tirto.id - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di DKI Jakarta berakhir kemarin (16/9/2020). Pada periode ini Gubernur Anies Baswedan melonggarkan hampir seluruh kegiatan, mulai dari perkantoran, transportasi umum, hingga pariwisata.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mengizinkan kembali kegiatan yang mengundang keramaian, yaitu Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, Minggu 21 Juni 2020. Publik menyambutnya beramai-ramai. Pada hari itu Jakarta penuh orang berolahraga.
Meski menerapkan berbagai pelonggaran, pemprov tetap memberlakukan dan mengampanyekan protokol kesehatan seperti membatasi jumlah orang maksimal 50 persen dari kapasitas, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2020), Anies mengatakan "untuk bisa lebih banyak berkegiatan, maka kedisiplinan dalam penggunaan masker, kedisiplinan cuci tangan, dan jaga jarak itu adalah kunci."
Masa ini diniatkan sebagai periode transisi menuju era the new normal alias kelaziman baru alias "hidup berdampingan dengan Corona COVID-19", meminjam kalimat dari Presiden Joko Widodo.
Sayangnya pada masa PSBB Transisi jumlah kasus positif COVID-19 di ibukota semakin bertambah.
Pada 8 Juli, kasus positif COVID-19 mencapai 13.069. Keesokan harinya bertambah 293 kasus menjadi 13.362. Kemudian, tanggal 10 Juli, kasus positif tercatat sebanyak 13.598 atau bertambah 293 dalam kurun waktu 24 jam. Pada 11 Juli penambahan kasus mencapai 359 atau menjadi 13.957.
Penambahan kasus harian paling banyak terjadi pada 12 Juli, yaitu sebanyak 404, dengan total pasien positif 14.361 orang. Keesokan harinya, 13 Juli, jumlah pasien positif sebanyak 14.640 atau bertambah 279 kasus.
Selanjutnya, pada 14 Juli, jumlah pasien positif mencapai 14.915 atau bertambah 275 kasus. Sehari kemudian menjadi 15.173 atau bertambah 258.
Selain terus bertambahnya jumlah kasus positif, 'klaster-klaster penyebaran' baru pun bermunculan. Klaster paling mencolok adalah 'klaster pasar'. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mengatakan 237 pedagang di 45 pasar dinyatakan positif per Selasa 15 Juli. Kasus terbanyak ada di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, 49 pedagang. Kedua Pasar Cempaka Putih Jakarta Timur, 41 pedagang.
Anies sendiri, 22 Juni lalu, mengakui bahwa "pasar itu salah satu yang paling kompleks pengendaliannya." Salah satu upaya pemprov mengatasi persoalan ini adalah menerapkan ganjil genap. Jadi pedagang tak bisa buka setiap hari.
Namun, Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri justru mengatakan kebijakan ini turut serta mengondisikan penyebaran virus. "Misalnya ada 100 pedagang, kalau sistem ganjil genap berarti hanya 50 yang buka. Yang tadinya pembeli bisa menyebar di 100 pedagang, karena sistem ganjil genap pembeli jadi berkerumun di 50 pedagang, jadinya semakin padat," katanya, Selasa 23 Juni.
Penyebaran juga terjadi di sejumlah kementerian/lembaga pemerintahan. Pada 29 Juni kemarin, sebanyak 10 orang di DPR RI berstatus positif COVID-19. Beberapa hari kemudian, Kamis 9 Juli, COVID-19 juga ditemukan di Komisi Yudisial (KY). Sekjen KY Rismunandar Ruhijat terpapar COVID-19. Akhirnya KY menutup sementara pelayanan tatap muka selama dua hari.
Empat hari kemudian, Senin 13 Juli 2020, Analis Kebijakan Muda sekaligus Koordinator Humas dan Protokol Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dian Alin Mulyasari meninggal dunia. Setelah dites PCR, dia dinyatakan positif COVID-19. Keesokan harinya, seorang staf di bagian protokol Sekretaris Dewan DPRD DKI juga dinyatakan positif.
PSBB DKI Dinilai Gagal
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penambahan jumlah kasus yang tinggi dan klaster baru adalah bukti bahwa "PSBB transisi gagal". "Kalau berhasil, kurvanya seharusnya turun," kata dia kepada reporter Tirto, Rabu (5/7/2020).
Pelonggaran pada masa PSBB Transisi membuat mobilitas masyarakat lebih tinggi. Di sisi lain, penindakan yang dilakukan Pemprov DKI tidak tegas, misalnya terkait sanksi denda Rp250 ribu atau sanksi sosial dipermalukan di depan umum untuk mereka yang tidak pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Ini membuat masyarakat menganggap sepele virus Corona.
PKS, salah satu partai pendukung Anies di pilgub, juga mengatakan demikian. Oleh karenanya Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mendesak alih-alih memperpanjang PSBB Transisi, Anies sebaiknya menerapkan kembali PSBB biasa.
Sementara pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono memandang kenaikan kasus karena pemprov secara masif melakukan tes massal rapid maupun swab. "Jadi semakin banyak orang yang dites, kemungkinan akan semakin bertambah jumlah positif," ucap dia kepada reporter Tirto, Rabu (15/7/2020).
Hingga Selasa 14 Juli, pemprov telah melakukan tes PCR kepada 414.666 orang dan tes rapid sebanyak 272.263.
Namun, angka positif di DKI yang terus meningkat juga disebabkan karena banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu, Pandu menyarankan agar Gubernur Anies tidak lagi melakukan pelonggaran-pelonggaran, atau memberlakukan "rem mendadak" sebagaimana yang pernah dikatakan sendiri olehnya.
"Bisa direm sementara (PSBB) sampai kasus berkurang dan kurva menurun. Jadi terapkan lagi PSBB yang ketat seperti sebelumnya," katanya.
Kemudian, Pemprov DKI juga harus mengawasi peristiwa-peristiwa penting yang menimbulkan keramaian seperti demonstrasi, Iduladha, dan 17 Agustus. Lalu yang lebih penting, pemprov juga harus terus mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Kampanye dapat dilakukan secara langsung atau lewat 'udara'.
"Jadi masyarakat menjadi sadar dan angka positif COVID-19 bisa berkurang," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
