Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), M Qodari buka suara soal kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) se-Indonesia yang harus dilakukan satu pintu melalui PT Pertamina. Ia meminta masyarakat bersabar atas kebijakan yang berimbas kepada kelangkaan BBM di SPBU swasta itu.
Menurut Qodari, KSP hendak membuat kajian atas kebijakan impor BBM satu pintu tersebut. Nantinya, kajian tersebut diyakini dapat menjadi masukan untuk kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan impor itu.
"Nah, mohon waktu, karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji yang mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan," tuturnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Qodari meyakini, kebijakan pemerintah diperuntukkan kebaikan masyarakat. Akan tetapi, ia menyatakan, kebijakan itu menimbulkan masalah sosial yang luas.
Kata Qodari, terdapat pihak yang bermain dalam kasus kelangkaan BBM di SPBU swasta tersebut. Dengan demikian, pemerintah disebut luput atas kejadian tersebut.
"Kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak," ucapnya.
"Kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan istilahnya itu, kalau kita bawa mobil itu blind spot lah, kadang-kadang begitu," lanjut dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan apabila ada SPBU swasta yang membutuhkan tambahan pasokan di luar kuota, mekanismenya harus melalui kerja sama dengan Pertamina. Hal ini dikarenakan Pertamina merupakan representasi negara dalam urusan impor BBM.
“Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Kalau mau lebih silahkan berkolaborasi dengan Pertamina. Pertamina itu representasi negara. Kita tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar,” tegasnya.
Bahlil pun menekankan bahwa tidak ada tambahan impor di luar kuota yang sudah ditetapkan pemerintah tahun ini.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Dwi Aditya Putra
