Indeks Kebocoran Data

Gangguan sistem Pusat Data Nasional berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi yang dikelola pemerintah.

380 ribu data pelanggan Biznet tersebar di dark web. Data yang bocor terdiri dari nama pengguna, e-mail, NIK, NPWP, nomor ponsel, dan alamat para pengguna.

Kasus peretasan dan kebocoran data menjadi masalah serius, yang nampak terus berulang di Indonesia.

Cara cek kebocoran data diri di dark web dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya menggunakan Gmail atau Google Account.

KPU belum bisa memastikan kebocoran data 240 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

Pemerintah diminta segera menerapkan Undang Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi (UU PDP) untuk mencegah terjadinya kebocoran data di sektor perbankan.

Budi Arie Setiadi sempat bingung ketika data kependudukan dan pencatatan sipil bocor hingga 330 juta, angka ini lebih besar daripada jumlah penduduk.

Bila sudah ada Komisi PDP, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera diterapkan, mulai dari sanksi administrasi maupun sanksi hukum.

kebocoran data di 2022 termasuk dalam serangan siber yang menyita perhatian, salah satunya seperti kebocoran data yang diungkap peretas Bjorka.

UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.

Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.

Menjadikan MAH sebagai tersangka kasus peretasan justru kurang efektifnya kerja kepolisian & Tim Khusus Keamanan Data dalam menangani kasus peretasan.

MAH, menurut Tim Khusus Keamanan Data merupakan bagian dari kelompok peretas Bjorka. Ia berperan sebagai penyedia akun Telegram 'Bjorkanism'.

Moeldoko menilai maraknya peretasan dan kebocoran data adalah sinyal bagi pemerintah untuk mengatur ulang keamanan siber dan perlindungan privasi.

Meski ada UU Perlindungan Data Pribadi, aturan terhadap kelalaian PSE melindungi data masyarakat masih belum ada.

Mahfud menyebut aksi Bjorka hanya sebagai upaya untuk mengingatkan keamanan siber Indonesia.

Mahfud MD minta publik tenang karena sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor.

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.

Data yang dibocorkan adalah NIK, nomor telepon, alamat, nomor KK, dan dosis vaksinasi milik Anies Baswedan.