Masuk tirto.id
tirto.id - Sejumlah delegasi Indonesia dalam Kongres Parlemen Global Sumud (GSF) di Brussels, Belgia, mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Partnership (BoP) yang dinilai bermasalah serta tidak sejalan dengan sikap konstitusional Indonesia terhadap Palestina.
Desakan tersebut disampaikan usai mereka menghadiri forum yang mempertemukan anggota parlemen, diplomat, dan tokoh masyarakat dari negara untuk membahas situasi di Gaza.
Kongres ini menghasilkan “Deklarasi Brussels tentang Tanggung Jawab Negara dan Realisasi Penentuan Nasib Sendiri Palestina” yang menekankan bahwa situasi di wilayah Palestina merupakan tantangan serius terhadap hukum internasional.
Deklarasi tersebut juga menyerukan tindakan negara-negara untuk menghentikan pelanggaran, melindungi warga sipil, serta memastikan akses bantuan kemanusiaan, termasuk melalui jalur alternatif seperti koridor maritim menuju Gaza.
Dari Indonesia, delegasi tersebut antara lain General Manager Dompet Dhuafa Arif Rahmadi Haryono, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, akademisi hukum tata negara Feri Amsari, pegiat HAM Wanda Hamidah, Guru Besar Fakultas Hukum UI Heru Susetyo, serta peneliti HAM Gustika Jusuf Hatta.
Dalam pernyataanya, Feri Amsari menegaskan bahwa deklarasi tersebut bertujuan memperkuat solidaritas global dalam membantu Palestina serta mendorong negara-negara untuk bertindak bersama.
Ia juga menyatakan bahwa delegasi Indonesia mendesak pemerintah agar tidak menjalin kerja sama dengan pihak yang dianggap terlibat dalam pelanggaran kemanusiaan terhadap bangsa Palestina.
"Brussel Declaration disampaikan untuk sama-sama membantu Gaza dan memastikan negara-negara bergerak bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Palestina. Dan sekaligus kami sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia tentu saja ingin mendesak Presiden Republik Indonesia untuk tidak bekerja sama dengan zionis," ujar Feri.
Senada, Sudarnoto Abdul Hakim menilai forum ini menjadi upaya strategis untuk mendorong solidaritas internasional sekaligus menekan pemerintah negara-negara agar bertindak lebih tegas terhadap Israel.
Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam menggerakkan tekanan politik dalam menuntut penghentian okupasi, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perang di Gaza.
"Ini adalah upaya yang dilakukan untuk memperkokoh dan menyempurnakan solidaritas internasional sehingga gerakan kita bisa dilakukan efektif," ujarnya.
Sementara itu, Wanda Hamidah secara tegas mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai tidak konsisten dengan amanat konstitusi terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
"Genosida ini tidak mungkin dihentikan kalau negara-negara tidak melakukan boikot, tidak melakukan blokade, tidak melakukan isolasi bahkan menghentikan kerja sama dengan zionis Israel dan juga Amerika," kata Wanda.
Ia juga mempertanyakan langkah pemerintah yang dinilai justru memperluas kerja sama, termasuk dalam bidang politik dan ekonomi, yang dianggap tidak menguntungkan serta berpotensi melanggar prinsip kedaulatan.
"Masuknya Indonesia dalam BOP yang didirikan oleh Trump tidak melalui persetujuan parlemen. Saya mempertanyakan kenapa parlemen Indonesia tidak mengecam hal ini," ujarnya.
Kongres Parlemen GSF ini juga diikuti aksi demonstrasi di depan parlemen Eropa sebagai simbol tekanan terhadap lembaga-lembaga politik global agar bertindak lebih konkret.
Dengan hardirnya enam delegasi Indonesia dalam kongres tersebut, pemerintah dunia, termasuk Indonesia, diharapkan dapat mengambil langkah lebih tegas dalam mendukung perjuangan Palestina dan menegakkan hukum internasional.
"Intinya adalah kami meminta menghentikan okupansi, menggantikan penjajahan, membuka akses bantuan kemanusiaan masyarakat desa dan menghukum setiap penjahat perang," kata Arif Rahmadi Haryono.
Editor: Hendra Friana
