Kekerasan Pemukim Ilegal Israel, Impunitas yang Didukung Negara

tirto.id - Afaf Abu Alia sedang memanen pohon zaitun bersama keluarganya saat sekelompok pemukim Israel bertopeng menggeruduk rumahnya. Mereka memukuli nenek berusia 55 tahun itu secara membabi buta, juga menghancurkan pohon-pohon zaitun yang sudah dipelihara bertahun-tahun.

Afaf menderita memar di bagian tangan, lengan, mata, dan beberapa bagian tubuhnya, termasuk 20 jahitan di kepala. Ia menceritakan, saat penyerangan, tentara Israel yang ada di sekitar kebunnya tidak melakukan apa pun.

“Ada lebih banyak serangan sekarang, dan situasinya makin buruk,” ujarnya, dikutip dari ITV News.

Yang dialami Afaf bukanlah hal baru. Itu sering terjadi saat musim panen zaitun tiba. Mereka dibatasi waktu untuk memanen, hanya dua jam. Lebih dari itu, para pemukim ilegal akan datang--didukung tentara Israel (IDF)--lalu mengusir penduduk dengan alasan zona militer tertutup.

Selain zaitun, pemukim ilegal di Tepi Barat kerap membunuh hewan ternak. Pada akhir Oktober 2025, misalnya, domba-domba milik penduduk diserang dan disiksa, lalu dibiarkan tewas di sebuah kandang.

“Mereka membunuh 10 domba. Mereka membakar tumpukan jerami,” ujar pemilik ternak, Mahmoud Daghmeen, kepada Al Jazeera.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mengganggu mata pencaharian dan pendapatan penduduk lokal.

Israel dan pendukungnya seperti biasa akan melakukan penyangkalan terhadap kekerasan yang dilakukan. Daniella Weiss, pemimpin ekstrem permukiman Tepi Barat, saat ditunjukkan bukti video oleh wartawan ITV News soal kekerasan pemukim, menolak untuk melihatnya.

Sikap penyangkalannya itu mencerminkan wajah Israel dan para pendukung Zionis lainnya.

Skala dan Intensitas Serangan

Ketika Gaza digempur pada Oktober 2023, perhatian dunia terfokus ke sana sehingga luput melongok ke Tepi Barat. Kiwari, ketika gencatan di Gaza berlangsung dan Israel berkali-kali melanggarnya, kekerasan di Tepi Barat makin meningkat. Hingga kini setidaknya 1.000 warga Palestina tewas di Tepi Barat sejak 2023.

Teranyar, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), sejak awal 2025, pemukim Israel telah melakukan lebih dari 1.000 serangan terhadap 230 komunitas Palestina di seluruh wilayah Tepi Barat. 473 di antaranya dilakukan secara langsung oleh pemukim ilegal Israel. Serangan tersebut mengakibatkan 11 warga Palestina tewas, 696 terluka. Pada Agustus 2025 saja, 29 serangan terjadi selama sepekan (12-18 Agustus), termasuk terhadap lansia, anak kecil, dan tiga perempuan.

Saat ini sudah ada lebih dari 700 ribu pemukim Israel tinggal di 350 permukiman, menyebar di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Semuanya dinyatakan ilegal menurut hukum internasional. Mereka bukan petani biasa atau keluarga yang mencari tanah. Mereka adalah prajurit dari suatu proyek politik terencana, bahkan tak sedikit yang bersenjata dan dilindungi oleh tentara Israel.

Kekerasan tersebut berpola. Pemukim secara rutin mencoba memprovokasi pengusiran warga Palestina dari tanah mereka sendiri melalui teror terkoordinasi. Lalu, tentara Israel melindungi kekerasan itu dengan senjata lengkap, dimulai dengan menembakan gas air mata sebagai langkah awal pengusiran.

Antara Agustus dan September 2025, pemukim Israel menghancurkan ribuan pohon zaitun, terutama di Bardala, Ramallah, dan daerah Jordan Valley. Di Beit Fajjar, Bethlehem, pemukim ilegal melepaskan anjing brutal untuk menyerang para petani, melempar batu, dan membakar kendaraan.

Di sisi lain, warga Palestina dilarang memasuki permukiman atau menggunakan jalan khusus pemukim--40 persen Tepi Barat telah menjadi jalur terlarang bagi mereka.

Tanah dan properti milik Palestina direbut oleh militer Israel untuk pembangunan permukiman. Air, sumber daya yang sangat langka di wilayah tersebut, dialokasikan untuk irigasi produk permukiman ilegal untuk ekspor, sementara komunitas Palestina mengalami krisis air.

Legitimasi Melalui Legislasi

Zionis Israel tak sekadar mendominasi masyarakat asli Palestina. Mereka berupaya menghapus keberadaan penduduk asli, secara budaya, hukum, dan fisik, untuk menjadikan tanah itu sepenuhnya milik mereka. Strategi ini mencakup rekayasa demografis, dominasi budaya, dan pembentukan hierarki yang menetap.

Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB, menyebut pola tersebut adalah bentuk dari genosida, dengan ciri-ciri: kekerasan, pengambilalihan tanah besar-besaran, pemindahan penduduk oleh otoritas pendudukan, eksploitasi sumber daya, dan penghapusan identitas budaya serta politik Palestina. Pola serupa pernah dilakukan oleh AS terhadap penduduk asli, Australia terhadap Aborigin, dan Aljazair di bawah Prancis.

Organisasi HAM internasional, seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan bahkan lembaga kemanusiaan dari Israel, B'Tselem, menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap Palestina adalah apartheid.

Meski protes dan hukum internasional terus bersuara, Israel tetap melanjutkan proyek permukiman ilegal. Pada Mei 2025, Kabinet Keamanan Israel secara diam-diam menyetujui pembangunan 22 permukiman ilegal baru di Tepi Barat. Merujuk laporanPeace Now, keputusan itu termasuk pembangunan kembali permukiman ilegal Homesh dan Sa-Nur yang telah dibongkar pada 2005.

Usulan itu diajukan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Bukan kebetulan bahwa keduanya merupakan pendukung vokal dari visi “Greater Israel”, doktrin Yahudi yang menjanjikan keturunan Abraham tanah “dari sungai Mesir hingga sungai Efrat”.

Kabinet juga menyetujui untuk melanjutkan prosedur “penyelesaian properti” yang telah ditangguhkan selama 58 tahun sejak 1967. Prosedur ini dirancang untuk menyelesaikan pendaftaran kepemilikan tanah di seluruh wilayah Tepi Barat, terutama di Area C yang mencakup 60 persen Tepi Barat.

Paralel dengan langkah tersebut, Parlemen Israel (Knesset) mempercepat upaya legislasi untuk mendukung ekspansi permukiman. Pada Juli 2025, Knesset meloloskan mosi non-mengikat yang mendukung efektif pencaplokan Tepi Barat.

Pada bulan itu juga proposal undang-undang “Penghapusan Diskriminasi dalam Pembelian Tanah Immobilier di Yudea dan Samaria” diajukan. Yudea dan Samaria merupakan istilah alkitabiah untuk Tepi Barat modern. Proposal itu memungkinkan pemukim Israel membeli tanah di Tepi Barat tanpa pengawasan dari Administrasi Sipil Israel. Ini melengkapi strategi legal-mendadak untuk mencaplok tanah Palestina.

Oktober 2025, Knesset menyetujui tahap awal RUU penerapan kedaulatan Israel atas Tepi Barat. Menurut Reuters, meski Netanyahu dan partainya menolak, penolakan itu bukan karena substansi, melainkan kekhawatiran diplomatik dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Semua itu menunjukkan langkah-langkah hukum dan politik yang terkoordinasi, dirancang untuk mengubah permukiman ilegal menjadi kenyataan permanen.

Ideologi Ekstrem yang Menjadi Kebijakan

Tindakan-tindakan kekerasan Zionis Israel di wilayah Palestina merupakan upaya dari konsep “Greater Israel”, ideologi lama yang berasal dari tradisi Revisionisme Zionisme. Salah satu karya yang memengaruhi keyakinan itu adalah “The East Bank of the Jordan” karya Ze'ev Jabotinsky, yang melihat batas-batas negara modern Israel hanya sebagai tahap sementara menuju wilayah lebih besar.

Irgun, organisasi paramiliter yang didirikan pada 1931, mengadopsi filosofi garis keras tersebut. Mereka melawan kekuasaan Inggris di Palestina dan mulai melakukan kekerasan terhadap komunitas Palestina.

Para veteran Irgun lantas membentuk Partai Herut, cikal bakal Likud pimpinan Benjamin Netanyahu. Ideologi tersebut terus berkembang dan diperkuat oleh gerakan pemukim pada 1967 saat Perang Enam Hari. Saat itu Israel berhasil mencaplok Gaza, Tepi Barat, Sinai, dan Dataran Tinggi Golan.

Menurut Hind Azby dalam artikelnya di VIIMES (2025), bagi kelompok-kelompok nasionalis-religius, kemenangan tersebut memperkuat gagasan bahwa nubuat Alkitab sedang digenapi. Kini, visi itu diklaim oleh Netanyahu dan dikenal sebagai “Greater Israel”.

Pada Agustus 2025, dalam wawancaranya dengan i24 News, saluran teve ultra-nasionalis, Netanyahu ditunjukkan sebuah anting-anting dengan ukiran peta “Tanah Terjanji”, yang menggambarkan bukan hanya Palestina modern tetapi juga bagian-bagian dari Yordania, Lebanon, Suriah, dan Mesir.

Saat ditanya apakah dia merasa terhubung dengan visi tersebut, Netanyahu menjawab tegas, “Sangat. Sungguh. Sangat”. Dia bahkan mengklaim "misi bersejarah spiritual" itu sebagai upaya memenuhi impian generasi Yahudi.

Pernyataan tersebut menandai perubahan fundamental dalam wacana publik Israel. Netanyahu tidak lagi berusaha menyembunyikan ambisi kolonialnya di balik bahasa “keamanan” atau “kebutuhan defensif”. Dia membingkai ekspansionisme sebagai tanggung jawab spiritual.

Dari Netanyahu, keyakinan itu diturunkan ke pejabat-pejabat di pemerintahannya. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, misalnya, berulang kali mengutuk solusi dua negara demi kekuasaan penuh Israel.

“Kenyataan ini secara definitif mengubur gagasan negara Palestina, hanya karena tidak ada yang perlu diakui, dan tidak ada yang perlu diakui,” ujarnya, dilansir ABC News.

Ada juga Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, politisi dengan riwayat terorisme dan sentimen anti-Arab, yang secara terbuka melakukan provokasi. Pada Agustus 2025, ia memimpin ratusan penyembah ultra-nasionalis dalam doa di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ia tahu bahwa tindakan itu adalah melanggar perjanjian yang telah berlaku sejak 1967.

Perjanjian itu melarang ibadah Yahudi di kompleks tersebut. Tetapi Ben-Gvir melakukannya, dan bahkan dilindungi oleh tentara Israel.

Dukungan Barat dan Rebranding Imperialisme

Israel melakukan semua itu tanpa takut konsekuensi internasional sebab sebagian besar Amerika Serikat dan Inggris konsisten mendukung.

Donald Trump, setelah kembali ke kantor pada Januari 2025, telah membawa visi baru untuk Palestina. Pada Februari 2025, dia mengumumkan bahwa AS akan mengambil alih dan memiliki Gaza.

Ia mengusulkan proyek pembangunan yang akan mengubah wilayah yang telah rusak itu menjadi “Riviera Timur Tengah”. Dia berbicara tentang membongkar puing-puing, menjinakkan bom yang belum meledak dan amunisi lainnya, lalu mengembangkan lahan untuk perumahan yang tidak terbatas.

“Dan menganggapnya sebagai situs real estat besar, dan Amerika Serikat akan memilikinya dan kami akan perlahan-lahan, sangat lambat, kami tidak terburu-buru, mengembangkannya,” kata Trump, dikutip CNN.

Trump secara harfiah mengadopsi retorika dan ide dari Nachala, organisasi ekstrem pemukim Israel pimpinan oleh Daniella Weiss, yang menyatakan bahwa Gaza harus direbut.

Trump, dalam konferensi pers bersama Netanyahu, menggunakan frasa yang sama persis. Organisasi Trump bahkan mengadopsi strategi Nachala untuk “relokasi” Palestina, mengusir mereka dari tanahnya dan menempatkan mereka di tempat lain.

Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat internal Trump, bahkan telah secara terbuka memuji nilai dari “properti tepi pantai” Gaza. Pada Mei 2025, Kushner menggandakan sahamnya di Phoenix Financial Ltd, salah satu perusahaan keuangan terbesar Israel.

Dukungan Barat terhadap proyek permukiman Israel tak hanya hadir lewat diplomasi atau perangkat militer, tapi juga lewat rak-rak supermarket. Sekitar 60 persen produk pertanian Israel, seperti buah, sayur, dan herbal, dijual di Inggris. Banyak di antaranya berasal dari permukiman ilegal di Tepi Barat.

Namun, alih-alih diberi label jujur sebagai "produk permukiman", barang-barang tersebut muncul sebagai “Produk Israel” atau bahkan “Tepi Barat”. Label yang menyesatkan, seolah-olah produk itu berasal dari wilayah Palestina sehingga konsumen Barat membeli tanpa tahu bahwa mereka mendukung eksploitasi tenaga kerja dan penguasaan sumber daya milik Palestina.

Saat label tak jujur dibiarkan, perdagangan berubah jadi alat imperialisme ekonomi. Palestina dipaksa menyokong permukiman yang merampas hidupnya. Produk-produk ini menjadi simbol keterlibatan Barat dalam sistem yang menguntungkan penindasan, lewat konsumsi sehari-hari yang tampak biasa.

Berkat dukungan terus-menerus dari Barat, permukiman Israel terus berkembang dengan impunitas, baik di Gaza, Tepi Barat, maupun Yerusalem Timur. Tidak ada penuntutan. Tidak ada sanksi ekonomi yang bermakna. Tidak ada tekanan diplomatik serius. Perampasan tanah Palestina berjalan seolah-olah itu adalah proses yang sepenuhnya sah.