Menuju konten utama

Kementerian PU Siapkan Rp1 T untuk Bangun 264 SPPG di Daerah 3T

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian PU Siapkan Rp1 T untuk Bangun 264 SPPG di Daerah 3T
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan peninjauan Jalan Layang (Flyover) Arteri Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024). Menteri PU dalam kunjungan itu menyatakan progres keseluruhan pekerjaan proyek Jalan Tol Semarang-Demak yang dibangun sebagai upaya mengurai kemacetan kendaraan akibat luapan banjir rob tahunan di wilayah itu telah mencapai 20 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp1 triliun untuk membangun 264 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak banyak lah (anggaran yang disiapkan), sedikit, enggak sampai Rp1 triliun,” kata Dody usai penandatanganan MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Dody menjelaskan, pihaknya bersama dengan BGN dan Kemendagri telah melakukan survei bersama pada Agustus-2 September 2025. Dari 1.314 lokasi potensial, sebanyak 483 titik dinyatakan siap dibangun dan Kementerian PU kebagian membangun 264 titik, sementara BGN mengelola sisanya.

“Dari total 483 lokasi tersebut, Kementerian PU akan menangani 264 titik lokasi di berbagai provinsi, termasuk 11 lokasi strategis di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” kata Dody.

Kolaborasi antar-kementerian ini bertujuan mempercepat pendirian SPPG untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada target 82,9 juta penerima manfaat.

Lokasi pembangunan SPPG ditetapkan melalui koordinasi antara BGN dan Kementerian PU, dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat, aksesibilitas, wilayah perbatasan, serta prioritas pembangunan nasional.

“Fokus percepatan pembangunan diarahkan pada wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Kementerian PU dan Kemendagri, terutama untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil.

“Kehadiran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU sangat penting bagi BGN karena kami harus memenuhi target Presiden Prabowo. Sampai saat ini telah ada 8.344 SPPG yang 100 persen didanai masyarakat, kontribusi yang luar biasa,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, untuk pembangunan satu SPPG di perkotaan dibutuhkan anggaran sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar. Namun, untuk wilayah 3T anggaran bisa meningkat hingga Rp4 miliar.

“Tergantung daerah ya karena di daerah satu daerah dengan daerah lain kan berbeda. Kalau di kota rata-rata Rp2 miliar, kalau di daerah terkecil mungkin bisa Rp4 miliar,” ucapnya.

Baca juga artikel terkait KEMENTERIAN PUPR atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Insider
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra