BGN Akui Tak Bisa Bangun SPPG meski Miliki Anggaran Rp6 Triliun

tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui hingga saat ini belum ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbangun dari anggaran APBN sebesar Rp6 triliun. Sebagai gantinya, pihaknya akan mengalokasikan sisa anggaran pembangunan SPPG sebagai insentif bagi pihak-pihak yang bersedia membangun fasilitas tersebut di daerah terpencil.

“Kita memiliki anggaran Rp6 triliun untuk membangun 1.542 SPPG. Sampai sekarang belum bisa membangun satu pembangunan pun, masih dalam proses,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Realisasi ini masih terkendala, sehingga BGN mencari strategi alternatif untuk mempercepat pendirian sentra dapur makanan bergizi tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif.

“Dana yang sisanya nanti akan kami gunakan untuk memberikan insentif kepada seluruh pihak yang mau membangun di daerah terpencil. Jadi kami akan sewa empat tahun ke depan,” ujarnya.

Strategi ini merupakan bagian dari dua pendekatan yang diterapkan BGN. Pertama, untuk daerah yang memungkinkan, BGN mengandalkan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak.

“Di daerah kolaborasi itu kita andalkan kemitraan dengan berbagai pihak. Mulai dari TNI, Polri, Kadin, Muhammadiyah, NU, dan seluruh pihak yang memang sangat peduli dengan program ini,” ucapnya.

Dia menambahkan, para pihak ini akan mengeluarkan anggaran sendiri untuk membangun SPPG dj wilayahnya masing-masing, dan setelahnya baru bermitra dengan BGN dan diberikan insentif.

“Nanti ketika sudah jadi kemudian bermitra dengan BGN dan diberikan insentif oleh BGN,” tambahnya.

Pendekatan kedua melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dadan mengaku telah mendapat komitmen dari kementerian tersebut untuk menyediakan dana yang dapat mempercepat pembangunan.

“Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan, yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada,” tuturnya.

Dari total target 1.542 SPPG, saat ini yang baru akan dapat dibangun adalah 540 unit. Awalnya, sisa anggaran ingin dialihkan ke Kementerian PUPR untuk swakelola tipe 2, namun Menteri PUPR menolak dengan alasan kementeriannya juga memiliki anggaran sendiri.

Untuk mempercepat pembentukan SPPG ini, BGN dengan Kementerian PU dan Kementerian Dalam Negeri pun telah menandatangani nota kesepahaman (MoU).

Sesuai dengan kesepakatan, Kementerian PU akan membangun 264 SPPG, sementara Kemendagri menyiapkan daerah-daerah yang menjadi target pembangunan serta tanahnya

"Ada 806 yang memenuhi syarat, 264 dibangun PU, 542 diserahkan kepada BGN, apakah akan menggandeng pemerintah daerah atau mitra,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Selain itu, Tito juga akan membentuk sebanyak 141 satuan tugas (satgas) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Adapun, hingga saat ini telah berdiri 8.344 SPPG yang seluruh anggarannya didanai oleh masyarakat.

Target Bangun 20.000 SPPG

Sementara itu, Dadan menargetkan pembentukan 20.000 SPPG pada Oktober dan November mendatang dengan target penyerapan anggaran sebesar Rp20 triliun.

Dia menjelaskan, untuk tiap SPPG yang dibangun membutuhkan anggaran Rp1 hingga Rp2 miliar tergantung daerah. Pada September diproyeksikan akan berdiri 10.000 SPPG dan terus meningkat hingga November.

“Kita kejar akhir bulan ini 10 ribu, sehingga di awal Oktober kita sudah bisa menyerap Rp10 triliun sendiri. Dan kita targetkan di bulan Oktober sudah akan ada sekitar 20 ribu SPPG Sehingga di November itu sudah Rp20 triliun sendiri,” ucapnya.

BGN sebelumnya melaporkan realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp13,2 triliun per 8 September 2025. Jumlah itu setara dengan 18,6 persen dari total pagu Rp71 triliun pada tahun ini.