Indeks Kebocoran Data
Pemerintah Jangan Anggap Remeh Gangguan pada Pusat Data Nasional
Gangguan sistem Pusat Data Nasional berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi yang dikelola pemerintah.
Kominfo Minta Biznet Klarifikasi Soal Kebocoran Data Pelanggan
380 ribu data pelanggan Biznet tersebar di dark web. Data yang bocor terdiri dari nama pengguna, e-mail, NIK, NPWP, nomor ponsel, dan alamat para pengguna.
Peretasan, Kebocoran Data di Indonesia Terjadi Terus Menerus
Kasus peretasan dan kebocoran data menjadi masalah serius, yang nampak terus berulang di Indonesia.
Cara Cek Kebocoran Data Diri di Dark Web Lewat Gmail
Cara cek kebocoran data diri di dark web dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya menggunakan Gmail atau Google Account.
KPU Minta Bantuan Polri, BSSN, & BIN Usut Dugaan Data DPT Bocor
KPU belum bisa memastikan kebocoran data 240 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.
Pemerintah Diminta Terapkan UU PDP Cegah Jual Beli Data Nasabah
Pemerintah diminta segera menerapkan Undang Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi (UU PDP) untuk mencegah terjadinya kebocoran data di sektor perbankan.
Budi Arie Bingung Kebocoran Data Lebih Banyak daripada Penduduk
Budi Arie Setiadi sempat bingung ketika data kependudukan dan pencatatan sipil bocor hingga 330 juta, angka ini lebih besar daripada jumlah penduduk.
Kemendagri Bantah Kebocoran 337 Juta Data Dukcapil
Kemendagri sebut tidak ditemukan kebocoran 337 juta data Dukcapil.
Keberadaan Komisi PDP Ditunggu demi Cegah Kebocoran Data Pribadi
Bila sudah ada Komisi PDP, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera diterapkan, mulai dari sanksi administrasi maupun sanksi hukum.
BSSN: Serangan Siber di 2022 Menurun Dibanding Tahun Lalu
kebocoran data di 2022 termasuk dalam serangan siber yang menyita perhatian, salah satunya seperti kebocoran data yang diungkap peretas Bjorka.
Menguak Kompromi Politik di Balik Pengesahan UU PDP
UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.
Kasus Bjorka: Pemerintah Juga Harus Dapat Sanksi Kebocoran Data
Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.
Menjadikan MAH Tersangka Justru Buat Celaan dari Bjorka Bertambah
Menjadikan MAH sebagai tersangka kasus peretasan justru kurang efektifnya kerja kepolisian & Tim Khusus Keamanan Data dalam menangani kasus peretasan.
Bjorka dan Keterbatasan Indonesia Melindungi Data Pribadi
Meski ada UU Perlindungan Data Pribadi, aturan terhadap kelalaian PSE melindungi data masyarakat masih belum ada.
Dianggap Kaki Tangan Bjorka, Pemuda Madiun Resmi Jadi Tersangka
MAH, menurut Tim Khusus Keamanan Data merupakan bagian dari kelompok peretas Bjorka. Ia berperan sebagai penyedia akun Telegram 'Bjorkanism'.
Moeldoko: Tindak Tegas Siapa pun yang Ganggu Kedaulatan Data RI
Moeldoko menilai maraknya peretasan dan kebocoran data adalah sinyal bagi pemerintah untuk mengatur ulang keamanan siber dan perlindungan privasi.
Mahfud MD Klaim Sudah Identifikasi Hacker Bjorka
Mahfud menyebut aksi Bjorka hanya sebagai upaya untuk mengingatkan keamanan siber Indonesia.
Mahfud MD Klaim Belum Ada Rahasia Negara Bocor Akibat Peretasan
Mahfud MD minta publik tenang karena sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor.
Cak Imin Nonaktifkan WA usai Datanya Dibocorkan Bjorka
Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.
Anies Sebut Data Pribadinya yang Dibocorkan Bjorka Kebanyakan Salah
Data yang dibocorkan adalah NIK, nomor telepon, alamat, nomor KK, dan dosis vaksinasi milik Anies Baswedan.