Menuju konten utama

Kemenag Belum Diajak Bicara soal Pembentukan Kementerian Haji

Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang diusulkan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, ternyata belum "sampai" ke Kemenag.

Kemenag Belum Diajak Bicara soal Pembentukan Kementerian Haji
Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto dalam media gathering Religion Fest di kawasan Jakata Pusat, Senin (7/10/2024). Tirto.id/M. Irfan Al Amin

tirto.id - Juru Bicara Kementerian Agama, Sunanto, menegaskan bahwa Kemenag belum pernah diajak bicara oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengenai rencana pemisahan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Agama.

Meski demikian, kata Sunanto, pada prinsipnya Kemenag akan mengikuti apapun kebijakan yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan memimpin kabinet mendatang.

"Nggak ada. Belum ada pembicaraan. Karena itu kan kebijakan presiden," kata Sunanto dalam media gathering Religion Fest di kawasan Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Dia menjelaskan, Kemenag harus mengikuti kehendak Prabowo mengenai nomenklatur kementerian karena pihaknya tidak memiliki wewenang soal wacana pembentukan kementerian khusus haji.

"Apakah mau dipisah atau enggak, berartikan ada asumsi apa politik yang lain ya, bahwa ada kegiatan yang perlu dioptimalkan atau memang, karena itu bukan kewenangan kementerian agama juga, apapun kebijakan pemerintahan baru, pasti akan kami laksanakan, maka kita ikut saja" kata Sunanto.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Agama bersiap diri dengan kajian jika dimintai pendapat atau urun rembug jika nantinya akan dibentuk kementerian khusus haji. Ia juga menyebut pemerintah tak perlu terburu-buru untuk melakukan pemisahan tersebut.

"Tapi kan, sekali lagi perlu ada kajian yang lebih matang ya. Tidak hanya buru-buru soal pisah dan tidak pisah ya, infrastrukturnya dan sebagainya. Tapi kalau di Kementerian Agama belum ada pembicaraan sih," katanya.

Isu mengenai pemecahan kewenangan Kementerian Agama mencuat di media sosial seiring beredarnya daftar menteri yang akan menjabat di pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Selain itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, mengusulkan kepada pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membentuk kementerian khusus haji.

"Sering kali Kementerian Agama RI itu disibukkan dengan pelaksanaan haji," ujar Cholil Nafis dalam keterangan pers.

Baca juga artikel terkait HAJI atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi