KPK Sebut Hakim Harus Tetap Diawasi Meski Gajinya Naik

KPK menilai, pengawasan yang kuat harus tetap berjalan agar fungsi dan tugas hakim tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Auliya Umayna Andani

Terbit 13 Jun 2025 22:33 WIB

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan keterangan terkait perkembangan kasus korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025). KPK mengumumkan perkembangan informasi mengenai penahanan mantan anggota DPRD Jambi Suliyanti, pelimpahan berkas perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara, kajian KPK soal pertambangan, hingga pemanggilan Presiden Direktur PT RDG Airlines Gibrael Isaak sebagai saksi kasus dugaan suap dana penunjang operasional Papua. ANTARA FOTO/Reno Esnir/sgd/bar

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, para hakim harus tetap diawasi meski gajinya dinaikkan oleh Presiden Prabowo Subianto hingga 280 persen.

"Tentu selain kenaikkan gaji juga dibutuhkan pengawasan yang kuat, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (13/6/2025).

Meski begitu, Budi mengatakan kenaikan gaji ini harus menjadi benteng diri bagi para hakim untuk tidak tergoda korupsi dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme yang ada.

Budi mengatakan, hal ini berlaku secara umum dan bukan untuk para hakim saja. Ini dilakukan untuk bisa menciptakan berintegritas dibutuhkan pendekatan yang sistemik.

Sebelumnya, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh Prabowo yang akan menaikkan gaji hakim dan mempersiapkan rumah dinas bagi para hakim.

SHI menilai, hal tersebut, merupakan harapan para hakim sejak 2024 untuk memenuhi hak-hak dasar profesi hakim sesuai amanat konstitusi.

SHI juga menyoroti pertanyaan Prabowo soal harapan masyarakat terhadap hakim yang tidak bisa disogok dan dicintai masyarakat. SHI menilai pernyataan tersebut merupakan perlindungan dari pemerintah terhadap lembaga peradilan.

Diketahui, banyak hakim yang terjerat kasus korupsi terutama pada kasus suap pengurusan perkara di pengadilan. Salah satu kasus yang baru saja terjadi adalah kasus vonis bebas Ronald Tannur yang menjadikan tiga hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai terdakwa.