Menuju konten utama

Cak Imin Nonaktifkan WA usai Datanya Dibocorkan Bjorka

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.

Cak Imin Nonaktifkan WA usai Datanya Dibocorkan Bjorka
Muhaimin Iskandar (kiri) dan Said Aqil Sirodj hadir di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018). Muhaimin Iskandar dan Said Aqil Sirodj menyambut kunjungan Ma'ruf Amin yang ke kantor PBNU untuk berpamitan dalam rangka rencana keberangkatan Haji ke Mekkah, Arab Saudi. tirto.id/Arimacs Wilander

tirto.id - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Muhaimin Iskandar mengungkap bahwa dirinya mendapat ratusan pesan dari orang tidak dikenal akibat data pribadinya dibocorkan oleh peretas yang mengaku bernama Bjorka. Data pribadinya berupa nomor telepon yang terhubung ke aplikasi pesan singkat WhatsApp dan hingga NIK.

"Iya. Saya juga heran. Ini sangat mengerikan karena WA saya mulai jam 9 pagi sudah ada ratusan pesan yang masuk. Isinya berbagai macam. Itu karena bocor," kata Cak Imin di Gedung DPR RI pada Selasa (13/9/2022).

Akibatnya, Cak Imin terpaksa tidak menggunakan aplikasi WhatsApp sejak dirinya mengalami kebocoran data.

"Oleh karenanya saya mundur dari WhatsApp hari ini. Akibat bocor dan isinya macam-macam," terangnya.

Saat dikonfirmasi mengenai tudingan Cak Imin menjadikan nama Bjorka sebagai alat kampanye, dirinya membantah. Cak Imin mengaku tidak mengenal siapa sosok di balik Bjorka.

"Saya tidak tahu. Itu bukan saya. Saya tidak tahu sama sekali siapa orang itu," jelasnya.

Berkaca dari kasus itu, Cak Imin akan mendorong Rancangan Undang-undang Perlindungan Pribadi (RUU PDP) untuk disahkan di dalam sidang paripurna. Oleh karenanya sebelum disahkan pemerintah harus bersatu melawan para peretas. Tidak hanya bertumpu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Ini dalam kondisi darurat. Karena saya sebagai orang yang sudah menjadi korban. Ini berkaitan dengan pertahanan nasional dan kita mengalami gangguan. Saya kira pemerintah baik itu Kominfo atau Menkopolhukam, kepolisian hingga TNI semuanya harus bahu membahu," ujarnya.

Saat ini RUU PDP sudah disahkan dalam rapat tingkat I di Komisi I DPR RI dan akan segera disahkan dalam rapat paripurna terdekat.

Baca juga artikel terkait HACKER BJORKA atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky