Masuk tirto.id
tirto.id - Mensesneg, Prasetyo Hadi, membantah Presiden Prabowo Subianto ikut cawe-cawe atau intervensi terkait keputusan Iman Rachman mundur dari jabatan Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI). Prasetyo menegaskan bahwa BEI punya kewenangan internal tersendiri soal jabatan pimpinan yang tidak bisa diintervensi pihak lain, termasuk Istana.
"Kan enggak bisa itu apa [intervensi] ya. Kewenangan tersendiri kan," kata Prasetyo di Wisma BPI Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Prasetyo mengatakan, alasan mundurnya Iman sebagaimana yang disampaikan langsung yang bersangkutan adalah bentuk pertanggungjawabannya sebagai Dirut BEI. Keputusan itu, kata Prasetyo, diambil Iman usai pasar modal mengalami tekanan dalam dua hari terakhir. Ia pun menekankan Istana menghormati keputusan Iman mundur dari jabatan Dirut BEI.
"Kita tentunya menghormati keputusan itu. Kalau kita lihat dari statement-nya beliau itu kan adalah bentuk pertanggungjawaban ya dari kejadian yang lalu," ucap Prasetyo.
Politikus Partai Gerindra ini pun menegaskan bahwa pemerintah tetap bisa melakukan upaya evaluasi agar pasar modal tetap berjalan sehat dan transparan seperti upaya penataan regulasi yang lebih cakap dalam sektor pasar modal.
"Bukan dalam rangka mengatur mundur atau tidaknya. Tapi kan bagaimana juga negara mengatur supaya bursa kita sehat, bursa kita transparan, memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana bursa-bursa di negara yang lain," ujar Prasetyo.
Namun, Prasetyo turut memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat di tengah tekanan pasar modal. Pelemahan pasar modal dua hari terkahir, kata Prasetyo, dijadikan pelajaran dalam penataan aturan yang lebih baik.
"Intinya fundamental kita kuat dan bagi kita setiap peristiwa harus kita ambil hikmahnya. Dan peristiwa dua hari yang lalu ini kan kita ambil hikmahnya bagian dari ke depan kita menata regulasi," terang Prasetyo.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengapresiasi mundurnya Iman Rachman dari jabatan Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga tata kelola atau governance pasar modal tetap berjalan dengan baik.
Airlangga mengatakan, ke depan pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap kepengurusan BEI. Hal ini dilakukan agar pengelolaan bursa semakin profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ke depan pemerintah akan memonitor agar kepengurusannya lebih memperhatikan tata kelola dan menjalankan roadmap yang sudah ada di dalam Undang-Undang P2SK,” ucap Airlangga.
Ia juga menepis kekhawatiran bahwa perubahan kepemimpinan di BEI dapat meningkatkan risiko Indonesia turun dari kategori negara emerging market.
Klaimnya, langkah penguatan tata kelola justru berdampak positif bagi stabilitas pasar keuangan nasional.
“Tidak, justru akan meningkatkan kestabilan kita di emerging market, karena ini sudah setara dengan berbagai negara,” tegasnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher
