tirto.id - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) RI, Ubaidillah, mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia merasa bosan dan lelah dengan konten pemberitaan perang dan politik. Akibatnya, Ubaidillah menyebut masyarakat lebih menyukai konten video berdurasi singkat.
"Masyarakat merasa bosan bahkan lelah dengan pemberitaan yang memuat peperangan bahkan politik. Mereka lebih suka melihat menonton video dengan durasi pendek di platform digital," kata Ubaidillah dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional KPI seluruh Indonesia di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (24/6/2024).
Ubaidillah menyebutkan fenomena pergeseran lanskap media di Indonesia tidak diimbangi konstruksi hukum perundang-undangan payung hukum di Indonesia.
"Ini merupakan bukti bahwa perubahan lanskap informasi nyata terjadi dan sayangnya Indonesia belum mempunyai konstruksi hukum yang paduan," kata dia.
Menurutnya, salah satu penyebab kekosongan hukum atas pengaturan pemberitaan dan saluran informasi di media sosial adalah karena tertundanya revisi UU Penyiaran. Oleh karenanya, dia mendorong lembaga legislatif khususnya Komisi I untuk segera merevisi aturan penyiaran tersebut dengan alasan bisa mengatur seluruh konten media sosial tersebut.
"Atas dasar hal tersebut, kami Komisi Penyiaran izin menitipkan ini semua kepada Komisi I DPR RI. Kita bersama-sama menjaga etos dan kebersamaan untuk tetap mengawal semangat revisi UU Penyiaran," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin juga menambahkan bahwa era digitalisasi penyiaran juga harus disertai dengan peningkatan tanggung jawab dari setiap individu. Karena di era digitalisasi penyiaran setiap individu bisa ikut berkecimpung tanpa batasan.
"Era digitalisasi penyiaran tidak hanya membuka partisipasi bagi tokoh penyiaran baru tapi juta meningkatkan tanggung jawab kita untuk meningkatkan kualitas dan integritas informasi yang disalurkan," kata Maruf Amin dalam sambutannya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
