tirto.id - Donald Trump dan Kamala Harris menawarkan sejumlah kebijakan jika terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) 2024. Beberapa kebijakan Trump dan Harris berkaitan dengan beberapa isu internasional, termasuk penyelesaikan konflik di Gaza hingga krisis iklim.
Trump dan Harris akan dipilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024, Selasa (5/11/2024), waktu setempat. Pemilu ini akan diikuti oleh sekitar 161 juta warga negara AS yang sudah terdaftar sebagai pemilih sejak 2022.
Berdasarkan hasil survei terbaru, Trump dan Harris bersaing ketat dalam perebutan suara. Survei yang dirilis oleh Morning Consult, Minggu (3/11/2024), Harris unggul 1 poin atas Trump, dengan hasil 49 persen - 48 persen.
Di sisi lain, survei Washington Post menunjukkan Trump unggul dengan perolehan suara 47 persen dan Harris 45 persen. Sementara itu, survei dari The New York Times menunjukkan kedua kandidat imbang di 47 persen.
Ini artinya, baik Trump dan Harris punya peluang yang sama untuk menang di pemilihan 2024. Lantas, apa yang akan terjadi jika Trump atau Harris terpilih menjadi Presiden?
Kebijakan Trump vs Harris Jika Jadi Presiden Amerika
Trump dan Harris tentunya akan memberi pengaruh berbeda pada Pemerintahan AS empat tahun mendatang. Jelang penutupan pemungutan suara, masyarakat mulai menyoroti kemungkinan yang akan terjadi ketika kedua kandidat menjabat.
Terdapat beberapa prediksi kebijakan yang mungkin akan diterapkan Trump dan Harris di masa pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan tersebut berasal dari program kerja yang mereka publikasikan selama masa kampanye.
Berikut beberapa kebijakan Trump vs Harris jika jadi Presiden Amerika Serikat dan memenangkan Pilpres AS 2024:
1. Kebijakan soal penyelesaian konflik Gaza
Salah satu isu yang banyak disorot selama Pilpres AS 2024 adalah upaya penyelesaian konflik di Gaza. Baik Harris maupun Trump sama-sama menunjukkan dukungannya kepada Israel.
Harris, selama masa kampanye, menegaskan posisinya dalam mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Ia juga menyerukan agar perang berakhir, khususnya setelah tewasnya Pemimpin Hamas, Yahya Sinwar.
Trump selama ini mengatakan bahwa dirinya akan terus mendukung Israel. Namun, ia tak banyak berbicara soal bagaimana akan mengakhiri perang yang memakan korban hingga lebih dari 40.000 jiwa.
2. Kebijakan soal penyelesaikan krisis iklim dan lingkungan
Kedua kandidat juga dihadapkan dengan tanggung jawab menyelesaikan krisis iklim dan lingkungan. Namun, kedua kandidat memberikan pendapat yang berbeda dalam kebijakan iklim dan lingkungan.
Melansir NPR, Trump berkali-kali menegaskan bahwa dirinya meragukan konsensus ilmiah yang menyebut suhu Bumi semakin meningkat. Ia mengatakan bahwa bahan bakar fosil tidak menyebabkan krisis iklim.
Melalui kampanyenya, Trump mengatakan akan mencabut peraturan lingkungan. Ia juga akan membuka kembali kebijakan pengeboran minyak dan gas.
Harris, selama menjabat sebagai wakil presiden, membantu meloloskan undang-undang inflasi. Regulasi tersebut menyalurkan ratusan miliar dolar untuk energi terbarukan serta keringanan pajak untuk kendaraan listrik dan alternatif.
Di sisi lain, Harris juga berhenti menentang fracking. Fracking adalah teknik memulihkan gas dan minyak yang sebelumnya ditentang oleh komunitas pecinta lingkungan.
3. Kebijakan soal masa depan Ukraina
Isu internasional lainnya yang juga disorot dalam Pilpres AS adalah masa depan Ukraina di NATO. Ukraina, yang saat ini tengah berperang dengan Rusia, masih belum resmi menjadi anggota NATO, meskipun mendapat banyak bantuan dari aliansi tersebut.
Harris sendiri pernah menyebut bahwa AS akan menawarkan kelanjutan Ukraina di NATO. Ia juga terus mengkritik Vladimir Putin atas invasi Rusia terhadap Ukraina.
Wakil Haris, yaitu Tim Walz, juga dikenal publik sebagai sekutu Ukraina. Melansir The Guardian, saat menjabat sebagai Gubernur Minnesota, Walz menandatangani perintah untuk membatalkan kontrak dengan Rusia di tengah invasi ke Ukraina.
Di sisi lain, kemenangan Trump di Pilpres AS 2024 akan mengancam NATO yang menjadi tonggak pertahanan Ukraina. Pasalnya, Trump beberapa kali memberikan ancaman bahwa AS akan meninggalkan NATO untuk menghemat anggaran pertahanan.
4. Kebjakan soal ekonomi dalam negeri
Partai Demokrat yang mengusung Harris dan Partai Republik yang mengusung Trump, sama-sama protektif dalam menyepakati kebijakan ekonomi.
Trump sebelumnya mengisyaratkan akan memberikan tarif pajak 10 persen untuk barang yang diimpor ke AS. Ia juga mengatakan akan mengenakan tarif 100 persen bagi kendaraan yang masuk ke AS.
Harris mengkritik rencana Trump untuk mengenakan tarif impor. Menurut Harris, pajak tinggi akan membebani keluarga kelas pekerja hingga 4.000 dolar AS per tahun.
Harris mengatakan bahwa ia akan mempertahankan tarif pajak yang berlaku saat ini. Ia juga akan meningkatkan tarif impor kendaraan listrik dari China.
5. Kebijakan soal legalitas aborsi
Legalitas aborsi juga menjadi isu yang banyak disorot. Pasalnya, kedua kandidat awalnya menunjukkan posisi yang berlawanan terkait legalitas aborsi.
Harris beberapa kali menyatakan dalam kampanyenya untuk mendukung hak aborsi. Ia juga terus mengadvokasi undang-undang yang mengatur soal hak reproduksi di berbagai negara bagian.
Trump kurang konsisten terhadap isu aborsi. Sebelumnya, ia terang-terangan menentang legalitas aborsi dan menuduh Biden ingin melegalkan aborsi. Namun, memasuki masa kampanye, Trump cenderung menunjukkan sikap netral terhadap legalitas aborsi.
Editor: Iswara N Raditya
