tirto.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim bahwa penanganan demo Agustus berhasil ditangani jajarannya, meskipun dalam peristiwa tersebut terdapat korban meninggal, korban luka, serta kerusakan dan penjarahan.
Sigit tak memungkiri bahwa demonstrasi yang berujung kerusuhan itu layak disebut sebagai peristiwa “Agustus Kelabu”.
“Namun alhamdulillah kita semua Indonesia mampu melewati seluruh tantangan tersebut, sehingga peristiwa yang terjadi dapat segera kita atasi, dan dampak serius yang terjadi bisa kita mitigasi, sehingga tidak terjadi seperti di negara-negara lain,” ucap Sigit dalam konferensi pers rilis akhir tahun 2025, Selasa (30/12/2025).
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggotanya yang dinilai berhasil menstabilkan situasi. Padahal, dalam kerusuhan tersebut terdapat lima anggota yang disanksi karena melakukan penabrakan mobil rantis hingga pengemudi ojek online (ojol) meninggal dunia.
“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja dari seluruh anggota, dan terutamanya juga dukungan dari seluruh masyarakat dan stakeholder, serta seluruh elemen masyarakat, sehingga stabilitas kamtibmas kita dapat terjaga dengan baik, kondisi keamanan bisa kita pulihkan, dan masyarakat bisa beraktifitas kembali dengan normal,” tutur Sigit.
Di sisi lain, Asisten Utama Kapolri bidang Operasional, Komjen M. Fadil Imran, menekankan bahwa pola yang diterapkan saat ini memandang kerumunan sebagai bagian dari realitas demokrasi dan kehidupan sosial. Karena itu, pendekatan yang digunakan Polri bukan mengedepankan pembubaran, melainkan mengelola dinamika di dalamnya.
“Pendekatan yang kami dorong adalah pengelolaan berbasis niat massa, dialog, dan deeskaliasi, bukan semata kontrol fisik,” kata Fadil.
Menurut Fadil, polisi harus membedakan antara ekspresi damai yang perlu difasilitasi dan ancaman yang harus ditangani secara profesional. Penanganan dilakukan dengan pertimbangan dan analisis yang matang terhadap situasi kerumunan.
Lebih lanjut, Fadil menjelaskan bahwa paradigma reaktif, ketidaksesuaian proporsionalitas kekuatan, minimnya pendekatan deeskalasi, serta krisis kepercayaan publik terhadap anggota kerap menjadi sorotan. Karena itu, Polri telah melakukan evaluasi dan penguatan pada berbagai aspek.
“Bukan untuk menunjukkan kemampuan, tapi menunjukkan kami mau memperbaiki,” ungkap dia.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id

































