Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi semakin menarik untuk diburu investor di tengah kondisi pasar keuangan global dan kebijakan fiskal pemerintah.
Terlebih, Bank Indonesia sejak September 2024 telah memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) sebanyak enam kali dengan total penurunan 125 basis poin (bps) hingga berada di level 4,75 persen.
Tren suku bunga rendah serta ketidakpastian global mendorong investor mencari instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi dan stabil, sehingga SBN dipandang semakin atraktif.
“Pasar akan selalu dinamis. Jadi saat ini kita tentunya melihat ada ruang (menjadi lebih menarik bagi investor). Di satu sisi kita juga mendapatkan ruang dari global, itu bagus. Di sisi lain kita juga memang melakukan langkah strategis,” ujar Suahasil usai menghadiri rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/9/2025).
Menurutnya, langkah pemerintah memindahkan kas negara sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan telah menambah likuiditas dengan biaya murah. Ia mencontohkan, penempatan kas di BI sebelumnya memberi bunga 4,75 persen—seusai dengan suku bunga terbaru BI/BI rate—, setelah dipindahkan ke perbankan biayanya turun menjadi 3,8 persen.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan stimulus ekonomi tambahan melalui paket kebijakan yang baru diumumkan, serta melanjutkan agenda reformasi struktural. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 28 tentang kemudahan berusaha akan dimulai 5 Oktober mendatang, termasuk penyederhanaan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Apalagi ini belanja pemerintah tinggal 3,5 bulan lagi. Kita ingin cepat-cepat supaya dampaknya langsung terasa oleh masyarakat,” kata Suahasil.
Meski demikian, ia mengakui pelebaran defisit menjadi salah satu konsekuensi dari tambahan belanja pemerintah. Defisit anggaran tahun ini diperkirakan naik dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, angka tersebut masih di bawah outlook APBN 2025 yang ditetapkan 2,78 persen dari PDB.
“Ini justru sedikit menunjukkan kehati-hatian pemerintah untuk kondisi fiskal. Tetapi kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga baik di pusat maupun belanja di daerah itu tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN terkini menunjukkan dominasi investor non-bank, yang mencatat porsi 54,7 persen atau Rp3.490,98 triliun per 17 September 2025.
Dari jumlah itu, investor asing (non-residen) menguasai Rp919,25 triliun atau 14,4 persen dari total SBN yang dapat diperdagangkan. Angka ini turun dari Rp935,42 triliun atau 14,6 persen pada 1 September 2025.
Sementara kepemilikan bank justru naik dari Rp1.359,13 triliun (21,2 persen) menjadi Rp1.376,81 triliun (21,5 persen) pada periode yang sama. Adapun porsi institusi negara relatif stabil di kisaran 23,9 persen.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dwi Aditya Putra
