tirto.id - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan KPU, Bawaslu dan DKPP untuk membahas rancangan peraturan Bawaslu pada Senin, 12 September 2022
Dalam forum tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut kebocoran data yang disebabkan oleh hacker Bjorka perlu diantisipasi dengan cara menjadikan DKPP sebagai tim pelopor peningkatan kualitas demokrasi.
"Saya mungkin bisa mengusulkan DKPP bisa menjadi 'pelopor' untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita menjadi lebih substansial, lebih berkualitas dan lebih baik ketimbang sebelumnya. Ini kasus sekarang, hacker Bjorka ini dengan 1 orang bisa ngacak-ngacak ini. KPU udah bagus, bisa menjaga kemarin jawabannya bagus, bukan dari KPU kebocorannya. Tapi ke depannya akan lebih banyak lagi yang kita banggakan tentang Sipol, lain-lain," kata Mardani di ruang rapat Komisii II DPR RI.
Selain itu, Mardani juga menyebut bahwa para hacker yang bermain jual beli data merugikan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.
"KPU tetap harus dikawal proses pendaftaran kita yang kemarin, khususnya tentang kegandaan. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Dan kasus hacker-hacker yang bermain jual data itu sangat mengancam proses partai-partai yang melakukan rekrutmen," jelasnya.
"Usul saya teman-teman KPU bisa lebih intens melakukan komunikasi proaktif dengan partai politik untuk membangun sistem kaderisasi yang baik. Kalau diminta setiap partai politik melakukan updating per tahun sehingga tidak akan lagi terjadi partai baru mendaftarkan semua milik partai lama, bahwa ini milik mereka," imbuh Mardani.
Anggota Komisi II yang lain, Samsul Rijal mengkhawatirkan keberadaan hacker dapat mempengaruhi hasil pemilu.
"Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan pemilu kita menjadi tercela. Yang penting saat ini, bagaimana menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwasanya dengan segala macam teknologi Bjorka tidak akan masuk, mengubah data pemilu kita dan mungkin juga hasil pemilihan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia berencana melakukan pembahasan terpisah terkait keamanan data KPU.
"Nanti kita cari waktu untuk bica khusus terkait pengamanan DPT karena ini enggak bisa sambil lalu," ujar Doli.
Sebelumnya, Kepala Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos membantah telah terjadi kebocoran data di server lembaganya.
Bantahan tersebut diberikan setelah adanya informasi di forum online Breached soal data 105 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga berasal dari KPU bocor.
"Sehubungan dengan beredarnya informasi tentang data yang kabarnya diperjualbelikan di publik. KPU sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut, dan menyatakan bahwa data tersebut bukan bersumber dari KPU," kata Betty dalam rilis tertulis pada Kamis (8/9/2022).
Dirinya menjamin bahwa data kependudukan yang saat ini dikelola oleh KPU terjamin secara kerahasiaan. Termasuk perihal data pemilih.
"Data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga dari sisi otentitas, keamanan, dan kerahasiaannya. Termasuk dalam hal ini, data pemilih," pungkas Betty.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Fahreza Rizky
