Masuk tirto.id
tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Novi Puspita Wardani, menyebut perilisan Surat Berharga Negara (SBN) dengan denominasi dolar Amerika Serikat (AS) masih harus menunggu penerbitan aturan anyar Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Novi kemudian mengatakan, dia tidak bisa memastikan apakah obligasi negara dengan mata uang dolar AS yang pertama ditawarkan oleh negara berdaulat pertama di Asia tersebut akan rilis sesuai yang dikabarkan sebelumnya, yakni di awal 2026.
“Itu nunggu nanti aja, pada saat.. nanti akan kita umumin kok itu dalam rangka DHE SDA, itu kita nunggu peraturannya juga. Nanti akan kita sampaikan juga jadwalnya juga,” kata Novi kepada awak media, di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).
Namun yang pasti, SBN berdenominasi dolar AS di pasar domestik ini akan diterbitkan dengan skema mirip SBN Valas untuk keperluan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022. Dalam hal ini, SBN khusus PPS hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti PPS.
SBN ini diterbitkan di pasar perdana melalui diler utama dengan harga pasar dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun, terdapat ketentuan investasi pada PPS. Jangka waktu investasi adalah minimal 5 tahun. SBN dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah 2 tahun. Selain itu, perpindahan antarinvestasi maksimal 2 kali, dengan hanya 1 kali perpindahan dalam 1 tahun.
Sementara itu, pembelian SBN seri khusus dalam mata uang rupiah dan dolar AS (bagi WP yang melakukan pengungkapan harta dalam valas) di pasar perdana ini dilakukan dengan transaksi private placement.
“Karena modelnya itu mirip SBN Valas dalam rangka yang 2022. Jadi, akan ada pengumumannya jadi tunggu aja. Tunggu aja, mungkin masuk kuartal […], kita lihat deh, nanti kita detailkan,” tambah Novi.
Dengan belum pastinya waktu perilisan SBN valas ini, Novi juga belum bisa memastikan apakah nantinya obligasi negara tersebut akan dirilis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN pada awal tahun anggaran 2026 (front loading) atau untuk akhir tahun (backloading). Namun yang pasti, penerbitan SBN valas untuk membiayai belanja negara ini akan memperhatikan faktor risiko ke depan.
“Sebenarnya sih bisa fleksibel. Bisa front loading atau back loading, tapi kalau lihat dari sisi faktor risiko ke depan, tergantung dari pimpinan sih. Kalau faktor risiko ke depan cukup berat, bisa juga dilakukan front loading. Mengingat opportunity dari likuiditas saat ini yang ample [berlimpah], tapi again ini fleksibel sih pemerintah,” tutup Novi.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
