Menuju konten utama

Budi Arie Bingung Kebocoran Data Lebih Banyak daripada Penduduk

Budi Arie Setiadi sempat bingung ketika data kependudukan dan pencatatan sipil bocor hingga 330 juta, angka ini lebih besar daripada jumlah penduduk.

Budi Arie Bingung Kebocoran Data Lebih Banyak daripada Penduduk
Budi Arie Setiadi memberikan hormat jelang dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

tirto.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sempat bingung ketika data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) bocor hingga 330 juta dan dijual di dunia maya. Ia bingung karena jumlah penduduk Indonesia hanya sekitar 270 juta.

Budi Arie mengatakan, Dukcapil memang mengeluarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akan tetapi, instansi yang mengumpulkan data pribadi tidak hanya satu sehingga ia bingung di mana titik kebocoran data.

"Ini bocornya yang mana. Kalau bocor bilang 330 juta, lha NIK kita paling 200 juta. Masa bocor 330 juta. Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK. Kok bocor 330, emang ada hantunya kita punya NIK?" tanya Budi Arie, ditulis Jumat (21/7/2023).

Budi Arie menilai tidak masuk akal asal-muasal kebocoran data 330 juta itu. Ia mengaku heran bisa angka tersebut muncul.

"Itu saja sudah nggak masuk akal, masa jumlah penduduk sama NIK lebih banyak NIK yang bocor. Itu 330 juta angkanya dari mana saya juga nggak mengerti," kata Budi.

Sebelumnya sekitar 337 juta data Dukcapil dijual di forum hacker. Isu tersebut disampaikan hacker Bjorka di forum tersebut. Hal tersebut diungkap oleh pemerhati keamanan Teguh Aprianto (@secgron) lewat akun media sosialnya.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi membantah kabar tersebut. Ia mengaku tidak ada kebocoran data dukcapil.

"Sejauh ini, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat online, yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri," kata Teguh kepada reporter Tirto, Senin (17/7/2023).

Lebih lanjut, Teguh mengatakan saat ini mereka sedang mengaudit guna mendalami dugaan kebocoran data tersebut. Langkah itu ditempuh sekaligus upaya preventif untuk mencegah hal serupa di masa akan datang.

"Proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran, termasuk database yang ada di kabupaten/kota, sekaligus mitigasi preventif untuk pencegahannya di masa yang akan datang," pungkas Teguh.

Baca juga artikel terkait KEBOCORAN DATA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Hukum
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang