tirto.id - Publik kembali dihebohkan dengan kabar mengenai kasus kebocoran data. Kali ini, diduga data 6 juta NPWP masyarakat Indonesia termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor. Lantas, benarkah Bjorka yang membocorkan?
Informasi soal kebocoran data 6 juta NPWP tersebut menyita perhatian publik Indonesia usai disampaikan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui akun X pribadinya @secgron.
Melalui cuitannya, Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs illegal, di mana akun bernama Bjorka menjual data tersebut senilai 10 ribu USD atau sekitar Rp152 juta (kurs hari ini).
Bjorka menurut Teguh Aprianto memberikan 10.000 data sampel untuk pembeli data. Daftar nama teratas yang ada di dalam sampel data tersebut adalah Jokowi, yang diikuti Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Lalu, pada 25 nama teratas, terdapat sejumlah nama menteri seperti Menkominfo, Budi Arie Setiadi; Menkeu, Sri Mulyani Indrawati; Menteri BUMN, Erick Thohir; Mendag, Zulkifli Hasan; Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto; hingga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan masih banyak lagi.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” tulis Teguh Aprianto melalui akun X @secgron, Rabu (18/9/2024) pukul 13.48 WIB.
Selang setengah jam yaitu pada Rabu (18/9/2024) pukul 14.19 WIB, Teguh Aprianto mengunggah postingan berupa penjelasan mengenai isi data yang bocor lengkap dengan foto tangkapan layar.
Menurut Teguh Aprianto, di dalam sampel tersebut, memuat sejumlah informasi mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, alamat email, alamat fax, status Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengukuhan PKP, jenis wajib pajak (WP), dan badan hingga badan hukum.
Benarkah Bjorka Bocorkan Data 6 Juta NPWP?
Menanggapi kasus kebocoran data yang menghebohkan publik ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, mengungkap pihaknya sedang melakukan pendalaman kasus.
"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, Rabu (18/9/2024) dikutip Antara.
Setelah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan pendalaman kasus, DJP hingga hari ini, Kamis (19/9/2024) masih belum memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut.
Kabar mengenai kebocoran data tersebut juga disampaikan oleh perusahaan keamanan siber, Falcon Feeds, melalui akun X resmi mereka @FalconFeedsio. Namun mereka menyebut, informasi tersebut belum terverifikasi kebenarannya.
“Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi,” tulis @FalconFeedsio, Rabu (18/9/2024) pukul 13.11 WIB.
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Dipna Videlia Putsanra
