Angkasa Pura, AirNav dan Pertamina.
Keputusan INACA tersebut muncul setelah harga tiket pesawat sempat melambung beberapa waktu belakangan. Banyak penumpang mengeluhkan hal ini.
Sejumlah warga Aceh bahkan dikabarkan lebih memilih transit ke Malaysia dalam penerbangan menuju ke Jakarta untuk menghemat biaya perjalanan.
Hal ini karena harga tiket penerbangan berbiaya rendah jalur Banda Aceh-Malaysia-Jakarta jauh lebih murah ketimbang penerbangan langsung Banda Aceh-Jakarta. Warga Aceh pun rela membuat paspor untuk bisa transit di Malaysia.
Alasan Harga Tiket Pesawat Naik
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan tarif tiket pesawat antara lain disebabkan oleh penyesuaian kurs mata uang dolar AS terhadap rupiah, sehingga berpengaruh pada biaya perawatan dan pembelian bahan bakar.
"Kita juga mengetahui bahwa mereka (maskapai) membayar (dengan) dolar, membeli pesawat dengan dolar, membeli avtur dengan dolar; tapi tarifnya (tiket) rupiah. Maka, mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap," katanya usai membuka Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Nasional Perguruan Tinggi negeri (HIMPUNI) di Jakarta, Senin.
Penyesuaian tarif tiket pesawat tersebut harus dilakukan agar kegiatan operasional perusahaan penerbangan tetap berjalan di tengah penguatan kurs dolar AS terhadap rupiah.
Apabila tarif tiket pesawat tetap murah, lanjut JK, maka hal itu dapat berdampak pada lesunya industri maskapai sehingga berakibat pada bangkrutnya perusahaan penerbangan.
"Karena kalau tidak (disesuaikan), bisa saja kita nikmati hari ini begitu banyak pesawat terbang tapi kita tahu juga berapa nanti perusahaan yang bangkrut, yang berhenti," lanjutnya.
Dengan dampak tersebut, maka pada akhirnya perusahaan penerbangan di Indonesia dapat dikuasai oleh maskapai tertentu saja, sehingga, hal itu kelak pun dapat berakibat pada kenaikan tarif tiket pesawat.
"Kalau nanti (ada) yang berhenti bagaimana? Tarif akan lebih tinggi lagi, kalau monopoli. Hati-hati juga, kita harus mempertimbangkan unsur itu, unsur kepentingan konsumen tapi juga memperhatikan unsur perusahaan," ujarnya.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora
