KAI Akan Tanggung Utang LRT, Danantara: Skemanya Harus Proper

tirto.id - PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menanggung beban utang proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang mencapai Rp2,2 triliun.

Merespons hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Danantara, Dony Oskaria, menyatakan akan meninjau rencana pengambilalihan utang tersebut.

“Nanti akan saya cek polanya, tentu harusnya skemanya harus proper ya, harus benar,” ujarnya di Kemenko Pangan, Senin (29/9/2025).

Langkah ini, menurutnya, penting untuk memastikan agar proses bisnis antara kedua perusahaan tidak saling membebani kinerja keuangan BUMN.

“Karena harus memastikan bahwa semua perusahaan menjadi sehat, karena itu nanti saya cek untuk yang LRT tadi dengan Adhi Karya,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mendapat penegasan dari Kementerian Keuangan mengenai skema pembayaran utang ini.

“Kami sudah mendapatkan penegasan dari Kementerian Keuangan, bahwa pembayaran itu nanti dilakukan melalui KAI, misalnya dengan skema PMN atau subsidi ke KAI. Tetapi KAI nanti ke Adhi Karya akan melakukan pembayaran secara penuh,” jelas Entus dalam Pubex, dikutip dari Antara.

Penyelesaian piutang ini dinilai krusial bagi kondisi keuangan Adhi Karya. Entus menyatakan bahwa dana tersebut akan membantu perseroan menurunkan utang dan dijadikan modal kerja.

Saat ini, proses pelunasan masih dalam tahap diskusi antara Adhi Karya, Kementerian Keuangan, KAI, dan Danantara.

Direktur Keuangan Adhi Karya, Bani Iqbal, menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan secepatnya pada akhir tahun 2025. “Yang akan dilaksanakan lebih kurang secepat-cepatnya akhir tahun ini,” ucap Bani.

Sebagai informasi, Pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km awalnya didanai oleh pemerintah, namun, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, yang mana dana sebesar Rp23,3 triliun diberikan melalui PMN dari total nilai kontrak Rp25,5 triliun. Jadi, masih menyisakan Rp2,2 triliun yang masih belum dibayarkan oleh pemerintah ke Adhi Karya.