tirto.id - Banyak orang memiliki kenangan tentang gerai McDonald’s Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat. Sejak pertama kali muncul 30 tahun silam, gerai makanan cepat saji asal Amerika Serikat ini punya tempat sendiri di hati warga kelas menengah Jakarta dari berbagai profesi dan umur.
Saat diumumkan gerai itu akan ditutup secara permanen karena Mal Sarinah akan direnovasi, banyak orang patah hati. Pada 10 Mei malam lalu, ratusan warga adakan reuni bersama, berkumpul, dan mengenang bagaimana gerai itu memberi kesan di dalam hidup mereka—tanpa peduli pandemi Covid-19 yang terus mengintai kapan saja.
Fenomena ini bisa dibaca sebagai bentuk “kegilaan” atas hal kecil dan remeh, yang mungkin akan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Merayakan sebuah “kegilaan” di saat yang berbahaya, dengan kerentanan akan virus dan penyakit, bagi sebagian orang adalah hal irasional.
Di tempat yang sama, pada 22 Mei 2019, tepat hari ini satu tahun lalu, saya menyaksikan bentuk “kegilaan” yang lain. Jika “kegilaan” bisa hadir atas kenangan melankolis makanan cepat saji, “kegilaan” juga bisa terpupuk tebal atas pilihan politik.
Pada tanggal itu, dini hari pukul 00.10 WIB, ribuan orang berkumpul di perempatan lampu merah Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat. Salah satu titik berkumpulnya massa ada di depan McDonald’s Sarinah. Banyak dari mereka mengenakan gamis, baju koko, hingga pakaian muslim lainnya berwarna putih. Mereka meneriakkan banyak yel-yel malam itu.
“Turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga!”
“Tugasmu mengayomi. Pak Polisi, Pak Polisi, jangan ikut kompetisi!”
Mereka adalah orang-orang yang kecewa dengan hasil Pemilihan Presiden 2019: Joko Widodo menang atas Prabowo Subianto. Mereka menilai ada kecurangan yang bersifat sistematis, masif, dan terencana dilakukan sedemikian rupa oleh negara. Sejak Selasa siang, 21 Mei 2019, tujuan mereka hanya satu: protes ke Bawaslu RI untuk mengungkap klaim-klaim kecurangan itu—yang gedungnya ada tepat di seberang McDonald’s.
Malam itu, saya melihat bagaimana perubahan reaksi massa yang cukup signifikan. Sejak Rabu siang, massa sudah memadati perempatan Sarinah, berteriak yel-yel, hingga salat tarawih berjamaah. Hari telah gelap, pihak kepolisian sudah meminta bubar secara perlahan. Namun, massa kembali lagi dan lagi. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan telah melayangkan peringatan sebanyak tiga kali. Namun massa tak merespons.
Titik panas baru muncul pada 22 Mei dini hari pukul 00.39 WIB: tembakan gas air mata pertama yang dilakukan pihak kepolisian ke arah massa di depan Bawaslu RI. Tembakan ini yang menjadi titik awal bagaimana kerusuhan di Jakarta bisa berlangsung lebih dari 24 jam, nyaris tanpa henti.
Tembakan pertama itu jelas menyulut emosi massa yang sejak siang berkumpul. Mereka melempar pecahan batu, botol, hingga petasan tembak ke arah barisan Brimob bertameng.
Saya dan banyak wartawan lainnya hanya bisa berlindung di balik pasukan tameng Brimob. Brimob menembakkan rentetan gas air mata ke massa yang berada di berbagai titik: di depan Bawaslu, di depan pos polisi Sarinah, di depan gerai Starbucks, hingga di depan gerai McDonald’s. Ribuan massa pendemo membalas gas air mata yang ditembakan polisi dengan melempari batu dan semburkan petasan.
Sejauh mata melihat di perempatan Sarinah hanya asap gas air mata dan debu-debu berterbangan. Mata dan hidung terasa amat perih. Fokus pikiran terpecah: melihat situasi untuk bisa ditulis, merasakan perih, dan berjaga jangan sampai terkena lemparan batu yang sporadis.
Selain menerjunkan tim anti-huru hara dan Brimob, polisi menerjunkan pasukan Sabhara bermotor untuk mengejar pendemo yang berlarian ke tiga arah: ke Jalan Wahid Hasyim, ke Jalan Sabang, dan ke arah Kementerian Agama.
Saya mengikuti pasukan polisi dari belakang ke dalam gang-gang sekitar Jalan Wahid Hasyim. Sejumlah orang yang dianggap provokator ditangkap. Tiap gang ditembaki gas air mata. Polisi berhasil memukul mundur massa hingga Pasar Tanah Abang, namun tak lama kemudian massa memukul mundur balik.
Saya yang bersembunyi di salah satu gang akhir seperti terjebak berada di belakang massa pendemo. Beberapa di antaranya masih rutin mengumpat dan meneriakkan kekecewaan terhadap negara. Saya lihat keadaan Pasar Tanah Abang sudah suram: gelap, kebakaran di beberapa titik, jalan masuk diblokade palang besi, dan aspal penuh pecahan batu.
Malam itu, saya merasakan suasana sebuah kota seperti yang tertulis jelas dalam judul salah satu buku antropolog asal Belanda, Gerry van Klinken: Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunikasi dan Demokratisasi di Indonesia.
Saya bertahan di sana, di belakang massa pendemo, kurang lebih dua setengah jam. Saya melihat bagaimana massa mendapat kiriman bom molotov rutin menggunakan sepeda motor. Dengan sepeda motor pula, beberapa orang dari massa yang pingsan atau terluka dibawa ke tempat yang aman.
Satu hal yang sadari malam itu: kebanyakan dari massa tersebut adalah orang yang berbeda dari massa yang mendemo di depan Bawaslu sejak siang hari. Mereka lebih ganas, beringas, namun tetap mengeluarkan protes-protes yang sama kepada pemerintah. Mereka adalah potret kaum miskin kota yang selama ini dimarjinalkan oleh negara.
Keadaan seperti ini bertahan hingga kurang lebih pukul 04.00 WIB, saat barisan polisi memukul mundur massa pendemo dan akhirnya saya kembali berada di belakang barisan polisi, mengikuti mereka kembali ke arah Bawaslu RI. Arena perang Jalan Wahid Hasyim mulai kondusif hingga matahari terbit.
Tiba-tiba gawai saya berbunyi dari group WhatsApp redaksi. Kabar buruk: korban pertama akibat tertembak peluru terkonfirmasi, namanya Farhan Syafero. Peluru menembus sekitar lima jari di bawah jakunnya sampai ke punggung kirinya. Salah satu dokter RS tersebut, Muhammad Baharuddin memastikan Farhan sudah tak bernyawa lagi usai dilakukan tindakan medis.
Saat itu dua wartawan Tirto yang lain, Reja Hidayat dan Dieqy Hasbi Widhana, menyaksikan Farhan tergeletak di kasur. Di kantong matanya masih menempel odol.
Saat matahari sudah terbit, redaktur meminta saya dan beberapa wartawan lain untuk pulang dan istirahat. Substitusi kerja reportase dilakukan untuk memastikan tiap wartawan bisa memulihkan tenaga.
Namun, saya tak bisa istirahat dengan tenang di rumah. Saya terus memantau informasi lewat televisi dan internet, serta menyadari satu hal: sepanjang malam, kerusuhan tak hanya terjadi di Sarinah tapi juga di beberapa titik lain di Jakarta. Kota dalam keadaan perang.
Pagi itu, bentrok antara massa dan polisi di Petamburan makin parah. Pasukan polisi diperbanyak. Asrama Bareskrim di Jati Baru diserang. Dua bus polisi di Kemanggisan dibakar. Informasi paling mengagetkan: terkonfirmasi enam orang meninggal akibat peluru panas. Hingga saat ini tak jelas dari senapan siapa peluru itu keluar. Namun, saya ingat betul empat hari sebelumnya, 18 Mei 2019, polisi telah melarang anggotanya pakai senjata api untuk amankan demo 22 Mei.
Sepanjang hari itu pula banyak informasi cukup mengagetkan dan bahkan memperparah situasi: massa aksi pendemo mulai berdatangan lagi ke Bawaslu RI sejak pagi, tim sukses Prabowo-Sandi tak merasa bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi, hingga pembatasan akses internet di beberapa fitur media sosial oleh Kemenkominfo.
Saya akhirnya turun kembali ke lapangan pada sore hari, dengan kondisi perempatan Sarinah sudah ramai oleh ribuan massa, yang bahkan menurut saya, lebih ramai dari hari sebelumnya. Keadaan massa tak banyak berbeda hingga malam hari ini.
Bahkan, bentrokan antara massa pendemo dan kepolisian terjadi lebih cepat: setelah salat tarawih berjamaah. Seolah-olah pertempuran malam itu memang sudah dijadwalkan sedemikian rupa.
Seperti malam sebelumnya, keadaan perempatan Sarinah sudah pekat oleh asap gas air mata dan petasan hingga debu-debu yang beterbangan. Situasi yang tak terkendali itu berlangsung cukup lama. Hingga pukul 20.34 WIB, muncul api di jendela lantai dua gedung Bawaslu RI. Terdengar pecahan botol sebelumnya. Itu artinya bom molotov milik massa berhasil menyentuh gedung.
Bentrokan terus berlanjut, di banyak titik di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, berlangsung nyaris tanpa henti, hingga pagi hari. Bahkan, di beberapa waktu, barisan massa dan pasukan kepolisian sama-sama hanya menunggu di ujung jalan masing-masing tanpa ada yang melempar benda atau menembak gas air mata. Seolah-seolah kedua pasukan itu sama-sama sedang adu kuat siapa yang bisa bertahan hingga matahari muncul.
Waktu menunjukkan pukul 05.00 WIB. Itu sudah hari Kamis, 23 Mei 2019. Saya dan Felix Nathaniel, wartawan Tirto lainnya, bertahan di depan gerai Starbucks, Sarinah, dalam keadaan letih. Ada beberapa wartawan lain pula.
Kami duduk sesekali rebahan di trotoar, sembari memandang keadaan “saling tunggu” antara massa pendemo dan pasukan kepolisian di Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Sabang. Tak ada suara apa pun, hening, hanya suara adzan Subuh berkumandang.
Jalanan aspal perempatan Sarinah kotor dengan pecahan batu, botol, tongkat-tongkatan, bekas bakaran, hingga debu-debu mesiu bekas gas air mata. Beberapa sepeda motor milik polisi hancur. Pos polisi perempatan Sarinah—pos yang sama saat teror bom terjadi beberapa tahun lalu—hangus terbakar. Lampu merah rusak. Kursi-kursi di depan gerai McDonald’s juga rusak. Bahkan logo “Sarinah” di depan gerai McDonald’s pun ikut rusak dan berubah nama menjadi “Inah”.
“Bagaimana? Seru juga ya liputan kaya gini,” kata saya ke Felix.
“Adrenaline rush!” balasnya sembari tertawa.
Kami menyadari, hari itu, 22 Mei 2019, menjadi salah satu hari paling melelahkan dan paling panjang dalam hidup kami.
22 Mei 2019 setidaknya menjadi salah satu hari paling buruk dan kelam dalam sejarah Indonesia. Imbas dari kerusuhan hari itu berdampak luas: 10 warga sipil tewas, 730 orang luka-luka, 257 orang tersangka, menghasilkan 36 ton sampah, hingga kerugian bisnis mencapai Rp1,5 triliun akibat pusat kota yang lumpuh beberapa hari.
Semua tercakup dalam sembilan titik kerusuhan di Jakarta: Jembatan Layang Slipi, Asrama Brimob Petamburan, Jembatan Layang Jatibaru, Pasar Tanah Abang, Masjid Jami’ Al-Makmur Tanah Abang, Jalan Wahid Hasyim, Gedung Bawaslu RI, Jalan Sabang, dan Jalan KS Tubun.
Beberapa bulan setelahnya, Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI. Rival politiknya, Prabowo Subianto, sosok yang dibela habis-habisan oleh pendukungnya di malam jahanam 22 Mei 2019, justru masuk ke dalam pusaran kekuasaan. Ia dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Rasa-rasanya, segala kerusakan dan hilangnya nyawa seperti tak ada artinya.
Bahkan, setahun telah berlalu, investigasi kepolisian atas meninggal 10 orang tak juga jelas hasilnya. Siapa yang menembak masih misterius. Tak nampak ada keseriusan dari negara mengungkap catatan pelanggaran HAM itu.
Editor: Windu Jusuf
