Menuju konten utama

KPK Sita Uang Sebesar Rp500 Juta saat OTT Bupati Ponorogo

Sebelum penerimaan ketiga ini, Sugiri telah menerima sebanyak Rp400 juta dari Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma.

KPK Sita Uang Sebesar Rp500 Juta saat OTT Bupati Ponorogo
Para tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kedua kanan) bersama Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (kedua kiri), Direktur RSUD Dokter Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (kiri) dan pihak swasta Sucipto (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). Dari hasil operasi tangkap tangan, KPK menetapkan dan menahan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, dugaan suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, ditangkap saat akan menerima pemberian ketiga berupa uang Rp500 juta, terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan jabatan. Sugiri ditangkap bersama dengan 12 orang lainnya pada Jumat (7/11/2025) lalu.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan, sebelum penerimaan ketiga ini, Sugiri telah menerima sebanyak Rp400 juta dari Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma. Sebelum kegiatan tangkap tangan, pada Selasa (3/11/2025) Sugiri meminta uang kepada Yunus senilai Rp1,5 miliar.

"Kemudian pada 6 November 2025, SUG (Sugiri) kembali menagih uang tersebut," kata Asep saat konferensi pers yang disiarkan melalui laman YouTube KPK, Minggu (9/11/2025).

Atas permintaan tersebut, pada Jumat (7/11/2025) teman dekat Yunus yaitu Indah Bekti Pratiwi berkoordinasi dengan Endrika selaku pegawai Bank Jatim, untuk mencairkan uang senilai Rp500 juta.



"Uang tersebut untuk diserahkan YUM (Yunus) kepada SUG melalui NNK (Ninik) selaku kerabat dari SUG," ujarnya.

Kata Asep, uang senilai Rp500 juta itu sudah diterima dan disimpan oleh Ninik atas perintah dari Sugiri. Ninik tidak mengetahui uang tersebut berkaitan dengan suap pengurusan jabatan.

Lebih lanjut, Asep mengatakan, Sugiri telah menerima total uang senilai Rp900 juta dari Yunus. Sejumlah uang ini, diberikan oleh Yunus untuk mempertahankan jabatannya agar tidak diganti. Yunus juga memberikan uang senilai Rp325 juta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono (AGP).



Dalam OTT ini, KPK juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo.



"Bahwa pada tahun 2024, terdapat proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo senilai Rp14 miliar," ucapnya.

Salah satu tersangka, Sucipto, yang merupakan pihak swasta rekanan proyek RSUD Harjono Ponorogo, diduga memberikan fee kepada Yunus, sekitar 10 persen dari nilai proyek.

Asep menyebut, Yunus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sugiri melalui Singgih selaku ADC Bupati Ponorogo dan Ely Widodo selaku adik dari Sugiri.

Kemudian, Sugiri juga terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi pada periode 2023-2025. Sugiri diduga menerima uang senilai Rp225 juta dari Yunus. Selain itu, pada Oktober 2025, Sugiri juga diduga menerima uang sebesar Rp75 juta dari Eko selaku pihak swasta.



Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sugiri, Yunus, Agus, dan Sucipto sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Sugiri dan Yunus diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/ atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yunus, dalam hal pengurusan jabatan, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.



Sedangkan terhadap Sugiri, bersama-sama dengan Agus Pramono, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sucipto, dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.

Selanjutnya, para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu (8/11/2025) sampai dengan Kamis (27/11/2025) di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih KPK.

Baca juga artikel terkait KPK atau tulisan lainnya dari Auliya Umayna Andani

tirto.id - Flash News
Reporter: Auliya Umayna Andani
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Anggun P Situmorang