tirto.id - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Keuangan untuk melakukan mitigasi dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Iya saya sudah memerintahkan Kemkominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi dalam keterangan pers usai peresmian Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Peretas Bjorka diduga membocorkan 6 juta data NPWP yang terdapat di basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Di antara jutaan data tersebut terdapat NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Tidak hanya itu, ada pula data NPWP milik Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Jokowi menjelaskan bahwa serangan siber bukanlah peristiwa tunggal yang terjadi di Indonesia. Dia mengeklaim negara lain juga kerap kali mengalami serangan siber yang serupa.
"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain," kata dia.
Dia mengungkapkan jika kebocoran data terjadi akibat keteledoran pengelola piranti lunak atau pemilik akun. Selain itu, penyimpanan data yang telalu menumpuk, menurut Jokowi menjadi salah satu sebab peretasan sehingga mengakibatkan data bocor dan diakses serta disalahgunakan oleh banyak pihak.
"Semua data itu kemungkinan karena keteledoran password itu bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," katanya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo,segera melakukan evaluasi.
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalan ini,” kata Sri Mulyani saat ditemui awak media,usai Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Selain evaluasi, Sri Mulyani juga telah meminta Suryo Utomo bersama tim teknologi informasi (TI) untuk memberikan penjelasan rinci kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak, Suryo Utomo, dengan singkat mengatakan bahwa ia akan meneliti dulu dugaan kebocoran data yang dilaporkan oleh warganet di media sosial.
“Kami teliti dulu, nanti kami update,” ucap Suryo.
Pernyataan serupa disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti. Menurutnya, saat ini DJP tengah melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data NPWP.
“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Dwi melalui aplikasi perpesanan kepada Tirto, Kamis (19/9/2024).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
