Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto akan membacakan penetapan 10 nama Pahlawan Nasional pada hari ini, Senin (10/11) sekitar pukul 10.00 WIB di Istana Negara, Jakarta.
Dari 40 nama tokoh nasional yang diusulkan, Prabowo telah memilih dan memutuskan 10 orang yang layak untuk menyandang gelar Pahlawan Nasional.
Prabowo telah menggelar rapat terbatas di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11) malam. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon juga hadir dan melakukan pembahasan dengan Prabowo.
Kapan & Jam Berapa Pengumuman Pahlawan Nasional 10 November?
Mensos Gus Ipul menjelaskan bahwa proses penetapan penerima gelar telah dilakukan secara berjenjang dan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari pengusulan di tingkat daerah hingga pembahasan di Dewan Gelar sebelum diajukan kepada Presiden.
Dari kurang lebih 40 nama tokoh nasional yang masuk dalam daftar usulan Pahlawan Nasional tahun ini, Presiden Prabowo telah memilih 10 nama yang nantinya akan diumumkan di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 10 November 2025 pukul 16.00 WIB.
Hari ini sengaja dipilih sebagai hari pengumuman Pahlawan Nasional karena bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Apakah Soeharto Masuk Daftar Usulan Pahlawan Nasional 2025?
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi membenarkan dari 40 nama yang diusulkan, ada nama Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Usulan agar Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional telah berlangsung sejak lama. Pertama kali usulan tersebut diajukan pada tahun 2010, dua tahun setelah Soeharto wafat.
Saat itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo bersama Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih mengajukan Soeharto sebagai calon pahlawan nasional dari Jawa Tengah karena dianggap telah berjasa besar dalam pembangunan nasional selama masa kepemimpinannya.
Usulan serupa kembali muncul pada tahun 2016 melalui Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa. Partai berlambang pohon beringin itu menilai Soeharto layak dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Delapan tahun kemudian, pada 2024, usulan tersebut kembali digulirkan oleh Bambang Sadono Center dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tetap menuai kritik dari sejumlah pihak.
Koalisi masyarakat sipil, termasuk Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas), menilai Soeharto tidak layak dianugerahi gelar tersebut karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa pemerintahannya.
Kritik serupa juga disampaikan oleh akademisi dan imam Katolik Franz Magnis Suseno. Ia menegaskan bahwa korupsi besar-besaran yang terjadi di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto membuatnya tidak pantas disebut pahlawan nasional.
Berbeda dari Gemas dan Franz Magnis, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia justru menilai Soeharto sangat layak menerima gelar Pahlawan Nasional karena telah berjasa memimpin Indonesia selama 32 tahun.
"Dan di ujung masa kekuasaan, tahun 97-98 Indonesia terkenal Macan Asia. Inilah referensi yang dijadikan rujukan partai Golkar untuk menyampaikan kepada pemerintah diberi gelar Pahlawan (Nasional)," jelas Bahlil.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
