tirto.id - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, membeberkan bahwa aksi teror masih menjadi salah satu ancaman yang akan ditemui dalam Pilkada 2024. Ia meminta jajaran untuk mengantisipasi segala kerawanan yang akan terjadi di ajang pemilihan kepala daerah serentak itu, apalagi ada 6 aksi teror di wilayah Indonesia selama pilkada 2019 lalu. Ia meminta agar peristiwa tersebut tidak terjadi di pilkada 2024.
"Hal ini tidak boleh terjadi pada pemilukada 2024 di wilayah hukum PMJ sehingga kita bisa memastikan tidak ada kejadian teror sekecil apapun pada pemilukada 2024," kata dia dalam amanat di apel gelar pasukan Ops Mantap Praja Jaya 2024 di lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/8/2024).
Karyoto juga meminta agar anggota mewaspadai kerawanan lain seperti bencana alam. Dalam masalah bencana alam, jenderal Polri bintang dua ini meminta anggota memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD.
Di sisi lain, mantan Wakapolda DIY ini ini memerintahkan agar anggota waspada di daerah yang tidak rawan lewat upaya pemetaan potensi konflik. Jika terjadi konflik yang mengganggu Kamtibmas, dia menginstruksikan pengerahan kekuatan langsung secara tepat sesuai aturan.
"Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing, dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah," ungkap dia.
Selain itu, Karyoto mengimbau kepada personel agar mengedepankan rasa tanggung jawab dan bersikap humanis dalam melaksanakan pengamanan. Kemudian, jika terjadi tindak pidana pemilu, para personel harus berkoordinasi dengan berbagai unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
"Kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan pemilukada 2024 dan terhindar dari polarisasi. Lalu, tingkatkan sinergitas dan soliditas antara seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait karena hal tersebut kunci utama keberhasilan operasi," ujar dia.
Karyoto menuturkan, Ops Mantap Praja Jaya 2024 menerjunkan 88.375 personel yang terdiri dari Polri, TNI, dan Linmas. Eks Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, Ops Mantap Praja Jaya bakal digelar selama 140 hari sejak 14 Agustus hingga 31 Desember 2024.
"Keseluruhan personel yang dilibatkan akan tersebar ke dalam 31.963 TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal ini dilaksankan guna mengamankan pemilukada dengan tujuan terciptanya keamanan, kelancaran, ketertiban," tutur dia.
Karyoto mengakui, pilkada 2024 bakal menjadi tantangan untuk membuktikan kematangan demokrasi Indonesia. Dia juga menilai bahwa pilkada 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya akan sangat kompleks karena digelar secara serentak dengan melibatkan jumlah pemilih besar.
Di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat tiga pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan 7 kepala daerah tingkat kabupaten kota. Di tingkat provinsi antara lain Gubernur Jakarta, Gubernur Jabar, dan Gubernur Banten.
Sementara itu, pemilihan di tingkat walikota terdiri atas empat pemilihan yakni di Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang, dan Wali Kota Bekasi. Di sisi lain, tiga pemilihan bupati yang berlangsung di wilayah hukum tersebut antara lain Bupati Bogor, Bupati Bekasi, dan Bupati Tangerang.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Andrian Pratama Taher
