Indeks Hacker Bjorka

Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.

Menjadikan MAH sebagai tersangka kasus peretasan justru kurang efektifnya kerja kepolisian & Tim Khusus Keamanan Data dalam menangani kasus peretasan.

Sebelum Bjorka eksis, ada sejumlah hacker lain yang membuat heboh warganet karena aksi-aksinya membobol berbagai situs besar.

Mardani mempertanyakan alokasi anggaran Kominfo dan BSSN yang besar, tapi tampak kewalahan menghadapi Bjorka.

Istilah hacker atau peretas yang marak dibahas oleh warganet beberapa pekan terakhir sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1960-an.

Para hacktivist tidak mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Mereka bergerilya melawan pemerintah/negara/entitas yang dianggap berkelakuan buruk.

MAH, menurut Tim Khusus Keamanan Data merupakan bagian dari kelompok peretas Bjorka. Ia berperan sebagai penyedia akun Telegram 'Bjorkanism'.

Moeldoko menilai maraknya peretasan dan kebocoran data adalah sinyal bagi pemerintah untuk mengatur ulang keamanan siber dan perlindungan privasi.

Sebelumnya, seorang remaja di Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Said Fikriansyah (17), juga dituduh sebagai Bjorka.

Mahfud menyebut aksi Bjorka hanya sebagai upaya untuk mengingatkan keamanan siber Indonesia.

Menkopolhukam Mahduf MD mengatakan satgas tersebut dalam rangka menyongsong pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Mahfud MD minta publik tenang karena sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor.

KontraS mendesak aktor pembunuh Munir segera diadili setelah sekian lama tak tersentuh.

DPR meminta tim reaksi cepat bentukan Presiden Jokowi melawan serangan siber bekerja dengan benar-benar cepat.

Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.

Data yang dibocorkan adalah NIK, nomor telepon, alamat, nomor KK, dan dosis vaksinasi milik Anies Baswedan.