Ketidakjelasan Upah 2026 Hambat Relokasi Pabrik hingga Investasi

tirto.id - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, menilai berlarut-larutnya penetapan formula pengupahan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kondisi ini, yang seharusnya tidak terjadi, bahkan berpotensi mendorong dunia usaha mengambil langkah mundur, salah satunya relokasi pabrik.

“Situasi yang ada saat ini, itu jelas memberikan dampak terhadap keberadaan daripada industri manufaktur dalam bentuk mereka ke depannya mengambil langkah-langkah yang ini sekarang juga sudah berjalan. Banyak sekali relokasi daripada industri kita, khususnya industri padat karya,” ujarnya dalam konferensi pers Economic & Labour Insight di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, relokasi tersebut tak hanya terjadi antarkota di Indonesia. Fenomena yang sudah berlangsung bertahun-tahun menunjukkan bahwa banyak perusahaan hengkang dari Indonesia ke negara-negara yang lebih bisa memberikan kepastian usaha, salah satunya Vietnam.

Bahkan, ketika investasi di Vietnam mulai menunjukkan kejenuhan, industri pun bergeser ke Kamboja, Bangladesh, Myanmar, dan negara lain. “Ini tentunya potensi kehilangan kesempatan kita semakin besar. Jadi, selain relokasi industri, juga banyak potensi investasi yang akan masuk ke Indonesia. Jadi, ada dua hal kita melihatnya,” sambung Sanny.

Selain persoalan pengupahan yang berbelit, relokasi industri juga dipicu oleh ketidaksesuaian upah minimum dengan kondisi usaha. Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia, menyebut 60-70 persen pekerja Indonesia berasal dari sektor informal. Artinya, sebagian besar pekerja menerima upah informal yang cenderung berada di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Anne menekankan, agar Indonesia tidak tersisih dari peta relokasi industri global, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan iklim kemudahan berusaha menjadi kunci.

“Karena komponen cost kita itu tidak melulu hanya dilihat dari upah. Komponen cost kita terdiri kesulitan atau kemudahan kita berusaha di Indonesia sendiri, yaitu ease of doing business. Semua sudah tahu, ini harus kita tingkatkan,” tegasnya.