Kemenkeu Buka Blokir Rp206,4 T untuk Operasional dan Bansos 2026

tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka kembali (unblock) alokasi anggaran sebesar Rp206,4 triliun dari total efisiensi sebesar Rp306,7 triliun yang dilakukan pada awal 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan pembukaan blokir anggaran itu utamanya ditujukan untuk memastikan kelangsungan belanja bantuan sosial (bansos) dan operasional dasar kementerian/lembaga.

"Dan yang dibuka kembali adalah sekitar Rp206,4 triliun dari Rp306,7 triliun tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan," kata Suahasil di Kementerian Keuangan, dikutip Jumat (9/1/2026).

Suahasil bilang langkah efisiensi awal tahun lalu sebesar Rp306,7 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah tidak menyasar dua pos krusial.

"Blokir ini tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar dari kementerian dan lembaga serta tidak menyentuh belanja bantuan sosial," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang fleksibel dan berhati-hati (prudent). Meski dilakukan efisiensi di awal tahun, pemerintah tetap melakukan penyesuaian untuk memastikan program-program prioritas tetap terlaksana.

Akibat kombinasi kebijakan efisiensi dan pembukaan kembali ini, realisasi belanja pemerintah pusat pada 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun.

Angka ini lebih rendah sekitar Rp100 triliun dari pagu awal yang diperkirakan sebesar Rp2.701,4 triliun.

“Jadi kita belanja Rp100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun, namun kita juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” tuturnya.