Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, bakal memastikan dana Rp200 triliun yang akan disalurkan pemerintah ke perbankan tidak digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Pasalnya, uang itu ditarik dari rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) dan disalurkan kepada bank-bank nasional untuk mengerek pertumbuhan ekonomi domestik melalui akselerasi penyaluran kredit.
“Itu nanti kita pastikan. Tapi, memang betul bahwa kalau kita melakukan penempatan dana, dalam hal ini kan kita ingin supaya itu digunakan untuk menciptakan kredit. Tentunya, kita nggak mau perbankannya nanti digunakan untuk beli SBN,” katanya, saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (11/9/2025).
Menurut Febrio, jika dana yang disalurkan ke perbankan digunakan untuk membeli SBN, jelas akan menjadi kontraproduktif. Sebab, uang hasil pembelian SBN akan kembali masuk ke pemerintah, alih-alih dapat dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat.
“Itu tentunya counterproductive. Kita siapkan peraturannya,” imbuhnya.
Selain sedang menyiapkan peraturan terkait penempatan dana di rekening pemerintah di perbankan, Kementerian Keuangan juga sedang membahas bank-bank apa saja yang akan mendapat tambahan modal dari pemerintah itu. Melalui kebijakan ini, Febrio berharap dana dari pemerintah itu juga digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Seperti arahan Pak Menteri, kita juga masih ada likuiditas yang bisa kita salurkan ke perbankan. Dan itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, yang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi, sekarang kita sedang siapkan peraturannya,” tegas Febrio.
Sementara itu, sebelumnya Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan rencana penempatan dana di perbankan ini telah disampaikan Purbaya kepada Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kepadanya, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu meminta agar Bank Indonesia tidak menyerap uang pemerintah yang ada di Bank Sentral. Sehingga, uang itu bisa dipakai untuk meningkatkan likuiditas di perbankan.
“Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Jadi, saya tidak ada apa-apa, hanya menyimpan uang saja. Tapi, kan bank tidak akan mendiamkan uang itu. Itu kan ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Di situ lah mulai kredit tumbuh,” jelas dia, dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Dengan penyaluran dana ini, Purbaya seakan memaksa mekanisme pasar untuk berjalan dengan memberikan bekal persenjataan kepada perbankan. Sehingga, untuk merealisasikan rencana ini, ia pun sudah meminta restu Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja. Supaya dapat return yang tinggi. Saya sudah lapor ke presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian,” ucapnya.
Di saat yang sama, dari sisi kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan akan berupaya untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah. Hal ini menjadi penting karena sampai saat ini, Purbaya menilai bahwa serapan anggaran belanja negara berjalan cukup lambat.
Melalui penyaluran dana dan juga percepatan realisasi belanja pemerintah, Purbaya memastikan kebijakan moneter dan fiskal akan berjalan beriringan. Dengan langkah ini, ekonomi domestik dapat dipastikan akan hidup kembali.
“Di government side saya sendiri saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Sebelumnya sudah kita lihat bahwa sistem finansial kita agak kering. Makanya ekonominya melambat, makanya setahun terakhir orang susah cari kerjaan dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal,” tukas Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
