Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pemutakhiran data terpadu menjadi fondasi utama dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial dan bantuan pangan pemerintah pada 2026. Karena itu, sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dinilai krusial dalam perencanaan program nasional tahun depan.
“Sasaran program kerja Kemensos adalah memberikan bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, ATENSI untuk kelompok rentan, serta program pemberdayaan. Seluruhnya kami salurkan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional,” ujar Jabo dalam rapat penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2026 yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, seluruh program Kemensos, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), layanan ATENSI bagi lansia dan penyandang disabilitas, hingga program pemberdayaan sosial, mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Untuk tahun 2026, Kemensos menargetkan PKH menjangkau sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, BPNT dan program pemberdayaan sosial ekonomi juga akan disalurkan kepada sekitar 15 ribu penerima. Seluruh bantuan tersebut diberikan secara nontunai melalui rekening penerima maupun PT Pos Indonesia.
Dalam konteks ketahanan pangan, Wamensos menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan bantuan sosial dan bantuan pangan agar intervensi pemerintah berjalan efektif dan saling melengkapi.
“Kaitannya dengan Badan Pangan, kami selalu berkoordinasi dalam pemutakhiran data agar bantuan sosial oleh Kemensos bersinergi dengan bantuan pangan. Korelasi ini harus dinamis antara Kemensos dan Kemenko Pangan, terutama dalam pemutakhiran data penerima,” tegasnya.
Pemutakhiran data penerima, lanjut Agus Jabo, dilakukan secara berjenjang. Proses dimulai dari pendataan di tingkat desa, kemudian divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan dilanjutkan dengan pengecekan lapangan oleh para pendamping PKH.
“Data dari desa kami validasi bersama BPS, kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh pendamping PKH. Transparansi itu penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa rapat penetapan CPP 2026 difokuskan pada kesiapan pemerintah menghadapi proyeksi peningkatan produksi pangan tahun depan, sekaligus menjaga stabilitas harga dan distribusi.
“Hari ini kami rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Produksi diperkirakan lebih tinggi dari tahun ini, sehingga kita harus bersiap dari sisi penyerapan dan distribusinya agar harga tidak jatuh,” kata Zulkifli.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati peningkatan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Cadangan ini akan dimanfaatkan untuk berbagai intervensi, termasuk bantuan pangan dan program stabilisasi harga.
Zulkifli juga menegaskan peran strategis Perum Bulog sebagai ujung tombak distribusi pangan nasional, terutama dalam menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Bulog menjadi andalan kita, baik untuk penyaluran SPHP, penyerapan gabah, hingga pengendalian harga. Ini penting agar pangan bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemutakhiran data yang berkelanjutan, Kemensos optimistis penyaluran bantuan sosial dan pangan pada 2026 dapat berlangsung lebih akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta perlindungan sosial masyarakat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
