Indeks Hakim

Ironi terbesar dari kasus suap peradilan adalah peran hakim sebagai wakil Tuhan di dunia yang ternoda.

Sejumlah pengamat hukum dan politik memandang pertemuan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif itu berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi.

Presiden Prabowo Subianto, mengumpulkan hakim naungan Mahkamah Agung (MA) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) sore.

Prabowo pun menyinggung keinginan untuk menyejahterakan hakim karena mendengar hakim tidak memiliki rumah dinas serta tinggal di kos.

Mantan penjabat Bupati Bandung Barat, Arsan Latif divonis empat tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Pasar Cigasong.

Istri Erintuah, Rita Sidauruk, kaget mendengar kabar suaminya tidak boleh pulang dari kejati dan kamar sebelah apartemennya digeledah jaksa.

Kuasa hukum Heru juga meminta agar hakim memerintahkan JPU untuk membebaskan Heru dari tahanan.

Pemeriksaan itu dilakukan terkait kasus suap dan gratifikasi dalam vonis terpidana Ronald Tannur.

Pemeriksaan keempat tersangka dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan pada Selasa (5/11/2024) dalam mengusut korupsi vonis bebas Ronald Tannur.

Ketiga hakim non-aktif PN Surabaya itu pun tiba di waktu yang berbeda, tetapi langsung diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.

Penangkapan Zarof dilakukan terkait kasus sunat vonis Ronald Tannur atas perbuatannya melindas kekasihnya, Dini Sera, hingga tewas.

Ketua PN Surabaya sempat mengatakan bahwa hakim Erintuah Damanik bukan orang sembarangan. Buktinya dia dan dua hakim lainnya terjaring OTT. 

Tiga hakim yang menangani kasus Ronald Tannur dan ditetapkan sebagai tersangka berpeluang hukumannya diperberat karena mereka selaku aparat penegak hukum.

Hakim masih berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi janjinya meningkatkan kesejahteraan.

Aturan ini dinilai belum memenuhi semua tuntutan yang dilayangkan SHI. Apa penyebabnya?

Dalam aturan baru tertulis gaji hakim mengalami kenaikan hampir dua kali lipat.

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan aksi cuti bersama mereka tidak hanya sekadar mencari kesejahteraan, tetapi menjaga integritas hakim.

Anggota KY, M. Taufiq, mengaku, iuran Rp50 ribu itu dikenal dengan istilah dana perjuangan dan juga digunakan untuk operasional menerima tamu hakim asing.

Komisi Yudisial justru menemukan banyak rumah dinas hakim rusak dan hakim enggan memperbaiki rumah tersebut.

Salah satu hakim, Khadijah, kerap mendapat ketidakadilan saat menjalani sidang cerai padahal berstatus hakim yang menangani perkara perceraian.