Indeks Kebocoran Data

Budi Arie Setiadi sempat bingung ketika data kependudukan dan pencatatan sipil bocor hingga 330 juta, angka ini lebih besar daripada jumlah penduduk.

Bila sudah ada Komisi PDP, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera diterapkan, mulai dari sanksi administrasi maupun sanksi hukum.

kebocoran data di 2022 termasuk dalam serangan siber yang menyita perhatian, salah satunya seperti kebocoran data yang diungkap peretas Bjorka.

UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.

Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.

Menjadikan MAH sebagai tersangka kasus peretasan justru kurang efektifnya kerja kepolisian & Tim Khusus Keamanan Data dalam menangani kasus peretasan.

MAH, menurut Tim Khusus Keamanan Data merupakan bagian dari kelompok peretas Bjorka. Ia berperan sebagai penyedia akun Telegram 'Bjorkanism'.

Moeldoko menilai maraknya peretasan dan kebocoran data adalah sinyal bagi pemerintah untuk mengatur ulang keamanan siber dan perlindungan privasi.

Meski ada UU Perlindungan Data Pribadi, aturan terhadap kelalaian PSE melindungi data masyarakat masih belum ada.

Mahfud menyebut aksi Bjorka hanya sebagai upaya untuk mengingatkan keamanan siber Indonesia.

Mahfud MD minta publik tenang karena sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor.

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.

Data yang dibocorkan adalah NIK, nomor telepon, alamat, nomor KK, dan dosis vaksinasi milik Anies Baswedan.

Apa arti nama Bjorka dan update terkini kebocoran data Kominfo.

Kominfo, BSSN, BIN serta Polri masuk dalam tim khusus untuk merespons kebocoran data yang sedang ramai saat ini.

Erick Thohir mengajak para peretas dalam negeri untuk ikut berjuang bersama pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD kebocoran data yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang rawan.

KPU khawatir hacker seperti Bjorka mengacak-acak data pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara mesti meningkatkan keamanan data.

Perlindungan data pribadi dinilai tak cukup hanya dengan RUU PDP, tapi juga ada kerja sama dari sektor swasta.